KTT ASEAN dibuka dengan isu penguatan kelembagaan dan sentralitas ASEAN di kawasan. Dalam KTT itu, AS menyampaikan komitmen tentang peran sentral ASEAN serta kerja sama dalam mengatasi pandemi, iklim, dan sektor lainnya.
Oleh
Luki Aulia, Nina Susilo
·6 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
KTT ke-38 dan 39 ASEAN dilangsungkan secara virtual dan dihadiri sembilan pemimpin negara ASEAN. Dalam KTT ini, Myanmar tidak diundang kecuali untuk level nonpolitik.
BANDAR SERI BEGAWAN, SELASA — Di tengah rivalitas antarkekuatan besar dunia yang semakin mengemuka, Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN diharapkan bisa memperkuat kesatuan dan sentralitas. Hanya dengan cara ini, kedamaian dan kesejahteraan kawasan bisa tercapai.
Peran sentral ASEAN di kawasan menjadi isu yang mengemuka saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-38 dan ke-39 ASEAN, Selasa (26/10/2020). Para pemimpin negara ASEAN, kecuali Myanmar, hadir dalam pertemuan virtual. Presiden Amerika Serikat Joe Biden turut bergabung dari Washington. Ini keikutsertaan AS untuk pertama kalinya dalam empat tahun setelah pendahulu Biden, Donald Trump, hadir di Manila, Filipina, pada 2017.
Dalam pidato pembukaan, Biden menyatakan komitmen AS terhadap peran sentral ASEAN di kawasan. Di masa mendatang, ASEAN bisa menemuinya secara langsung di kawasan tersebut. ”Hubungan antara AS dan ASEAN sangat vital bagi masa depan segenap 1 miliar rakyat kita. Kemitraan kita esensial untuk menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang telah menjadi fondasi keamanan dan kesejahteraan bersama selama bertahun-tahun,” kata Biden.
Pernyataan Biden senada dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Indonesia berharap ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Untuk itu, kesatuan dan kelembagaan ASEAN perlu terus diperkuat. Presiden mengingatkan supaya ASEAN tidak hanyut dalam jargon-jargon.
”Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN,” kata Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan kelembagaan ASEAN. Indonesia berharap, pada akhir 2022, rekomendasi tersebut sudah dapat diterima dan keputusan diterapkan mulai tahun 2023.
”Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan Visi Baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan concept paper bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpin ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini,” tambah Presiden.
Kerja sama
Gedung Putih menyatakan, Biden mengemukakan soal kerja sama untuk mengakhiri pandemi Covid-19, menangani krisis iklim, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menangani isu regional lainnya. Biden juga mengumumkan rencana alokasi dana sebesar 102 juta dollar AS untuk memperluas kerja sama strategis AS-ASEAN.
Dana ini akan dialokasikan untuk program-program kesehatan, iklim, ekonomi, dan pendidikan. Dari dana itu, sekitar 40 juta dollar AS di antaranya akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan memperkuat kemampuan ASEAN untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit-penyakit menular atau wabah lainnya di masa depan.
Selain itu, sekitar 20,5 juta dollar AS akan dialokasikan untuk menangani krisis iklim, 20 juta dollar AS untuk mendukung kerja sama perdagangan dan inovasi, 17,5 juta dollar AS untuk proyek pendidikan, dan 4 juta dollar AS untuk mendukung kesetaraan dan keadilan jender.
Terkait pandemi, Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di kawasan. Saat ini, tingkat vaksinasi penuh di kawasan Asia Tenggara masih 10 persen, di bawah rata-rata dunia.
”ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua,” katanya.
Tak hanya itu, Presiden menyampaikan perlu juga menggarisbawahi pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi ke depan. Harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antarnegara ASEAN terkait dengan deteksi, mitigasi, dan cross border policy harus segera dilakukan.
Myanmar
AP PHOTO/STR
Seorang perempuan membawa setangkai bunga saat menunggu kerabatnya yang dibebaskan di luar Penjara Insein, Yangon, Myanmar, Selasa (19/10/2021).
KTT ASEAN kali ini tidak dihadiri perwakilan dari Myanmar. Ketidakhadiran Myanmar dalam pertemuan itu merupakan protes setelah ASEAN tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Tidak mengundang Hlaing itu bentuk teguran paling keras ASEAN sejak junta militer menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar, Februari lalu.
Sebagai gantinya, Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN tahun ini mengundang diplomat veteran paling mumpuni Myanmar, Chan Aye, sebagai perwakilan nonpolitik dari Myanmar. Namun, Aye tak hadir. Kementerian Luar Negeri Myanmar hanya akan mengakui perwakilan resmi dari pimpinan tertinggi junta militer, pemimpin pemerintahan, dewan militer yang berkuasa, atau perwakilan setingkat menteri.
”ASEAN tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka kerja ASEAN. Myanmarlah yang meninggalkan haknya. Sekarang ASEAN minus satu. Ini bukan salah ASEAN, melainkan Myanmar sendiri,” kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Selasa (26/10/2021), yang akan memegang tampuk kepemimpinan ASEAN tahun depan.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi juga menyatakan ASEAN sudah menyiapkan tempat bagi Myanmar, tetapi Myanmar memilih untuk tidak bergabung. ”Keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan Myanmar dari kalangan nonpolitik itu tidak mudah. Tetapi mau tak mau harus dilakukan. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan pentingnya menghormati prinsip non-intervensi. Tetapi di sisi lain, kita juga wajib menghormati prinsip demokrasi, pemerintahan yang baik, menghargai hak asasi manusia, dan pemerintahan konstitusional,” ujarnya.
Warga berkerumun di luar Penjara Insein di Yangon, Myanmar, menunggu anggota keluarga dan kerabat mereka yang dibebaskan dari penjara, Selasa (19/10/2021). Penjara Insein di Yangon selama beberapa dekade terakhir berfungsi sebagai tempat penahanan utama bagi para tahanan politik.
ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang Hlaing karena tidak mengizinkan akses bagi bantuan kemanusiaan. Begitu pula dengan upaya memulai dialog dengan semua pihak berkepentingan di Myanmar seperti yang sudah disepakati di ASEAN, April lalu. Utusan Khusus ASEAN Erywan Yusof juga tidak diberikan akses bertemu dengan semua pihak di Myanmar, termasuk dengan Aung San Suu Kyi.
Krisis Myanmar menjadi keprihatinan semua negara karena aparat keamanan menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil dan menahan ribuan orang yang dilaporkan mengalami siksaan dan dipukuli. Akibat krisis Myanmar pula, ribuan warga Myanmar mengungsi ke negara tetangga. Junta militer membantah laporan itu dan menganggapnya berlebihan. Krisis dan kekerasan terjadi, menurut junta, karena dipicu oleh kelompok teroris yang beraliansi dengan pemerintah bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional.
Direktur Asia untuk Pusat Dialog Kemanusiaan di Geneva, Swiss, Michael Vatikiotis, menilai junta militer Myanmar sudah berpengalaman hidup diisolasi dari komunitas internasional. Meski demikian, junta militer juga tampaknya kali ini terganggu karena diisolasi. Kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah junta militer Myanmar bersedia bekerja sama secara paralel dengan Pemerintah Persatuan Nasional secara lebih formal seperti yang sudah dilakukan AS dan Uni Eropa.
Biden dalam pidatonya saat KTT ASEAN juga menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang terjadi di Myanmar. Dia menyerukan agar junta membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil.
Rangkul sekutu
Para pengamat menilai pertemuan Biden dengan ASEAN itu salah satu upaya pemerintahan Biden merangkul sekutu dan mitra demi menghadapi China. Biden berusaha meyakinkan ASEAN bahwa AS tetap menganggap posisi ASEAN sangat penting di kawasan regional dan AS tidak bermaksud menggantikan peran ASEAN meski AS baru-baru ini sibuk dengan kelompok Quad bersama India, Jepang, dan Australia. Bahkan, AS juga membentuk aliansi militer AUKUS dengan Australia dan Inggris yang sepakat memasok Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir.
Direktur Senior untuk Asia Timur di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Edgard Kagan mengatakan, AS tidak menganggap Quad itu sebagai NATO-nya Asia. Tujuannya sejak awal juga bukan untuk menyaingi ASEAN.
Pakar Asia Tenggara di lembaga kajian Pusat Strategi dan Studi Internasional AS, Murray Hiebert, mengatakan, ini pertemuan pertama Biden sebagai presiden dengan ASEAN dan Biden pasti akan berusaha meyakinkan para pemimpin negara di ASEAN bahwa posisi dan peran wilayah Asia Tenggara sangat penting dalam pemerintahannya. (REUTERS/AFP/AP)
