Banyak keluarga di Korut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sedikit warga yang harus meminjam uang ataupun barang, serta atau menjual barang-barang rumah tangga untuk bertahan hidup.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·2 menit baca
NEW YORK, RABU — Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan ancaman krisis pangan dan kelaparan yang dihadapi warga Korea Utara, terutama saat pembatasan sosial yang ketat akibat pandemi. Anak-anak dan kaum lanjut usia paling rentan kelaparan.
Tomas Oeja Quintana, dalam laporan kepada Majelis Umum PBB, Rabu (13/10/2021), menyebutkan, sektor pertanian Korut mengalami tekanan berat. Tekanan ini memengaruhi produksi pangan. Sektor tanaman pangan terdampak penurunan impor pupuk dan barang pertanian lain dari China akibat sanksi PBB dan komunitas internasional terkait dengan program nuklir. Kondisi ini diperburuk wabah demam babi Afrika.
Dia mengatakan, langkah penanganan pandemi yang ketat sejak Januari 2020 mengakibatkan kesulitan ekonomi parah dan meningkatnya kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Korut. Langkah penanganan pandemi yang dilakukan Pemerintah Korut, antara lain, ialah menutup penuh perbatasan, membatasi perjalanan antarkota dan antarwilayah, membatasi impor pasokan tidak penting, dan membatasi bantuan kemanusiaan.
Di Pyongyang, Pemimpin Korut Kim Jong Un mendesak para pejabat mengatasi ”situasi suram” yang dihadapi negara itu. Saat peringatan 76 tahun berdirinya Partai Buruh, Minggu (10/10), Kim menekankan fokus penanganan pada perbaikan pangan dan kondisi kehidupan warga.
Dalam kongres partai yang digelar pada Januari, Kim mengakui rencana ekonomi Korut sebelumnya tidak berhasil dan mengeluarkan rencana pembangunan baru untuk masa lima tahun ke depan.
Kantor berita Korut melaporkan, Kim dalam pidatonya mengatakan, partainya bertekad mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan lewat kongres. Dalam kongres partai pada Januari, Kim mengakui rencana ekonomi Korut sebelumnya tidak berhasil dan mengeluarkan rencana pembangunan baru untuk lima tahun ke depan. Kim mengonfirmasi tekad partai untuk secara efisien melaksanakan rencana lima tahunan itu dengan ”meningkatkan ekonomi nasional dan memecahkan masalah pangan, sandang, dan perumahan rakyat”.
Quintana, seorang pengacara di Argentina, menyatakan, pandemi memperburuk kehidupan warga Korut. Sebelum pandemi, lebih dari 40 persen penduduk sudah ”tidak aman pangan”. Mengutip Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dia menyatakan bahwa jumlah warga rentan meningkat. Hal itu terutama akibat kenaikan harga beras dan jagung di beberapa daerah pada Juni. Otoritas Korut kemudian mengambil tindakan darurat terkait dengan kebijakan pangan.