Kanada Jatuhkan Sanksi Keras untuk PNS yang Tolak Vaksinasi
Pemerintah Kanada mewajibkan hampir 1 juta pegawai federal dan pekerja yang terkait dengan pemerintah untuk menjalani vaksinasi. Mereka yang menolak dilarang bekerja dan dianggap cuti di luar tanggungan hingga PHK.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bekerja dari ruang kerja di rumahnya di Rideau Cottage, Ottawa, Ontario, Kanada, Jumat (13/3/2020), selama karantina mandiri setelah istrinya, Sophie Gregoire, dinyatakan positif tertular Covid-19. Foto ini diambil oleh putrinya yang berusia 11 tahun, Ella-Grace.
OTTAWA, SENIN — Perdana Menteri Kanada Justine Trudeau mengetatkan kebijakan vaksinasi Covid-19. Aturan mutakhir, salah satunya, adalah mewajibkan semua pegawai federal atau semacam pegawai negeri sipil di Indonesia untuk divaksin. Bagi yang menolak, mereka dilarang masuk kerja dan dianggap dalam status cuti di luar tanggungan pemerintah.
Sejalan dengan aturan itu, pemerintah mewajibkan pegawai federal untuk menyatakan status vaksinasinya melalui portal daring paling lambat 29 Oktober 2021. Kewajiban serupa berlaku bagi para pegawai dan penumpang moda transportasi umum yang dikelola pemerintah federal. Mereka harus menunjukkan bukti vaksinasi lengkap sebelum 30 Oktober. Ini berlaku bagi mereka yang berusia 12 tahun ke atas untuk moda transportasi darat, laut, ataupun udara.
”Jika Anda telah melakukan hal yang benar dan divaksinasi, Anda berhak mendapatkan kebebasan untuk aman dari Covid,” kata Trudeau.
Wakil PM Kanada Chrystia Freeland mengakui, keputusan pemerintah keras, tetapi bertanggung jawab. Tindakan ini sepenuhnya ditujukan untuk melindungi warga Kanada, mencegah ledakan kasus sehingga sistem perawatan kesehatan tidak sampai kewalahan, hingga memastikan anak-anak bisa pergi ke sekolah kembali. Ujungnya adalah percepatan pemulihan ekonomi. ”Keputusan ini juga untuk memastikan bahwa sebagian kecil orang (yang menentang vaksinasi) tidak bisa menyabot upaya pemulihan ekonomi Kanada,” katanya.
Seorang perempuan memboncengkan tiga anak menggunakan sepeda di kota Vancouver, Kanada, 29 Juni 2021. Pemerintah Kanada mewajibkan semua pegawai federal dan para pekerja yang terkait pemerintah federal untuk menjalani vaksinasi sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi Kanada.
Berdasarkan data pelacak vaksinasi Covid-19 atau vaccine tracker, saat ini 82 persen warga Kanada berusia 12 tahun ke atas telah divaksinasi penuh dan 88 persen telah menerima setidaknya satu dosis.
Berdasarkan Dewan Perbendaharaan, pegawai federal berjumlah 330.000 orang. Ada pula sekitar 955.000 pekerja lain yang diatur secara federal. Agregasi kedua kelompok ini mewakili sekitar 8 persen tenaga kerja penuh waktu di Kanada. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan publik di negara itu.
Tak hanya mensyaratkan vaksinasi bagi pegawai federal dan para pegawai lain yang juga diatur pemerintah federal, Trudeau mengatakan, dalam beberapa pekan ke depan Pemerintah Kanada akan memberlakukan paspor vaksin untuk para pelaku perjalanan internasional. Pemerintah Kanada juga akan memperkenalkan peraturan perundang-undangan baru soal pelanggaran pidana apabila ada invidivu atau kelompok yang mengancam atau melecehkan petugas kesehatan.
Peraturan perundang-undangan ini disusun sebagai tanggapan atas protes antivaksin yang menargetkan rumah sakit dan klinik di seluruh Kanada dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini telah memicu kemarahan publik.
Mandat vaksin baru pemerintah adalah janji utama oleh Trudeau selama kampanyenya untuk pemilihan kembali bulan lalu. Kelompok liberal kembali berkuasa dalam pemilihan yang berlangsung ketat. Namun, mereka gagal memenangi dukungan mayoritas.
AP/CANADIAN PRESS/COLE BURSTON
Seorang pria berpakaian Santa Klaus berfoto bersama dengan keluarga dari balik bilik kaca di Vaughan, Ontario, Kanada, Minggu (13/12/2020) waktu setempat. Pemerintah Kanada mulai 11 Oktober 2021 mewajibkan semua pegawai federal untuk menjalani vaksinasi penuh.
Negara tetangga Kanada di selatan, Amerika Serikat, telah mengeluarkan kebijakan yang sama, mewajibkan pegawai federal untuk menjalani vaksinasi penuh selambat-lambatnya 22 November. Sementara untuk kontraktor federal paling lambat 8 Desember. Gedung Putih juga tengah menyusun aturan untuk mewajibkan pengusaha besar agar pekerja mereka disuntik atau diuji setiap minggu.
Selain AS dan Kanada, Fiji dan Italia adalah negara yang mewajibkan para pegawai federalnya memenuhi kewajiban vaksinasi. Pegawai Pemerintah Fiji memaksa pekerja publik untuk mengambil cuti di luar tanggungan jika mereka tidak divaksinasi. Mereka memiliki waktu untuk divaksin hingga November. Jika tidak, mereka akan kehilangan pekerjaan.
Selama pencalonannya kembali, Trudeau sering menghadapi pengunjuk rasa antivaksin. Para penentang vaksinasi pun sempat melemparkan kerikil kepadanya saat dirinya tengah berkampanye, bulan lalu. Lawan utamanya, pemimpin Konservatif Erin O’Toole, menentang mandat vaksin.
Warga negara Kanada mengantre check in untuk dipulangkan karena penguncian wilayah akibat pandemi Covid-19 di luar konsulat mereka di Lima, Peru, pada 26 Maret 2020. Gelombang kedua lebih dari 400 warga Kanada dalam waktu seminggu dikirim pulang setelah terdampar karena penutupan perbatasan dan karantina wajib yang ditetapkan Pemerintah Peru sebagai tindakan pencegahan terhadap pandemi Covid-19. Sebanyak 480 orang dinyatakan positif dan sembilan orang meninggal di Peru sejauh ini akibat Covid-19.
Namun, menurut Daniel Lublin, seorang pengacara ketenagakerjaan yang berbasis di Toronto, aturan pemerintah itu kemungkinan akan digugat di pengadilan. Misalnya, terhadap penerapan cuti di luar tanggungan pemerintah. Cuti yang tidak dibayar dapat ditentang sebagai pemutusan hubungan kerja yang efektif atau pemecatan yang tidak adil.
Aliansi Layanan Publik Kanada (PSAC) yang mewakili 215.000 pegawai federal, termasuk 8.500 penjaga perbatasan, mengatakan bahwa sementara serikat pekerja mendukung sikap vaksinasi pemerintah. Namun, kritik mereka adalah bahwa kebijakan itu ditetapkan tanpa konsultasi yang tepat. ”Serikat pekerja baru diberi drafnya pada Jumat malam,” kata Chris Aylward, Presiden PSAC.
”Cara kebijakan ini diumumkan membuat kami pada dasarnya mengangkat tangan, bagaimana ini akan diterapkan? Ini hanyalah kesempatan bagi perdana menteri untuk menandai janji pemilihan,” kata Aylward dalam sebuah wawancara telepon.
AP/THE CANADIAN PRESS/DARRYL DYCK
Mars Zhao (7 tahun) mengenakan masker untuk menahan penyebaran Covid-19 saat ia berlari di antara barisan tulip saat memetik bunga bersama keluarganya di pertanian tulip Lakeland Flowers U-pick, Abbotsford, British Columbia, Kanada, Sabtu (1/5/2021).
Dewan Maskapai Nasional Kanada, yang mewakili maskapai penerbangan utama negara itu, mengatakan, pihaknya menyambut baik aturan tersebut. Namun, mereka perlu berdiskusi langsung segera dengan para pengambil kebijakan soal penerapannya.
Anggota Royal Canadian Mounted Police (RCMP) termasuk yang harus divaksinasi. Pemerintah telah meminta kepala staf angkatan bersenjata untuk mewajibkan vaksinasi bagi semua personel. Juru bicara Federasi Kepolisian Nasional, yang mewakili hampir 20.000 karyawan RCMP, tidak segera berkomentar.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan, kewajiban vaksin untuk pegawai federal akan dievaluasi setiap enam bulan. Kebijakan ini tetap berlaku sampai keputusan berikutnya menetapkan bahwa hal itu tidak lagi diperlukan. Untuk wisatawan, tes Covid-19 negatif tidak akan diterima sebagai pengganti bukti vaksinasi setelah 30 November. Anak-anak di bawah 12 tahun yang tidak memenuhi syarat untuk vaksinasi akan dibebaskan dari kewajiban ini.
Pemerintah juga mengatakan sedang bekerja dengan industri untuk memberlakukan persyaratan vaksin yang ketat untuk kapal pesiar sebelum dimulainya kembali musim pesiar tahun depan. (AFP/REUTERS)
