Negara-negara Kaya Didesak Berbagi Vaksin Covid-19
Menjelang KTT G-7, PM Inggris Boris Johnson mendesak enam koleganya di G-7 ikut memvaksinasi dunia. Surat terbuka Unicef menyebutkan, dengan membagi 20 persen cadangan vaksin, upaya G-7 memvaksin warganya tak terganggu.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
LONDON, KAMIS — Anggota negara-negara G-7, organisasi tujuh negara terkaya, didesak menyumbangkan 1 miliar dosis vaksin Covid-19 pada tahun 2021. Desakan ini disampaikan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi G-7 yang akan membahas, antara lain, soal pajak dan langkah bersama menghadapi China-Rusia.
Para pemimpin negara G-7 akan memulai pertemuan di Cornwall, Inggris, Jumat (11/6/2021). Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menjamu Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, PM Italia Mario Draghi, PM Jepang Yoshihide Suga, dan PM Kanada Justin Trudeau. Mereka dijadwalkan bertemu sampai hari Minggu.
Menjelang pembukaan pertemuan, Johnson mendesak enam koleganya di G-7 memvaksinasi dunia pada akhir 2021. Desakan ini disampaikan meski kini Inggris dan Kanada belum kunjung mengungkap kapan akan mendonasikan cadangan vaksin Covid-19 yang dimilikinya.
Menjelang bertolak ke Inggris, Biden mengumumkan bahwa AS akan menyumbangkan 500 juta dosis vaksin untuk negara miskin. Hingga 200 juta dosis akan disumbangkan pada 2021 dan sisanya pada 2022. Sementara Merkel telah lebih dulu mengumumkan Jerman akan menyumbangkan 30 juta dosis vaksin pada 2021.
Bersama 26 anggota Uni Eropa lainnya, Jerman berjanji menyumbangkan total 100 juta dosis. Sumbangan itu di luar iuran yang disetor ke Covax, mekanisme iuran internasional untuk pengembangan, pembelian, dan pengiriman obat serta vaksin Covid-19.
Fakta bahwa London belum menyumbang vaksin telah menjadi sasaran kritik. Dua mantan PM Inggris, Tony Blair dan Gordon Brown, termasuk yang mengecam pemerintahan Johnson karena tidak menyumbangkan vaksin. Blair mengatakan, pemerintah memang harus memprioritaskan perlindungan warga. Walakin, London tidak bisa menutup mata dan seharusnya berupaya mengatasi kekurangan vaksin.
Surat terbuka
Dalam surat terbuka yang dikirim Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) dan ditandatangani sejumlah pesohor, seperti David Beckham, Priyanka Chopra Jonas, Claudia Schiffer, hingga Whoopi Goldberg, anggota G-7 didesak membagi 20 persen cadangan vaksin mereka. Dengan membagi 20 persen cadangan vaksin, upaya G-7 memvaksinasi warganya tidak akan terganggu.
”Analisis Unicef menunjukkan negara-negara G-7 akan segera punya cukup dosis dan bisa menyumbangkan 20 persen cadangannya pada Juni-Agustus, sekitar 150 juta dosis, tanpa mengganggu rencana vaksinasi warga. Kami meminta akan segera menyumbang dan membuat rencana untuk menyumbang lebih banyak. Diperkirakan hingga 1 miliar dosis bisa disumbangkan pada akhir tahun,” demikian ditulis dalam surat itu.
Sementara dalam sidang pada Kamis, parlemen Eropa mendukung penghapusan sementara hak paten obat dan vaksin Covid-19. Resolusi itu didukung 355 dan ditolak 263 anggota parlemen Eropa. Resolusi tersebut bertolak belakang dengan sikap Dewan Eropa dan Komisi Eropa soal isu tersebut.
Dalam berbagai kesempatan, Dewan dan Komisi Eropa berulang kali menyatakan keberatan atas isu yang sedang dibahas di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu. Bagi Brussels, masalahnya adalah kapasitas produksi dan hambatan rantai pasok bahan baku. Brussels berkeras penangguhan paten tidak akan membantu peningkatan produksi vaksin dan obat Covid-19.
Aliansi
Selain vaksin, isu lain yang akan dibahas di pertemuan G-7 adalah sikap bersama mereka terhadap China-Rusia. Biden mengatakan, AS dan sekutunya harus segera bersikap terhadap pemerintahan otokrasi di Beijing-Moskwa. Ia menyebut, Washington dan sekutunya sedang berhadapan dengan pertarungan untuk menentukan kebebasan dunia dan sistem terbaik untuk tatanan global.
Beberapa waktu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan, Rusia tidak punya masalah dengan AS. Aneka ketidaksepahaman AS-Rusia disebutnya buah dari tindakan-tindakan AS.
”Mereka yang punya (masalah) dengan kami. Mereka mau menghambat perkembangan kami dan secara terbuka membahas itu. Membatasi ekonomi dan mencoba memengaruhi politik dalam negeri kami, memanfaatkan kekuatan yang dikira bersekutu dengan mereka,” tuturnya.
Selain masalah Beijing-Moskwa, pertemuan di Cornwall juga akan membahas usulan batas bawah pajak perusahaan lintas negara. Sejumlah anggota G-7 dari Eropa menginginkan pajak terendah 15 persen untuk perusahaan lintas negara. Usulan itu bisa memberatkan perusahaan-perusahaan teknologi asal AS.
Selama ini perusahaan-perusahaan AS dan banyak negara lain membuat perusahaan cangkang di beberapa negara suaka pajak. Dengan cara itu, mereka bisa menghindari kewajiban pajak penghasilan di banyak negara.
Jika usulan anggota Eropa di G-7 diterima, suaka pajak bisa kehilangan daya tarik. Di mana pun perusahaan akan terkena pajak paling rendah 15 persen.
Hal itu berarti raksasa teknologi asal AS bisa membayar pajak penghasilan miliaran dollar AS. Pada 2020, Google, Facebook, dan Amazon membukukan penghasilan bersih secara berurutan 40 miliar dollar AS, 29 miliar dollar AS, dan 8 miliar dollar AS. Jika menghitung pendapatan total, mereka membukukan lebih besar lagi. (AFP/REUTERS)