Perusahaan-perusahaan Korsel Ikut Jalankan Diplomasi Lunak di ASEAN

Sejumlah perusahaan Korsel membagikan pengalaman dalam melaksanakan misi berkegiatan sosial di masyarakat Asia Tenggara. Budaya K-Pop yang telah menyebar di dunia ikut mempermudah pendekatan mereka pada warga setempat.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pengunjung berfoto dengan mengenakan pakaian tradisional Korea atau hanbok dalam acara Korea-Indonesia Festival di Pusat Perbelanjaan Lotte Shopping Avenue di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, Pemerintah Korea Selatan menoleh ke selatan melalui kebijakan New Southern Policy sejak tahun 2017. Sejak itu pula belasan ribu perusahaan Korsel membuka usaha mereka di kawasan Asia Tenggara. Selain mengembangkan kegiatan bisnisnya, melalui kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial, perusahaan-perusahaan itu mewujudkan diplomasi lunak Korsel.

Sejumlah perusahaan asal Korsel itu membagikan pengalaman mereka dalam melaksanakan misi berkegiatan sosial di tengah masyarakat Asia Tenggara dalam forum yang digelar secara virtual oleh Perwakilan Tetap Korea Selatan untuk ASEAN bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kamis (7/10/2021). Dalam acara bertajuk Forum CSR (Corporate Social Responsibility) ASEAN-Korsel dengan tema ”Best practices of Korean companies in ASEAN Member States” itu, hadir perwakilan perusahaan Posco Indonesia, Coway Malaysia, Samsung Vietnam, dan Shinhang Bank perwakilan Yangon.

Pada tahun 2017, Presiden Korsel Moon Jae-in mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah ”New Southern Policy”. Melalui kebijakan itu, Seoul ingin memandang ASEAN dan India sebagai mitra strategis Korsel. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Korsel terfokus kepada Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia, dan Korea Utara.

Bagi Seoul, ASEAN dan India adalah dua kekuatan penting. New Southern Policy (NSP), seperti pernah dipaparkan anggota Komite Presidensial untuk Kebijakan Baru ke Arah Selatan (Presidential Committee on New Southern Policy) Prof Wongi Choe, memiliki tiga elemen inti kebijakan, yakni people (orang), prosperity (kemakmuran), dan peace (perdamaian). Seoul ingin  mendiversifikasi kedekatan hubungan ekonomi dan diplomasinya menuju otonomi strategis yang lebih besar.

Baca juga: Tantangan Ambisi Seoul di Asia Tenggara

Elemen-elemen kebijakan NSP tersebut mewarnai kiprah perusahaan-perusahaan Korsel dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di Asia Tenggara. Park Yong Nam, Wakil Presiden Posco Indonesia, menyatakan bahwa isu-isu sosial terus berkembang sehingga pengaruh korporasi dan juga tanggung jawabnya pun ikut meluas. Dalam tataran praktis, korporasi-korporasi wajib ambil bagian dalam mencari solusi-solusi atas persoalan sosial yang ditemukan di tengah masyarakat.

”Perusahaan-perusahaan, seperti halnya warga, melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat, bukan semata memburu tanggung jawab ekonomi,” kata Park.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Pengunjung mengamati sejumlah produk yang diproduksi perusahaan baja asal Korea Selatan, yakni Pohang Iron and Steel Company (Posco), dalam Global EVI Forum 2018 di Songdo Convensia, Incheon, Korea Selatan, Selasa (6/11/2018). Mulai memproduksi baja secara massal sejak 1973, POSCO kini mulai melirik peluang diversifikasi usaha di bidang energi seperti baterai litium, hingga biofarmasi.

Bisnis Grup Posco Indonesia mencakup 9 perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai 5.800 orang. Total investasi grup itu mencapai 3,69 juta dollar AS. Beberapa kegiatan CSR yang dilakukan perseroan, antara lain, membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu, memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat lokal tempat usaha-usaha Posco berlangsung, hingga festival pertukaran budaya Korsel dan Indonesia yang digelar secara tahunan.

Baca juga: ASEAN, Fokus Penting ”New Southern Policy”

Park mengatakan, lewat kegiatan CSR itu pihaknya memiliki kesempatan sekaligus mengalami harmonisasi hubungan Korsel-RI yang mewujud pada komunikasi dengan masyarakat di Indonesia secara langsung.

Park mengatakan, lewat kegiatan CSR itu pihaknya memiliki kesempatan sekaligus mengalami harmonisasi hubungan Korsel-RI yang mewujud pada komunikasi dengan masyarakat di Indonesia secara langsung.

Pengalaman mirip juga dialami oleh Samsung di Vietnam. Sebagaimana diungkapkan Citizenship Manager Samsung Vietnam Complex, Nguyen Mai Linh, kegiatan CSR didasarkan pada visi korporasi terhadap masyarakat setempat.

Visi tersebut di Vietnam adalah memberdayakan generasi penerus untuk mencapai potensi mereka secara optimal dan menjadi pioner-pioner bagi perubahan sosial yang positif. Hal itu diterapkan dalam sejumlah program CSR, antara lain, yakni program sekolah pintar, program pelatihan, sekolah harapan dan program talenta masa depan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Direktur Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab (kedua dari kiri) dan Wakil Direktur PT Samsung Indonesia Kang Hyun Lee (ketiga dari kiri) menjelaskan pentingnya guru yang cakap secara pedagogis untuk bisa menavigasi pemakaian teknologi digital untuk pemelajaran dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Sekolah Harapan Samsung, misalnya, telah membantu setidaknya 1.400 murid sekolah dasar dan menengah di Vietnam. Program itu mencakup sejumlah wilayah di Vietnam, mulai dari Bac Ninh, Thai Nguyen, Bac Giang, Lang Son, dan Dong Nai. ”Menciptakan sebuah dunia yang lebih baik menjadikan inovasi-inovasi bagi masyarakat itu lebih bermakna,” kata Nguyen.

Baca juga: BTS Kembali Bawakan Suara Jutaan Anak Muda untuk Dunia

Para pejabat eksekutif ”duta” Korsel itu mengaku tidak memiliki masalah berarti dalam melaksanakan kegiatan CSR mereka. Budaya K-Pop yang telah menyebar di dunia, termasuk di Asia Tenggara, dirasa ikut memudahkan cara dan strategi pendekatan mereka dengan masyarakat setempat.

Kondisi pandemi Covid-19 memang membawa konsekuensi berupa sulitnya situasi bagi perusahaan-perusahaan itu, tetapi tidak dalam berkegiatan CSR secara umum. Program-program penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat untuk bangkit dari tekanan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi dipilih digelar sejumlah perusahaan.

Upaya pemulihan ASEAN

Duta Besar Korsel untuk ASEAN, Lim Sungnam, mengatakan bahwa forum itu tidak semata untuk menampilkan kegiatan CSR terbaik perusahaan-perusahaan Korsel di berbagai negara ASEAN. Lebih dari itu, diskusi yang muncul diharapkan dapat meningkatkan variasi kegiatan sekaligus dampak positif secara lebih luas bagi masyarakat di kawasan.

Forum tersebut sejalan dengan adanya Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025 dan rencana implementasi Kerangka Menyeluruh Pemulihan ASEAN yang menekankan peran sektor swasta dalam usaha integrasi kawasan serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

DOKUMENTASI SEKRETARIAT ASEAN

Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Choi (kanan) dan Duta Besar Republik Korea untuk ASEAN Lim Sungnam berbincang di sela-sela penyerahan bantuan kesehatan senilai 5 juta dollar AS dari Korea Selatan kepada ASEAN di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Dari pengamatannya, Lim melihat kegiatan-kegiatan CSR perusahaan-perusahaan Korsel lebih banyak fokus di dua area, yakni pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia secara umum dan kesehatan publik. Isu kesehatan publik menjadi bagian melekat dari kehidupan masyarakat yang dilanda pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Lim menegaskan, kegiatan dan bentuk CSR sewajarnya terus berevolusi seiring kebutuhan di masyarakat. Dalam pandangannya, kebutuhan CSR atas lingkungan hidup akan meningkat di masa-masa mendatang.