Biden Lolos Sementara dari Ancaman Terhentinya Operasional Pemerintah AS
Pengesahan APBN Sementara hanya menunda potensi penghentian layanan pemerintahan. Pemerintah dan Kongres AS punya waktu sampai 3 Desember 2021 untuk menyepakati APBN 2022. Ada penolakan dari Demokrat maupun Republikan.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Presiden AS Joe Biden (kedua dari kanan) memberikan aplaus saat menyaksikan Laga Bisbol Kongres dari area tim Republikan di Nationals Park, Washington DC, AS, 29 September 2021. Biden menandatangani rancangan APBN sementara yang telah disetujui dalam pemungutan suara di DPR dan Senat AS, Kamis (30/9/2021).
WASHINGTON, JUMAT — Pemerintah dan parlemen Amerika Serikat menyepakati APBN sementara yang berlaku sampai 3 Desember 2021. Perundingan masih harus berlanjut untuk memastikan APBN 2022 bisa disahkan. Perundingan juga masih dibutuhkan untuk membahas pagu baru utang negara itu.
DPR dan Senat AS menggelar pemungutan suara pada Kamis (30/9/2021) siang waktu Washington atau Jumat dini hari WIB untuk mengesahkan APBN sementara. Sebanyak 254 dari 175 anggota DPR dan 65 dari 100 senator mendukung APBN sementara. Dengan APBN sementara, seluruh operasional pemerintahan AS bisa tetap berjalan sampai 3 Desember 2021.
Jumlah pendukung menunjukkan sebagian Republikan menyetujui APBN sementara. Ada 212 anggota dari Republikan di DPR dan 50 lagi di Senat. Republikan setuju pada APBN sementara karena Demokrat setuju tidak membahas pagu baru untuk utang AS.
Setelah DPR dan Senat menyetujuinya, Presiden AS Joe Biden menandatangani rancangan APBN sementara menjadi undang-undang. ”Saya ingin berterima kasih kepada kedua kamar di Kongres, khususnya kepada Senator Leahy dan Shelby, serta anggota DPR DeLauro dan Granger, untuk kesepakatan ini. Mencegah penghentian layanan pemerintahan yang pernah kita saksikan sebelumnya,” katanya.
Kompas
Ketua Fraksi Republikan di Senat Amerika Serikat Mitch McConnell (tengah) berjalan menjelang pemungutan suara untuk pengesahan APBN Sementara AS di gedung Capitol, Washington DC, AS, Kamis (30/9/2021). Dari 100 senator, 65 mendukung penetapan APBN sementara yang berlaku sampai 3 Desember 2021.
Ketua Komisi Anggaran DPR AS Rosa DeLaura mengatakan, APBN sementara tidak menyelesaikan masalah. ”Saya ingin segera memulai berunding dengan mitra saya soal APBN penuh,” kata politisi anggota Partai Demokrat itu.
APBN Sementara memang hanya menunda potensi penghentian layanan pemerintahan atau yang dikenal sebagai shutdown. Pemerintah dan parlemen AS mempunyai waktu sampai 3 Desember 2021 untuk menyepakati APBN penuh yang berlaku pada 2022.
Hingga berita ini diturunkan, Biden dilaporkan masih terus berunding. Di sisinya adanya Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan Ketua fraksi Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer.
Masih rumit
Pembahasan APBN 2022 akan rumit karena ada penolakan baik dari Demokrat maupun Republikan. Demokrat terutama menolak menyetujui proyek infrastruktur senilai 1 triliun dollar AS dan agenda pemulihan ekonomi bernilai 3,5 miliar dollar AS.
Senator Demokrat, Bernie Sanders dan Joe Manchin, telah secara terbuka mengungkapkan penolakannya. ”Tidak mungkin membahas anggaran triliunan dollar AS dalam waktu singkat. RUU (infrastruktur) harus dikandaskan,” kata Sanders.
AFP/GETTY IMAGES/ALEX WONG
Senator AS Bernie Sanders (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di luar gedung Capitol di Washington DC, AS, 29 September 2021.
Sanders menuding anggaran infrastruktur tidak berpihak kepada kelas pekerja dan belum sesuai dengan isu perubahan iklim. ”Saya mau UU yang kuat, mencakup semua masalah itu,” katanya.
Sementara Manchin mengatakan, tidak bisa menyetujui tambahan stimulus baru. Sebab, Washington telah mengucurkan lebih dari 5 triliun dollar AS untuk stimulus perangsang perekonomian yang terpukul pandemi Covid-19. ”Berapa banyak lagi sampai bisa mengatakan cukup,” katanya.
Manchin khawatir pada potensi defisit hampir 500 miliar dollar AS gara-gara paket stimulus itu. Peningkatan defisit berarti pemerintah perlu menambah utang. Kini, utang Pemerintah AS telah mencapai 28,43 triliun dollar AS atau sedikit di atas pagu yang ditetapkan 28,4 triliun dollar AS.
KOMPAS
Sejumlah fenomena global berpotensi memengaruhi pemulihan ekonomi RI.
Penolakan Manchin dan Sanders membuat Demokrat sudah kehilangan 2 dari 50 suara yang dimiliki di Senat. Padahal, pengesahan APBN membutuhkan dukungan dari sekurangnya 60 senator dan 218 anggota DPR.
Tidak hanya di Senat, penolakan oleh Demokrat juga terjadi di DPR AS. Para anggota DPR AS terutama keberatan dengan paket stimulus 3,5 triliun dollar AS. Sebab, paket itu dituding tidak mencakup semua janji kampanye Biden dan janji kampanye para anggota DPR AS dari kubu Demokrat selama pemilu 2022.
Pemilu tahun 2022
Bagi para anggota DPR AS, pemenuhan janji kampanye lewat APBN 2022 amat penting. Sebab, seluruh 435 anggota DPR, 34 dari 100 senator, dan 39 dari 53 gubernur AS akan dipilih lewat pemilu 2022. Selain itu, ada pula aneka pemilu dan referendum di tingkat negara bagian serta pemerintahan lebih rendah pada November 2022.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi dilaporkan terus melobi para mitranya agar mengesahkan APBN 2022 berikut paket-paket yang menyertainya. Upaya serupa ditunjukkan Ketua fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer.
DREW ANGERER/GETTY IMAGES/AFP
Ketua fraksi Demokrat di Senat Amerika Serikat Chuck Schumer (tengah) memaparkan hasil perundingan soal APBN AS pada Selasa (28/9/2021). Sampai sekarang, parlemen AS belum menyepakati APBN 2022. Parlemen hanya mendukung APBN sementara yang berlaku sampai 3 Desember 2021.
Fokus Schumer adalah mendapatkan dukungan dari Republikan dan mempertahankan suara fraksinya. Ia antara lain berupaya menyakinkan Senat agar menaikkan pagu utang. Kini, AS telah menyentuh pagu utang sehingga tidak bisa menambah utang. Butuh persetujuan sekurangnya dari 60 senator untuk mengesahkan pagu baru.
Upaya itu tidak mudah karena 46 senator Republikan secara terbuka menolak menyetujui kenaikan pagu. Sementara 4 senator Republikan lain tidak menunjukkan tanda akan mendukung kenaikan pagu.
Jika tidak bisa menambah utang, Washington akan kesulitan mendanai APBN. Sebab, APBN AS selalu defisit sehingga mau tidak mau harus ditambah dengan utang. Selain untuk mendanai aneka program di APBN, utang baru perlu diterbitkan untuk membayar utang lama.
Dari 28,4 triliun dollar AS utang Washington, hampir 21 miliar dollar AS dipegang oleh aneka lembaga, badan usaha, dan perseorangan di dalam negeri. Sisanya dipegang berbagai lembaga asing. Jika Washington gagal membayar cicilan dan kupon surat utang, aneka kreditor di dalam negeri akan merasakan dampaknya. (AFP/REUTERS)
