Afghanistan terancam jatuh ke dalam krisis multidimensi. Di tengah labilnya situasi politik dan keamanan, 14 juta warga terancam kelaparan. Warga juga dihadapkan tekanan ekonomi dan risiko penularan Covid-19.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
AFP
Warga Afghanistan berjalan di sepanjang pagar pembatas ketika tiba di Pakistan melalui titik penyeberangan perbatasan Pakistan-Afghanistan di Chaman pada 24 Agustus 2021 setelah militer Taliban mengambil alih Afghanistan.
KABUL, RABU — Sebanyak 14 juta jiwa warga di Afghanistan terancam kelaparan. Situasi ini akan semakin menambah penderitaan warga di tengah risiko tingginya penyebaran Covid-19, tekanan ekonomi, serta konflik bersenjata yang berkepanjangan.
”Melihat berhentinya sejumlah layanan masyarakat serta risiko konflik dan penularan berbagai penyakit, World Food Programme (WFP) memperkirakan dalam waktu dekat setidaknya 14 juta warga Afghanistan akan mengalami kelaparan karena distribusi pangan yang tersendat,” kata Direktur WFP atau Program Pangan Dunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, David Beasley, di Doha, Qatar, Rabu (25/8/2021).
Menurut Beasley, butuh dana 200 juta dollar AS untuk memberi bantuan pangan kepada Afghanistan. Ia mengimbau kepada dunia internasional agar menyumbang kepada program pangan ini. Penduduk Afghanistan berjumlah 32,8 juta jiwa. Sejauh ini, negara-negara Barat telah mengungsikan sekitar 70.000 warga di antaranya.
Dilansir dari media The National, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, Uni Eropa (UE) akan meningkatkan empat kali lipat bantuan ke Afghanistan. Selama ini, UE mengirim dana 58 juta dollar AS. Dalam pertemuan kelompok tujuh negara terkaya di dunia atau G-7 pada Selasa (24/8/2021), Von der Leyen mengutarakan bahwa bantuan dinaikkan menjadi 238 juta dollar AS.
”Tentu tidak sepeser pun akan diberi kepada kelompok bersenjata Taliban yang menafikan hak-hak perempuan,” ujar Von der Leyen. UE masih mencari skema penyaluran bantuan tersebut agar bisa langsung mencapai masyarakat Afghanistan.
AFP/HOSHANG HASHIMI
Wanita Afghanistan memakai burkak saat berbelanja di area pasar di Kabul pada 23 Agustus 2021 setelah militer Taliban mengambil alih negara itu.
Harian New York Times melaporkan, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengimbau agar kaum perempuan tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu. Alasannya, milisi Taliban yang muda-muda belum dilatih menghadapi perempuan sehingga dikhawatirkan berisiko melakukan pelecehan.
Seorang warga Kabul mengatakan, perempuan masih mengenakan pakaian biasa, bukan burkak, di jalanan Kota Kabul. Ia menduga bahwa itu bisa terjadi karena situasi masih relatif kondusif di ibu kota negara.
Akan tetapi, seorang warga dari kota lain mengungkapkan bahwa di luar Kabul, suasana masih mencekam. Dikabarkan, milisi berbuat kasar kepada perempuan di beberapa kejadian.
Sementara itu, Taliban mulai menyusun kabinet. Mullah Abdul Qayyum Zakir diangkat sebagai menteri pertahanan. Ia pernah ditahan di penjara AS, Guantanamo, 2001-2007. Ia lalu dipindah ke penjara Pul-e Charkhi di Afghanistan sebelum akhirnya dibebaskan pada 2008.
G-7 dalam pertemuan daring menetapkan permintaan kepada Taliban untuk memastikan bandara di Kabul tetap beroperasi setelah tenggat per 31 Agustus guna evakuasi. Kepada negara tetangga Afghanistan, seperti Pakistan, Tajikistan, dan Iran, pejabat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menyerukan agar ketiganya membuka perbatasan sehingga warga Afghanistan bisa mengungsi lewat jalur darat.
AP PHOTO/KIRSTY WIGGLESWORTH
Aktivis mengenakan topeng pemimpin G7, berebut jarum suntik vaksin Covid-19 saat aksi di Swanpool Beach di Falmouth, Cornwall, Inggris, Jumat, 11 Juni 2021.
Anggota G-7, Italia, bermaksud membawa isu Afghanistan ke G-10 alias kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. G-20 dinilai bisa memberi kontribusi besar pada penyelesaian masalah Afghanistan.
Presiden China Xi Jinping melalui kantor berita nasional Xinhua menyatakan siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan Afghanistan tetap moderat. China meminta komitmen Taliban untuk tidak berhubungan dengan organisasi teroris mana pun.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan keengganan terlibat dalam urusan Afghanistan. Ini berkaitan dengan perang Soviet melawan Mujahidin selama 1979-1989. Saat itu pasukan Uni Soviet menyerbu Afghanistan untuk membantu rezim pemerintahan komunis yang berkuasa di Afghanistan melawan kelompok pemberontak, Mujahidin.
Dalam perang itu, bantuan kepada kelompok-kelompok pemberontak datang dari Iran, Pakistan, China, dan AS. Korban tewas dalam perang tersebut mencakup sekitar 1 juta warga sipil, 90.000 pejuang Mujahidin, 18.000 tentara Afghanistan, dan 14.500 tentara Uni Soviet. (REUTERS/AFP)
