70 Persen Wilayah Jepang Darurat Covid-19 akibat Varian Delta
Perluasan keadaan darurat Covid-19 di Jepang akan mencakup lebih dari 70 persen wilayah untuk mencegah penyebaran lonjakan varian Delta.
Oleh
pascal s bin saju
·3 menit baca
AP/Kyodo News
Anggota tim Paralimpiade China menunggu tes kesehatan setibanya di Bandara Internasional Narita, timur Tokyo. Paralimpiade Tokyo 2020 digelar tanpa penoton untuk mengantisipasi penularan Covid-19 yang saat ini masih tinggi dan berada dalam status darurat Covid-19.
TOKYO, RABU — Pemerintah Jepang memutuskan untuk menetapkan keadaan darurat Covid-19 untuk sejumlah wilayah, yang akan berlangsung sejak Jumat (27/8/2021). Kebijakan untuk mencegah lonjakan infeksi Covid-19 itu akan ditetapkan hingga hingga 12 September 2021. Perluasan tersebut akan mencakup 70 persen wilayah Jepang.
Saat ini keadaan darurat penuh sedang berlangsung di 13 prefektur, termasuk megapolitan Tokyo. Sumber-sumber Pemerintah Jepang, dikutip dari situs berita Kyodo News, Rabu (25/8/2021), mengatakan ada tambahan 8 prefektur yang dikenai keadaan darurat penuh sehingga total menjadi 21 prefektur akan berada dalam status darurat.
Kedelapan prefektur tersebut adalah Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama, dan Hiroshima. Sumber pemerintah itu juga mengatakan, masih ada 4 prefektur lainnya, yakni Kochi, Saga, Nagasaki, dan Miyazaki, yang akan segera ditambahkan ke dalam kondisi kuasi darurat.
Keadaan darurat semu (kuasi) saat ini telah mencakup 16 prefektur. Keadaan ini memungkinkan gubernur untuk memberlakukann pembatasan bisnis di area tertentu di wilayah masing-masing. Dua belas area akan masuk dalam kondisi itu setelah beberapa ditambahkan ke keadaan darurat penuh.
Menurut Kyodo News, dengan adanya rencana perluasan keadaan darurat maka lebih dari 70 persen dari total 47 prefektur di Jepang terkena pembatasan untuk meredam lonjakan Covid-19. Sekitar 21.500 kasus harian baru Covid-19 dilaporkan di seluruh negeri, Selasa (24/8/2021). Delapan prefektur mencatat rekor infeksi akibat varian Delta yang sangat menular.
Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan, jumlah pasien dalam kondisi kritis mencapai rekor tertinggi selama 12 hari berturut-turut, yakni di angka 1.935 kasus. ”Kasus kritis tiba-tiba melonjak dan sistem medis berada dalam keadaan yang sangat mengerikan,” kata Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura, seperti dikutip Reuters, Rabu pagi.
Perdana Menteri Yoshihide Suga bertemu dengan anggota Kabinetnya termasuk menteri kesehatan Norihisa Tamura dan Yasutoshi Nishimura, menteri yang bertanggung jawab dalam pengendalian Covid-19. Mereka membahas langkah-langkah baru dengan gugus tugas Covid-19 untuk merespons dampak ekonomi setelah keadaan darurat diberlakukan.
”Pengamanan tempat tidur di rumah sakit dan fasilitas medis diperlukan untuk pasien kritis akibat Covid-19. Pastikan pula agar mereka yang menjalani pemulihan di rumah dapat dilayani; ini paling penting. Kami akan terus melakukan semua yang kami bisa,” kata Suga setelah pertemuan, Selasa.
Menurut Reuters, sekitar 90 tempat tidur untuk perawatan pasien kritis di Tokyo telah terisi ketika kasus-kasus serius meningkat. Kondisi itu memaksa banyak orang untuk menjalani pemulihan diri di rumah sendiri sehingga kasus meninggal pun meningkat karena perawatan terbatas.
Suga meminta gugus tugas Covid-19 untuk memastikan agar mereka yang menjalani perawatan di rumah dapat ditangani dengan baik. Tidak boleh ada yang ditinggal atau tidak terpantau.
Pembatasan di Jepang lebih longgar daripada penguncian yang terlihat di beberapa negara. Otoritas memerintahkan restoran agar tutup lebih awal dan berhenti menyajikan alkohol dengan imbalan subsidi. Selama keadaan darurat, restoran diharuskan tutup pada pukul 20.00 waktu setempat.
Sementara fasilitas komersial utama termasuk supermarket dan pusat perbelanjaan diharuskan untuk membatasi jumlah pelanggan yang diizinkan masuk pada waktu yang sama.
Kompas
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (pakai masker hitam)
Suga juga meminta lalu lintas pejalan kaki di daerah ramai dikurangi hingga setengahnya. Semua perusahaan mengharuskan karyawannya bekerja dari rumah. Perjalanan komuter dikurangi hingga 70 persen.
Pekan lalu, Asosiasi Gubernur Nasional meminta pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat atau keadaan darurat semu secara nasional untuk mengekang penyebaran infeksi. (AFP/REUTERS)
