Kasus Covid-19 di Malaysia Tembus 1 Juta, PM Muhyiddin Dipanggil Parlemen
Jumlah kasus infeksi Covid-19 di Malaysia berada di atas 15.000 per hari dan membuat angka kasus di negeri itu telah menembus angka 1,013 juta kasus per Minggu (25/7/2021). Parlemen memanggil PM Muhyiddin Yassin.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
AFP/ARIF KARTONO
Seorang dokter kontrak memegang poster dalam unjuk rasa di luar Rumah Sakit Sungai Buloh, Negara Bagian Selangor, Malaysia, Senin (26/7/2021). Para dokter muda berunjuk rasa memprotes kondisi buruk saat kondisi penularan Covid-19 semakin memburuk.
KUALA LUMPUR, SENIN — Laju infeksi Covid-19 di Malaysia belum memperlihatkan penurunan yang signifikan walau telah diberlakukan pembatasan kegiatan secara masif. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, kasus penularan itu meningkat. Tambahan kasus baru infeksi Covid-19, Minggu (25/7/2021), mencapai 17.045 kasus, membuat angka penularan Covid-19 di negeri jiran tersebut menembus 1,013 juta kasus.
Jumlah kasus baru yang terjadi pada hari Minggu kemarin itu adalah rekor baru dalam tiga hari berturut-turut. Pada dua hari sebelumnya, kasus barunya tercatat masing-masing lebih dari 15.000 kasus.
Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah mengatakan, dengan kasus baru yang muncul pada Minggu, total kasus kumulatif Covid-19 di Malaysia menjadi 1.013.438 kasus. Kementerian Kesehatan Malaysia menyatakan, terdapat 92 orang meninggal pada Minggu sehingga total kematian akibat Covid-19 di Malaysia mendekati 8.000 jiwa.
Angka infeksi ini telah melonjak delapan kali lipat dibandingkan angka tahun lalu dan naik sebesar 77 persen sejak kebijakan penguncian wilayah secara nasional (lockdown) dimulai pada 1 Juni 2021.
AP PHOTO/VINCENT THIAN
Seorang pria dengan mengenakan masker berjalan di jalan yang sepi di depan Menara Kembar pada hari pertama pemberlakuan pembatasan pergerakan secara penuh (full movement control order/MCO) guna mencegah persebaran Covid-19 di Kuala Lumpur, Malaysia, 1 Juni 2021.
Seperti dikutip laman The Straits Times, wilayah Lembah Klang yang terdiri dari Kuala Lumpur dan Negara Bagian Selangor menjadi penyumbang terbesar laju infeksi di negara ini, yakni sebanyak 10.500 kasus baru. Menyusul kemudian Negara Bagian Kedah yang menyumbang 1.216 kasus. Penang juga mencatat rekor tertinggi sebanyak 573 kasus.
Peningkatan laju infeksi dan jumlah kasus Covid-19 di Malaysia diduga karena varian Delta telah menyebar ke sejumlah negara bagian. Pada Jumat lalu di Kelantan, otoritas kesehatan menemukan adanya kasus pertama varian Delta pada seorang pasien perempuan.
”Ini mengkhawatirkan,” kata Izani Husein, Ketua Komite Perumahan dan Kesehatan Negara Bagian Kelantan, yang dikutip dari laman kantor berita Bernama.
Jika di Kelantan baru ditemukan satu kasus infeksi varian Delta, di Negara Bagian Serawak, sebanyak 98 persen kasus didominasi oleh varian Delta. Walau begitu, dari 93 kasus infeksi di negara bagian itu, menurut Direktur Departemen Kesehatan Pemerintah Negara Bagian Serawak Mohamed Sapian Mohamed, belum ada laporan kematian para pasien Covid-19.
AP/Vincent Thian
Warga dengan mengenakan masker berjalan melintas di depan pertokoan yang tutup di kawasan Chinatown, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (28/6/2021).
Infeksi baru terus melampaui pemulihan harian yang mencapai 9.683 pada hari Minggu. Sementara itu, jumlah total kasus aktif yang naik menjadi lebih dari 160.000 kasus terus membebani sistem kesehatan di Malaysia. Hampir 1.000 pasien berada di ruang perawatan intensif dan lebih dari separuh jumlah tersebut membutuhkan dukungan ventilator.
Sidang parlemen
Memburuk situasi Covid-19 di Malaysia membuat Dewan Rakyat, yang akan bersidang untuk pertama kalinya tahun ini setelah ditunda selama tujuh bulan, Senin (26/7/2021), akan meminta keterangan dari Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan kabinetnya. Muhyiddin dan kabinetnya akan dimintai keterangan tentang manajemen penanggulangan pandemi pemerintah.
Menurut kantor berita Bernama, selain PM Muhyiddin, Menteri Kesehatan Adham Baba; Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Khairy Jamaluddin; serta Menteri Keuangan Zafrul Abdul Aziz juga akan memberikan penjelasan tentang upaya pemerintah menangani pandemi, dampak, dan upaya pemulihannya.
AP PHOTO/VINCENT THIAN, FILE
Foto tanggal 13 Juli 2020 ini memperlihatkan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menghadiri sidang Majelis Rendah parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia.
Kritik mengalir terhadap pemerintahan PM Muhyiddin yang dinilai menggunakan kebijakan darurat nasional serta kebijakan penguncian wilayah secara nasional sebagai alat untuk tetap berkuasa. Keadaan darurat memungkinkan pemerintah untuk menghentikan seluruh kegiatan, termasuk kegiatan persidangan di parlemen, menyetujui anggaran tambahan, dan memberlakukan peraturan tanpa persetujuan legislatif.
Para kritikus mengecam pemberlakuan keadaan darurat itu sebagai tipu muslihat pemimpin setempat untuk tetap berkuasa di tengah tekanan terhadap kepemimpinannya dari dalam koalisinya dan dari kubu oposisi. Masa persidangan parlemen akan berlangsung lima hari. Persidangan ini bisa terlaksana sebelum pencabutan kebijakan kedaruratan nasional pada 1 Agustus nanti setelah banyak seruan adanya percepatan awal masa sidang. Seruan itu tidak hanya datang dari kubu oposisi, tetapi juga dari Raja Malaysia.
Foto yang dikeluarkan Departemen Informasi Malaysia ini memperlihatkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tengah menjalani vaksinasi Covid-19 pada 24 Februari 2021.
Muhyiddin menguasai mayoritas tipis di parlemen. Namun, partai pendukung terbesar, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dalam aliansi yang berkuasa pada awal bulan ini menarik dukungan untuknya setelah Muhyiddin dinilai gagal mengatasi pandemi.
Langkah UMNO dapat menyebabkan pemerintahan Muhyiddin bubar. Meski demikian, Kejaksaan Agung Malaysia menyatakan, Muhyiddin tetap berkuasa sampai dapat dibuktikan di parlemen bahwa ia kehilangan dukungan mayoritas. Hal itu membuat posisi Muhyiddin untuk sementara ini masih terjaga.
Pemerintahan Muhyiddin juga mengeluarkan kebijakan bahwa sidang khusus parlemen kali ini hanya memfokuskan pada masalah pandemi. Tidak ada mosi lain yang diizinkan diangkat dalam sidang.
”Ini adalah tanggapan Muhyiddin yang acuh tak acuh terhadap desakan Raja yang berulang kali meminta agar parlemen segera bersidang,” kata Oh Ei Sun, seorang peneliti senior di Institut Urusan Internasional Singapura. Dia menambahkan, kebijakan darurat yang ditetapkan pemerintahan PM Muhyiddin telah melucuti peran dan fungsi parlemen. (AP/REUTERS)
