Junta militer Myanmar membebaskan lebih dari 2.000 tahanan yang telah dipenjara sejak gerakan pembangkangan nasional berlangsung per 3 Februari 2021. Pembebasan ini bagian dari upaya junta memperbaik citra mereka.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Sejumlah instalasi penolakan terhadap kudeta militer di Myanmar terpasang di Kantor YLBHI, Jakarta saat para pesepeda bersiap memulai acara ÓGowes for Democracy #ASEANrejectSACÓ, Sabtu (24/4/2021). Kegiatan ini digelar sebagai aksi solidaritas demi demokrasi di Myanmar sekaligus respon terhadap pelaksanaan ASEAN Summit yang mengundang pemimpin Junta Militer Myanmar. Kompas/Heru Sri Kumoro 24-04-2021
NAYPIDAW, KAMIS - Tatmadaw, penguasa de facto Myanmar, Rabu (1/7), membebaskan lebih dari 2.000 tahanan. Termasuk di dalamnya adalah aktivis dan warga sipil yang memrotes kudeta militer 1 Februari serta para jurnalis.
Tun Kyi, seorang anggota senior Masyarakat Mantan Tahanan Politik, menyatakan, pembebasan tahahan dilakukan untuk mengurangi tekanan dari masyarakat internasional. Dia menyatakan, tidak sepatutnya warga yang menuntut dikembalikannya pemerintahan yang terpilih secara demokratis ditangkap dan ditahan. Untuk itu, tidak ada alasan untuk berterima kasih atas pembebasan tersebut.
“Militer menculik para pembangkang dan menyandera mereka. Ini bukan pembebasan tanpa syarat terhadap semua pemimpin politik dan tahanan, melainkan dimaksudkan untuk menghindari tekanan internasional,” katanya.
Sejak kudeta terjadi, junta militer yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing mencoba mengendalikan situasi, dari awalnya unjuk-rasa menjadi gerakan pembangkangan nasional. Namun belakangan gerakan bergeser menjadi pertempuran-pertempuran dengan milisi sipil yang ada di berbagai negara bagian
Tekanan dunia internasional, termasuk sebagian negara-negara anggota ASEAN, membuat citra junta, khususnya Hlaing, tergerus. Pertengahan Juni kemarin, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi yang menyerukan embargo senjata dan mengecam kudeta oleh junta. Beberapa negara barat juga telah menjatuhkan sanksi diplomatik dan ekonomi serta menuntut pembebasan warga yang ditahan.
AP PHOTO
Massa anti-kudeta membakar ban dan membawa spanduk dalam unjuk-rasa di Yangon, Myanmar Senin (03/05/2021). (AP Photo)
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Thailand, mengatakan pembebasan massal itu direkayasa untuk memberi kesan bahwa tindakan keras militer telah mereda. "Peristiwa hari ini dimaksudkan untuk membuat seolah-olah ada relaksasi dalam penindasan junta. Ini tidak terjadi," sebut AAPP dalam sebuah pernyataan.
Salai Za Uk Ling dari Organisasi Hak Asasi Manusia Chin, sebuah kelompok dari negara bagian Chin, mengatakan pembebasan itu sangat tidak berarti dan dimaksudkan untuk menenangkan masyarakat internasional. Dia juga menyatakan, penangkapan masih terus terjadi di berbagai daerah di seluruh negeri. "Kami akan menghadapi masalah yang sama sampai mereka menghentikan penangkapan yang melanggar hukum,” katanya.
Data AAPP menyebutkan, lebih dari 5.200 orang ditahan dan 83 orang tewas pascakudeta militer.
Televisi pemerintah dan media-media lokal memberitakan, pembebasan tahanan tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Myanmar, seperti Yangon dan Naypidaw. Namun pembebasan juga dilaporkan dilakukan di Kota Myitkyina yang terletak di Negara Bagian Kachin, Kota Lashio di Negara Bagian Shan, dan Kota Hakha di Negara Bagian Chin.
Di Yangon, keluarga dan sahabat telah menunggu sejak pagi hari di depan Penjara Insein, Mereka menanti bus yang membawa para tahanan keluar dari pintu gerbang tahanan.
Pengunjuk rasa yang ditangkap memberikan salam tiga jari dari dalam bus saat meninggalkan penjara Insein untuk menuju ke lokasi yang dirahasiakan di Yangon, Myanmar, Rabu (24/2/2021). Ratusan orang yang ditahan karena memprotes kudeta militer sejak bulan lalu dibebaskan pada Rabu sebagai upaya oleh militer Myanmar untuk mencoba menenangkan gerakan protes. AP PHOTOKepala Departemen Penjara Wilayah Yangon, Zaw Zaw, mengatakan, lebih dari 720 orang tahanan dibebaskan dari penjara itu. Selama beberapa dekade, penjara tersebut menjadi penjara bagi para tahanan politik pemerintah.
Juru Bicara junta, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, dikutip dari laman Irrawaddy, mengatakan, tahanan yang dibebaskan telah didakwa dengan pasal penghasutan karena mengikuti gerakan pembangkangan nasional. “Total ada 2.296 orang dibebaskan. Mereka ambil bagian dalam aksi protes, tapi bukan peran utama. Mereka juga tidak berpartisipasi dalam kekerasan,” kata Min Tun.
Beberapa jurnalis juga menjadi bagian dari pembebasan tahanan kali ini. Situs berita Irrawaddy menyebutkan, enam jurnalisnya dibebaskan hari itu.
Portal berita Myanmar Now menyebutkan, anggota tim redaksinya, Kay Zon Nway dibebaskan setelah lebih dari empat bulan berada di tahanan. "Seperti banyak tahanan politik lainnya, dia ditangkap secara tidak adil. Dia telah banyak menderita di penjara. Tapi hari ini, saya senang melihatnya lagi dengan semangat yang luar biasa," kata Pemimpin Redaksi Myanmar Now, Swe Win, melalui pesan teks.
Menurut pengumuman resmi junta di media pemerintah, sebagian besar tahanan yang dibebaskan menghadapi dakwaan terkait dengan demonstrasi menentang kudeta militer dan gerakan pembangkangan nasional, yang mulai berlangsung 3 Februari. Menerapkan pasal 505 (A) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Myanmar, pengadilan menjadikan tindakan tersebut sebagai kejahatan karena menyebarkan komentar atau informasi yang berujung pada penciptaan keresahan atau ketakutan publik atau penyebaran berita palsu. Ancaman hukumannya hingga tiga tahun penjara.
Rekaman video yang diunggah ke media sosial menunjukkan sebagian besar tahanan adalah anak-anak muda. Saat turun dari bus tahanan, mereka melambaikan tangan dan tersenyum. Lantas mereka segera merangkul anggota keluarga dan para sahabat yang telah menunggu. Namun beberapa tahanan terlihat hanya bersandar di jendela sambil melambaikan tangan ke kerumunan yang berada di luar. (AP/REUTERS/MHD)
