Kaledonia Baru Siap Gelar Referendum Ke-3 Kemerdekaan dari Perancis
Rakyat Kaledonia Baru bakal menentukan nasibnya, merdeka atau setia pada Perancis. Ketegangan antara penduduk asli dan pendatang dari Eropa memicu konflik yang mengganggu stabilitas kawasan.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·3 menit baca
PARIS, RABU — Kaledonia Baru, wilayah koloni sui generis Perancis di Pasifik, dilaporkan akan menggelar referendum ketiga dan terakhir untuk menentukan kemerdekaannya dari Perancis. Dalam dua referendum terdahulu, mayoritas warga ”seberang lautan” Perancis itu menolak pemisahan.
Menteri Urusan Teritori Luar Negeri Perancis Sebastien Lecornu, Rabu (2/6/2021), mengatakan, penentuan pendapat atau referendum untuk menentukan kemerdekaan itu akan berlangsung pada 12 Desember tahun ini. ”Kami percaya, referendum konsultatif ini dapat digelar sesegera mungkin,” katanya.
Lecornu mengatakan, penentuan pendapat untuk kemerdekaan akan diikuti masa transisi dua tahun. Hal itu untuk memungkinkan Perancis ”mengklarifikasi” hubungannya dengan Kaledonia Baru.
Menurut surat kabar Le Monde, minggu ini, waktu dua tahun itu akan digunakan untuk mempersiapkan kedaulatan penuh jika mayoritas suara memilih merdeka dari Perancis. Lain halnya jika yang terjadi justru sebaliknya.
”Pemerintah Republik akan mengatur dan memanggil pemilih yang peduli dengan konsultasi ini pada 12 Desember 2021,” kata Lecornu kepada wartawan setelah pertemuan kabinet di Paris.
Kaledonia Baru menjadi pusat operasi bisnis untuk perusahaan pertambangan multinasional Brasil Vale dan grup pertambangan Eramet Perancis. Kaya akan nikel, komponen vital bagi elektronik, membuat Kaledonia Baru penting sebagai aset ekonomi dan politik Perancis di kawasan.
Kesepakatan Noumea 1998, yang dikukuhkan dalam konstitusi Perancis, menetapkan peta jalan 20 tahun untuk Kaledonia Baru menuju dekolonisasi. Wilayah itu diizinkan untuk menggelar hingga tiga referendum kemerdekaan.
Namun, rakyat Kaledonia Baru menolak kemerdekaan dari Perancis dalam referendum pada 2018 dan 2020. Dalam referendum pertama pada 2018, sebanyak 57 persen memilih untuk tetap menjadi bagian dari Perancis. Kedua, pada Oktober 2020, jumlah pemilih yang menolak turun menjadi 53,36 persen.
Pada April 2021, sebanyak 26 anggota parlemen pro-kemerdekaan, kurang dari setengah jumlah anggota parlemen, mengirim surat ke Komisi Tinggi Perancis untuk meminta diadakannya referendum kemerdekaan tahun depan. Bulan lalu, Paris menyetujui permintaan, tetapi pemungutan suara akan dilaksanakan tahun ini.
Kesepakatan Noumea 1998 mengakhiri konflik mematikan antara sebagian besar penduduk asli Kanak yang pro-kemerdekaan dan pemukim keturunan Eropa. Kanak menempati 40 persen populasi dan selebihnya adalah warga keturunan Eropa yang kebanyakan lahir di sana.
Kaledonia Baru pun menikmati otonomi yang besar, tetapi sangat bergantung pada Perancis untuk sektor penting, termasuk pertahanan dan pendidikan. Perancis menyubsidi Kaledonia Baru sekitar 1,5 miliar euro setiap tahun, setara dengan lebih dari 15 persen produk domestik bruto wilayah itu.
Kepulauan ini menjadi koloni Perancis pada 1853 atau sudah hampir 170 tahun. Wilayah itu awalnya menjadi tempat tahanan politik dan penjahat, pangkalan militer sekutu pada Perang Dunia II, serta sumber komoditas nikel.
Ketegangan antara penduduk asli Kanak yang pro-kemerdekaan dan warga keturunan Perancis yang setia kepada Paris telah menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas wilayah itu. Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah tersebut telah beberapa kali dilanda kerusuhan.
Pemberontakan pertama meletus pada 1878, tidak lama setelah ditemukannya deposit nikel yang besar. Kaledonia Baru terletak sekitar 1.200 kilometer (km) di timur Australia dan 20.000 km dari Paris.
Berdasarkan data PBB, pulau itu masuk ke dalam daftar ”teritori tanpa pemerintahan berdaulat”, di mana proses dekolonisasinya belum rampung. (AFP/REUTERS)