AS : Jangan Sulut Lagi Api Konflik Palestina-Israel
Amerika Serikat mendesak Israel dan Palestina tidak melakukan tindakan yang bisa memicu konflik, termasuk pencaplokan rumah warga Palestina oleh warga Israel. Solusi dua negara terus didorong.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
AP / JOHN MINCHILLO
Warga berkumpul menyaksikan pembersihan kawah yang penuh dengan air dan limbah setelah rumah Ramez al-Masri dihancurkan oleh serangan udara Israel di Beit Hanoun, Jalur Gaza utara, Palestina, Minggu (23/5/2021). Warga kembali beraktivitas setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas.
TEL AVIV, RABU — Pemerintah Amerika Serikat mendesak berbagai pihak untuk tidak melakukan gerakan atau tindakan yang berisiko tinggi memicu berakhirnya gencatan senjata atau bahkan lebih jauh lagi solusi dua negara yang kini tengah diupayakan kembali. Tindakan atau gerakan yang dimaksud misalnya aktivitas warga permukiman Israel di wilayah pendudukan, penggusuran, serta pengambilalihan permukiman warga Palestina oleh Israel di Jerusalem timur, serta ajakan untuk kembali melakukan kekerasan oleh rakyat maupun organisasi tertentu di Palestina.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam konferensi pers di Jerusalem, Selasa (25/5/2021), menyusul ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan siap menyerang kembali kelompok Hamas jika mereka merusak ketenangan dan kenyamanan warga Israel. Sebelumnya Blinken juga telah bertemu pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, di Ramallah.
Blinken mengatakan, Washington mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel jika persyaratan untuk itu bisa dipenuhi para pihak bertikai. ”Pada akhirnya, ada kemungkinan untuk melanjutkan upaya mencapai solusi dua negara, yang terus kami yakini satu-satunya cara untuk benar-benar menjamin masa depan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Dan, tentu saja memberi rakyat Palestina sebuah negara yang menjadi hak mereka,” katanya.
Blinken, dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, juga menekankan perlunya Israel dan Palestina untuk hidup dalam keselamatan, keamanan, serta menikmati kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi yang setara. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal perubahan kebijakan Gedung Putih terhadap Palestina pada era Presiden Joe Biden meski Biden dan Blinken berulang kali menyatakan bahwa Israel berhak melakukan tindakan apa pun untuk mempertahankan diri. Pada masa Donald Trump berkuasa, kebijakan Gedung Putih dinilai sangat menguntungkan kepentingan Israel dan meminggirkan kepentingan Palestina.
AP / JOHN MINCHILLO
Anak-anak mengais puing-puing dari bangunan yang rusak parah yang terkena serangan udara sebelum gencatan senjata tercapai setelah perang 11 hari antara kelompok Hamas dan Israel di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, Palestina, Minggu (23/5/2021).
Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dikutip dari The Jerusalem Post, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi menyatakan, gencatan senjata antara Israel dan Hamas harus mencakup juga pelarangan kunjungan warga Yahudi ke Kompleks Haram al-Sharif, penghentian kekerasan dan serangan oleh para pemukim serta aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa.
Pernyataan Abbas itu muncul terkait insiden penangkapan sejumlah warga Palestina oleh polisi Israel, Minggu (23/5/2021). Polisi Israel melarang warga Palestina berusia di bawah 45 tahun memasuki kompleks suci tiga umat beragama, yaitu Muslim, Kristiani dan Yahudi. Sementara sebelumnya, aparat keamanan bersenjata lengkap mengawal kedatangan sekitar 250 wisatawan Yahudi ke kompleks suci tersebut.
Meski begitu, Abbas, sesaat sebelum bertemu Blinken, menyatakan bahwa Pemerintah Palestina melihat ada perubahan dalam sikap pemerintahan Biden dengan menyebutnya sebagai posisi positif Pemerintah AS. Dia juga menyebut pertemuan dengan Blinken adalah momentum penting.
Namun, kunjungan Blinken ditanggapi dengan skeptis oleh Direktur Pusat Studi Timur Tengah Universitas Oklahoma Joshua Landis. Landis, dikutip dari laman Al Jazeera, menilai kunjungan itu tidak lebih untuk menyenangkan anggota Partai Demokrat AS, partai pendukung Biden, yang menekan pemerintahannya untuk segera bersikap dan membantu rakyat Palestina.
AFP/MOHAMMED ABED
Warga Palestina menangis karena rumah mereka hancur akibat serangan udara Israel ke Jalur Gaza.
”Blinken dan pemerintahan Biden tidak memiliki jawaban untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Mereka hanya ingin agar tidak terjebak dalam apa yang mereka anggap sebagai sebuah misi yang mustahil,” kata Landis. Dia menambahkan, upaya-upaya seperti ini akan terus berulang paling tidak selama empat tahun masa kekuasaan Biden dan Partai Demokrat di Gedung Putih.
Pembukaan Jalur Gaza
Bersamaan dengan kunjungan Blinken, Pemerintah Israel mulai mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui jalur perlintasan Kerem Shalom. Pemerintah Israel juga menyatakan, mereka akan mengizinkan konvoi harian, terutama untuk pasokan bahan bakar, obat-obatan, hingga makanan, yang sempat terhenti ketika konflik bersenjata dimulai pada 10 Mei kemarin.
Selain bantuan kemanusiaan untuk Gaza, pasien yang membutuhkan perawatan medis juga bisa melakukan perjalanan masuk dan keluar dari Gaza ke rumah sakit-rumah sakit terdekat. Selain itu, menurut COGAT, badan militer Israel yang mengatur urusan sipil di wilayah Palestina, para nelayan Palestina juga bisa kembali melaut.
Gaza, wilayah pesisir yang sempit, adalah rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina sejak 2007. Israel mengatakan, blokade diperlukan untuk mencegah Hamas mengimpor senjata. Sementara Palestina dan kelompok hak asasi manusia memandangnya sebagai bentuk hukuman kolektif.
AFP/GIL COHEN-MAGEN
Seorang pria Israel memeriksa kerusakan di sebuah bangunan tempat tinggal setelah serangan roket dari Jalur Gaza yang dikuasai Hamas di kota Petah Tikva, Israel tengah, pada 13 Mei 2021.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) Philippe Lazzarini dan Koordinator Kemanusiaan PBB di Palestina Lynn Hastings mengatakan, blokade Gaza yang telah berlangsung lebih dari satu dekade harus segera diakhiri apabila bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi wilayah itu ingin tepat pada sasaran.
”Eskalasi telah memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza, yang dihasilkan oleh hampir 14 tahun blokade dan perpecahan politik internal, di samping permusuhan yang berulang. Kami juga harus memastikan dukungan untuk terus menangani kebutuhan yang sudah ada, termasuk yang timbul dari pandemi yang sedang berlangsung,” kata Hastings. (AFP/REUTERS)
