Semua kondisi dibutuhkan untuk mempertahankan gencatan senjata Palestina-Israel yang berlaku sejak Jumat dini hari. Pasokan senjata dinilai tidak mendukung upaya tersebut.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
Kompas
Foto udara pada 21 Mei 2021 merekam sisa Gedung Al Jalaa. Gedung itu dihantam 3 rudal Israel pada 15 Mei 2021. Pemilik gedung mengadukan Israel ke Mahkamah Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang.
NEW YORK, SABTU — Para pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak komunitas internasional menghentikan pasokan senjata ke Palestina dan Israel. Mereka juga mendesak penyelidikan dugaan kejahatan perang dalam pertempuran Palestina-Israel pada 10-20 Mei 2021. Komunitas internasional pun diajak untuk kembali mendorong perwujudan solusi dua negara.
Dalam surat terbuka yang disiarkan pada Jumat (21/5/2021) siang waktu New York atau Sabtu dini hari WIB, mereka menyebut pasokan senjata ikut memicu ketegangan. ”Kami meminta semua negara, khususnya yang mendukung Israel dan Palestina, untuk menunda ekspor semua jenis senjata,” tulis mereka.
Surat itu ditandatangani Pelapor Khusus PBB tentang kondisi HAM Palestina, S Michael Lynk. Selain Lynk, surat itu juga ditandatangani oleh Balakrishnan Rajagopal, Pedro Arrojo Agudo, Koumbou Boly Barry, Michael Fakhri, Cecilia Jimenez-Damary, Irene Khan, Fionnuala Ní Aoláin, dan Morris Tidball-Binz.
Lynk dan rekannya menyebut, semua kondisi dibutuhkan untuk mempertahankan gencatan senjata Palestina-Israel yang berlaku sejak Jumat dini hari. Pasokan senjata dinilai tidak mendukung upaya tersebut.
Mereka mengingatkan, pertempuran dua pekan terakhir menunjukkan skala kerusakan amat besar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut, pertempuran menewaskan 257 warga sipil Palestina dan melukai sedikitnya 8.500 orang. Selain itu, 30 rumah sakit dan klinik di Gaza rusak. Adapun Kantor Bantuan Kemanusiaan PBB, UN-OCHA, mencatat 91.000 warga Gaza kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka hancur atau rusak parah.
AFP/MOHAMMED ABED
Bom buatan Amerika Serikat, Mark 84, ditemukan warga Gaza pada 20 Mei 2021. Bom itu ditembakkan Israel ke Gaza. Beruntung, bom dengan hulu ledak 1 ton itu tidak meledak. AS merupakan pemasok utama aneka persenjataan Israel.
Desakan Lynk dan kawan-kawan disampaikan beberapa hari setelah Amerika Serikat mengumumkan akan mengekspor peluru berpemandu senilai 735 juta dollar AS ke Israel. Dari Gaza beredar sejumlah foto dan video bom-bom buatan AS dipakai Israel untuk menyerang Gaza. Sebagian bom gagal meledak sehingga merek dan produsennya terlihat jelas.
Selepas gencatan senjata diumumkan, Presiden AS Joe Biden juga berjanji akan segera mengisi ulang sistem pertahanan udara Iron Dome yang dipakai Israel untuk menangkis roket Hamas. Selain itu, 330 anggota DPR AS mendesak hibah keamanan senilai 3,8 miliar dollar AS diberikan ke Israel tanpa syarat. Roket dan aneka persenjataan Hamas diduga terutama dipasok oleh AS.
Penyelidikan
Lynk dan rekannya juga mendorong penyelidikan dugaan kejahatan perang oleh Palestina dan Israel dalam dua pekan terakhir. ”Pengeboman secara sengaja terhadap warga sipil dan perumahan warga di Gaza dan Israel, juga kantor media dan tempat pengungsian, adalah kejahatan perang yang amat jelas. Semua pihak yang terlihat harus bertanggung jawab,” demikian tertulis di surat itu.
”Ada hal yang harus diselesaikan lewat sanksi, pertanggungjawaban kejahatan perang Israel, terkait kebijakan Israel yang terindikasi apartheid. Tanpa penyelesaian itu, maka perundingan akan sia-sia,” kata pengajar program perdamaian di Georgetown University, Josh Ruebner.
Ia menyebut, pemerintahan Biden ikut bertanggung jawab pada kejahatan Israel. Kebijakan Biden yang mendukung Israel tanpa syarat menjadi penyebab AS ikut bertanggung jawab pada kekejaman Israel terhadap Palestina.
Laporan dugaan kejahatan perang Israel dalam pertempuran dua pekan terakhir telah disampaikan pemilik Gedung Al Jalaa. Gedung itu dibom Israel pada 15 Mei 2021. Al Jazeera, Associated Press, sejumlah perusahaan swasta, dan puluhan keluarga menyewa gedung itu sebagai kantor dan tempat tinggal. Laporan pemilik Al Jalaa disampaikan pengacaranya kepada Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda.
Terpisah, sejumlah media dan LSM Palestina mengajukan pengaduan resmi ke Facebook. Pengacara di Inggris, Bindmans LLP, mewakili mereka untuk memprotes penghapusan unggahan dan pembekuan akun di Facebook dan Instagram.
Sejak April 2021, telah ada ratusan aduan dugaan penghapusan unggahan dan akun media sosial oleh Youtube, Facebook, dan Twitter terkait kekerasan Israel di Palestina. Materi yang paling banyak dihapus terkait Sheikh Jarrah, permukiman Palestina yang akan digusur Israel.
Perundingan
Lynk dan rekannya juga mengajak komunitas internasional untuk kembali mendorong perwujudan solusi dua negara. Tidak kalah penting, pendudukan wilayah Palestina dan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel harus diakhiri.
Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan, pendudukan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat adalah kebijakan yang salah. ”Bagi saya, ancaman serius pada kesejahteraan Israel adalah pendudukan Tepi Barat,” ujarnya dalam wawancara dengan Russia Today.
Israel akan untung jika mundur dari Tepi Barat. Secara domestik, potensi gangguan keamanan akan berkurang karena protes atas pendudukan dan pembangunan permukiman ilegal tidak punya alasan lagi. Secara internasional, Israel akan dianggap lebih serius pada solusi dua negara.
Sayangnya, Olmert tidak yakin Benjamin Netanyahu mau mendorong Solusi Dua Negara. Sejak menjadi PM Israel pada 2009, Netanyahu terus mendorong permukiman ilegal dan perluasan pendudukan di Tepi Barat. Bahkan, pekan lalu ia mewacanakan pendudukan ulang Gaza.
Dalam telepon ke Netanyahu pada Jumat siang, Biden menekankan bahwa solusi dua negara adalah alternatif terbaik. Biden juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah Palestina untuk membangun ulang Gaza.
Sementara Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sissi mengumumkan bantuan 500 juta dollar AS untuk pemulihan Gaza. Ada pun Raja Salman bin Abdulazis dari Arab Saudi juga meminta Riyadh mengerahkan kemampuan untuk kembali mewujudkan solusi dua negara.
Perundingan Palestina-Israel praktis berhenti sejak Israel menyerang Gaza pada 2014. Pemerintah Palestina menolak dimediasi AS setelah Presiden AS Donald Trump mengakui seluruh Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump juga mengusulkan lebih dari separuh Tepi Barat diserahkan kepada Israel.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel. Upaya itu bisa membuat tidak ada apa pun lagi untuk dirundingkan.
Ia merujuk pada Israel yang terus memperluas pendudukan terhadap wilayah Palestina. Pembangunan permukiman ilegal untuk warga Israel, penggusuran warga Palestina, dan penguasaan Jerusalem terus berlanjut. Padahal, persoalan itu seharusnya diselesaikan lewat perundingan. ”Kalau tindakan Israel ini dibiarkan, maka tidak ada lagi yang bisa dirundingkan karena semuanya telah dikuasai oleh Israel,” ujarnya.
AFP/SAID KHATIB
Warga Palestina memeriksa kondisi rumah mereka yang hancur karena serangan udara Israel di Rafah, sisi selatan Jalur Gaza, Palestina, Minggu (16/5/2021).
Komunitas internasional tidak bisa membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka. Semua tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional dan semua ketidakadilan harus dihentikan. (AFP/REUTERS/RAZ)
