Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan pemimpin negara-negara ASEAN yang untuk pertama kali digelar tatap muka setelah pandemi Covid-19. Pertemuan akan mencoba mencari jalan keluar dari krisis Myanmar.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menghadiri ASEAN Leader’s Meeting yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabu (24/4/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pertemuan tatap muka pertama para pemimpin negara anggota ASEAN di masa pandemi itu digelar khusus untuk membantu Myanmar keluar dari krisis pascakudeta militer, 1 Februari lalu.
Presiden Jokowi tiba di lokasi ASEAN Leader’s Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, sekitar pukul 13.12. Kehadiran Jokowi disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi.
Setelah berfoto dan mengisi buku tamu kedatangan, Presiden beserta para pemimpin atau perwakilan negara-negara ASEAN menuju ruang pertemuan di Bali Lounge, Sekretariat ASEAN, untuk mengikuti ASEAN Leader’s Meeting.
Setidaknya terdapat tiga segmen pembahasan dalam pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN kali ini. Ketiga segmen itu adalah pembangunan masyarakat ASEAN, hubungan eksternal ASEAN, serta isu-isu regional dan internasional.
Selama mengikuti segmen pertama dan kedua, Presiden Jokowi akan didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro. Sementara pada segmen ketiga, Presiden hanya didampingi Menlu Retno.
FOTOGRAFER KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO
Para pemimpin negara anggota ASEAN mengikuti ASEAN Leader’s Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).
Selain Presiden Jokowi, para pemimpin negara ASEAN lain juga hadir atas undangan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN. Mereka adalah Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Malaysia Muhyiddin Yassin, dan PM Singapura Lee Hsien Loong.
Sementara tiga pemimpin negara lainnya, yakni Laos, Filipina, dan Thailand, absen menghadiri KTT ASEAN. PM Laos Thongloun Sisoulith mengutus Menlu Laos Saleumxay, begitu pula PM Thailand Prayut Chan-o-Cha mengutus Menlu Thailand Don Pramudwinai. Sementara dari pihak Myanmar, hadir Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.
Penyelenggaraan ASEAN Leader’s Meeting ini merupakan inisiatif Indonesia sebagai bentuk keprihatinan atas krisis yang terjadi di Myanmar. Beberapa saat setelah kudeta militer di Myanmar, Kepala Negara menyampaikan usulan kepada Sultan Hassanal Bolkiah selalu Ketua ASEAN tentang pentingnya pertemuan para pemimpin negara untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar.
AP PHOTO
Pengunjuk rasa membawa telur Paskah yang dihias dengan menunjukkan simbol perlawanan tiga jari.
Karena itu, agenda utama pertemuan pucuk pimpinan ASEAN kali ini adalah mencari jalan keluar bagi krisis di Myanmar. Dalam keterangan resmi pada Jumat (23/4/2021), Menlu Retno menyampaikan, penyelenggaraan pertemuan secara tatap muka di masa pandemi itu menggambarkan keseriusan serta tekad pada pemimpin ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.
”Komitmen para pemimpin untuk bertemu secara fisik merupakan refleksi kekhawatiran yang dalam ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini,” ujarnya.
Sementara secara terpisah, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Nurul Arifin mengharapkan KTT ASEAN bisa menghasilkan solusi serta kesepakatan bersama terkait penyelesaian konflik politik serta persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pascakudeta militer, 1 Februari lalu.
”Harapan saya semoga KTT ASEAN ini dapat menghasilkan satu solusi dan kesepakatan bersama agar Myanmar sebagai negara anggota ASEAN mampu menyelesaikan konflik politik dan masalah HAM di wilayah domestiknya,” ujar Nurul.
Kompas
Nurul Arifin
Lebih jauh, politikus Partai Golkar itu juga mendorong Pemerintah RI agar berperan lebih besar dalam penyelesaian krisis Myanmar. Salah satunya dengan menjadi fasilitator dialog para pihak yang bersengketa di Myanmar. Dengan pengalaman Indonesia yang menjadi rujukan demokratisasi di lingkungan ASEAN dan global, Nurul meyakini pemerintah akan membantu menjembatani dialog agar Myanmar bisa segera keluar dari krisis.
