Pemimpin ASEAN Mulai Tiba di Jakarta untuk Bahas Krisis Myanmar
Para pemimpin negara anggota ASEAN sudah tiba di Jakarta untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi guna membahas krisis Myanmar. Pertemuan ini menjadi pertemuan fisik pertama pemimpin ASEAN sejak pandemi Covid-19.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Sabtu (24/4/2021), mulai berdatangan ke Jakarta. Mereka datang ke Ibu Kota negara untuk mengikuti pertemuan puncak ASEAN dengan agenda utama mencari jalan keluar bagi krisis Myanmar.
Pemimpin negara pertama yang tiba di Indonesia pada hari Sabtu ini adalah Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin. Bersama dengan delegasi Malaysia lainnya, PM Muhyiddin tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada pukul 07.43.
Kedatangan PM Muhyiddin disambut oleh Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto dan Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN Kamsiah Kamaruddin. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Gedung Sekretariat ASEAN, Muhyiddin bersama rombongan terbatas mengikuti rangkaian penapisan kesehatan, termasuk tes Covid-19.
Tidak berapa lama, Menteri Luar Negari Laos Saleumxay menyusul tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sama seperti PM Malaysia, Menlu Laos juga melakukan serangkaian penapisan kesehatan serta tes usap sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand Don Pramudwinai menyusul kemudian. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 09.15, Utusan Khusus Thailand itu langsung disambut Pejabat Fungsional Diplomat Madya Kementerian Luar Negeri, Fauzi Bustami.
Sesuai dengan prosedur, Menlu Thailand pun mengikuti tes usap Covid-19 serta penapisan kesehatan lain di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta. Setelah hasil tes usap diketahui, Don Pramudwinai kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi penyelenggaraan ASEAN Leader’s Meeting di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.
Pukul 09.48, giliran PM Singapura Lee Hsien Loong tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Didampingi Duta Besar Singapura untuk RI, Anil Kumar Nayar, PM Lee singgah ke ruang tunggu VVIP untuk mengikuti tes usap Covid-19 sebelum melanjutkan perjalanan ke Gedung Sekretariat ASEAN.
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menjadi perwakilan negara anggota ASEAN terakhir yang datang. Kedatangan Jenderal Min di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.00 disambut langsung oleh Duta Besar Myanmar untuk RI Ei Ei Khin Aye serta Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.
Sementara itu, sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN lain sudah lebih dulu tiba di Jakarta, yakni pada Jumat (23/4/2021). Mereka adalah PM Vietnam Pham Minh Chinh, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan PM Kamboja Hun Sen.
Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN kali ini pada mulanya merupakan inisiatif Indonesia. Pertemuan tatap muka para pucuk pimpinan negara ASEAN pertama di masa pandemi ini digelar khusus untuk membahas krisis Myanmar.
”ASEAN Leader’s Meeting merupakan pertemuan in person pertama para pemimpin ASEAN selama pandemi,” kata Menlu Retno LP Marsudi dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat petang.
Komitmen para pemimpin negara ASEAN untuk bertemu secara tatap muka merupakan refleksi kekhawatiran ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar. Semua pemimpin negara anggota ASEAN berkomitmen untuk membantu Myanmar keluar dari krisis pascakudeta militer, 1 Februari lalu.
Sementara sejak awal, posisi Indonesia terhadap krisis di Myanmar sudah jelas. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan, bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas. Hal itu pula yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan PM Vietnam Pham Minh Chinh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat sore.
Presiden menegaskan, sejak awal Pemerintah Indonesia menyerukan dihentikannya kekerasan dan penggunaan senjata untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Indonesia juga mendorong digelarnya dialog insklusif antarkelompok yang bersengketa demi mengembalikan demokrasi, keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar.