Punya Peran Krusial dalam Penyelesaian Isu Myanmar, ASEAN Jangan Terbelah

ASEAN didesak segera menyelesaikan krisis Myanmar dengan berbicara langsung pada junta militer dan semua pihak lain serta tak terbelah. Hal itu untuk mencegah gejolak kekerasan lebih parah dan mengupayakan solusi damai.

AFP/BAY ISMOYO

Patung simbol ASEAN berdiri kokoh di kompleks Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (20/4/2021). ASEAN akan menggelar pertemuan tingkat tinggi guna membahas krisis Myanmar di Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

NEW YORK, SELASA — Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dan Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk terus mendorong upaya penyelesaian krisis Myanmar dengan segera berbicara pada semua pihak yang berkepentingan di Myanmar. ASEAN juga diharapkan untuk tidak menganggap krisis Myanmar sebagai masalah internal Myanmar.

”Negara-negara anggota ASEAN sebaiknya mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Myanmar untuk bertemu semua pihak. Saya mengimbau para pemimpin ASEAN untuk bekerja sama dengan PBB membantu Myanmar dan rakyatnya,” kata Ban, yang kini anggota kelompok pemimpin dunia, The Elders, pada saat konferensi video dengan para pemimpin negara anggota Dewan Keamanan PBB, Senin (19/4/2021).

Baca juga: ”Shuttle Diplomacy” Para Menlu ASEAN Terkait Krisis Myanmar Berlanjut di China

Ban menyesalkan adanya perbedaan pandangan di internal ASEAN sehingga tidak bisa menghasilkan tindakan konkret yang disepakati bersama. Ia juga meminta DK PBB, yang juga terbelah untuk isu Myanmar, untuk segera bertindak tegas untuk mencegah situasi yang lebih parah di Myanmar dan sekitarnya.

Guterres pun memandang peran ASEAN kini semakin krusial di kawasan. ”Saya mendorong aktor-aktor regional untuk meningkatkan pengaruhnya agar tercapai perdamaian,” ujarnya.

Kompas

Aktivis hak asasi manusia memegang lilin saat berlangsung protes terhadap kudeta militer Myanmar di Kathmandu, Nepal, Rabu (7/4/2021).

Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, diharapkan akan ikut bergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan membahas isu Myanmar, Sabtu (24/4/2021), di Jakarta. Jika Min Aung Hlaing hadir, berarti ini adalah kunjungan luar negeri pertamanya sejak kudeta militer, 1 Februari lalu.

Baca juga: Kelompok Perlawanan Myanmar Peringatkan Potensi Konflik Besar

Kudeta militer di Myanmar telah menewaskan sedikitnya 730 orang itu. Sekitar 3.229 orang juga dilaporkan masih ditahan.

PM Thailand absen

Dari Bangkok, dilaporkan bahwa Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengungkapkan bahwa dirinya tidak hadir dalam KTT ASEAN, Sabtu mendatang. Ia akan diwakili Wakil PM Don Pramudwinai, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri.

Utusan Khusus untuk Myanmar di PBB, Christine Schraner Burgener, sudah berkomunikasi dengan militer Myanmar dan meminta agar bisa berkunjung ke Myanmar. Namun, permintaannya sampai sekarang belum disetujui. Ban juga meminta Guterres segera berinteraksi langsung dengan militer Myanmar.

Baca juga: Korban Kebrutalan Junta Myanmar Kini Lebih dari 500 Warga Sipil

”Guterres selama ini sudah sangat aktif menangani isu Myanmar. Kami juga ingin gejolak kekerasan ini segera berakhir,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

AFP/EI TU HTA COMMUNITY LEADERS

Warga Karen, Myanmar, tiba di perbatasan Thailand setelah berhasil menyeberangi Sungai Salween untuk mencari perlindungan dari serangan udara di Negara Bagian Karen di Myanmar, Senin (29/3/2021). Kedatangan mereka ditolak oleh Pemerintah Thailand.

Ban kembali mengingatkan, penggunaan kekerasan oleh militer terhadap warga sipil itu melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. ”Tindakan militer itu jelas melanggar hukum internasional dan mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan,” ujarnya.

Posisi DK PBB

DK PBB sudah mengeluarkan pernyataan tegas dengan mengecam kekerasan militer terhadap para pengunjuk rasa dan sudah meminta agar kudeta dihentikan. DK PBB juga mendesak para tokoh dan pemimpin pemerintahan sipil Myanmar dibebaskan, termasuk Aung San Suu Kyi. Militer juga diminta menahan diri.

Baca juga: Kerawanan Pangan Bayangi Warga Myanmar Pascakudeta

Namun, bahasa di dalam rancangan pernyataan pada 1 April lalu diperhalus dengan menghapus kalimat ”DK PBB akan mempertimbangkan langkah selanjutnya” yang bisa juga berarti tindakan sanksi. Hal ini karena China keberatan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat rapat DK PBB mengatakan bahwa DK PBB harus melihat ASEAN dalam menangani isu Myanmar.

”Kita harus mendukung partisipasi konstruktif ASEAN dalam proses rekonsiliasi domestik Myanmar dengan cara ASEAN dan mengurangi ketegangan di Myanmar demi kepentingan rakyat Myanmar dan komunitas internasional,” kata Wang.

KOMPAS/STR

Foto ini diambil dan diterima atas izin sumber anonim melalui Facebook pada 22 Maret 2021 menunjukkan tumpukan barikade yang terbakar selama tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap demonstrasi oleh pengunjuk rasa menentang kudeta militer di Mandalay, Myanmar, Senin (22/3/2021).

Sejumlah negara anggota DK PBB juga tak sabar menanti hasil dari KTT ASEAN, Sabtu mendatang. Menlu Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof mengatakan bahwa ASEAN ingin memastikan semua pihak berkepentingan mencari solusi damai dan mengupayakan dialog yang konstruktif, rekonsiliasi, dan kembalinya situasi normal demi kepentingan rakyat Myanmar.

Brunei Darussalam saat ini memegang posisi Ketua ASEAN. ”ASEAN siap membantu,” ujar Erywan. (REUTERS/AFP/AP)