”Shuttle Diplomacy” Para Menlu ASEAN Terkait Krisis Myanmar Berlanjut di China
Para menteri luar negeri ASEAN mengintensifkan diplomasi guna mencari solusi atas krisis Myanmar. Tak lama setelah China memperlihatkan perubahan sikap terkait isu Myanmar, empat menlu ASEAN menemui Menlu China Wang Yi.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
LI XIANG/XINHUA VIA AP
Foto yang dirilis kantor berita Xinhua ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kanan) beradu sikut sebagai pengganti jabat tangan di tengah pandemi Covid-19 dengan Menlu Singapura Balakrishnan di Kota Nanping, Provinsi Fujian, China, Rabu (31/3/2021). Wang juga bertemu dengan empat menlu negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina.
NANPING, KAMIS — Para menteri luar negeri ASEAN menyambangi China sebagai bagian dari diplomasi ulang-alik (shuttle diplomacy) mereka dalam membahas perkembangan di Myanmar. Situasi di Myanmar semakin memburuk dan junta semakin brutal.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan diterima Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Fujian, Rabu (31/3/2021). Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Singapura, Balakrishnan dan Wang membahas sejumlah isu.
”Mereka juga membahas situasi tragis di Myanmar, dan menunjukkan keprihatinan atas peningkatan kekerasan serta penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat Myanmar terhadap pengunjuk rasa. Para menteri mengimbau peredaan situasi, penghentian kekerasan, dan segera digelar dialog di antara semua pihak,” demikian pernyataan Kemlu Singapura.
Sementara dalam pernyataan Kemlu China, Wang menyebut Myanmar sebagai anggota ASEAN yang penting. Dia senang melihat ASEAN mempertahankan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya sembari terus berusaha mendorong stabilitas di Myanmar.
Sebelum Balakrishnan, Retno telah lebih dulu melakukan shuttle diplomacy terkait krisis Myanmar ke beberapa negara ASEAN, Februari lalu. Istilah shuttle diplomacy merujuk upaya yang dilakukan pihak ketiga untuk menjadi mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang tidak bersedia berunding secara langsung.
Selain bertemu dan berkomunikasi dengan negara-negara ASEAN dan para mitranya, pada Februari lalu, Retno juga telah menjalin komunikasi dengan pejabat Myanmar, U Wunna Maung Lwin—yang ditunjuk junta sebagai pejabat menlu—dan Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang digagas oleh anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi.
Meski demikian, berbagai upaya diplomasi itu belum membuahkan hasil. Sebelum pertemuan Balakrisnan-Wang di Nanping, Fujian, Rabu kemarin, Kemlu China juga mengumumkan bahwa Menlu RI Retno LP Marsudi, Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein, dan Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr akan melawat ke China. Mereka datang terpisah pada periode 31 Maret-2 April ini.
Seperti Balakrishnan, Retno juga akan diterima Wang di Fujian pada Jumat besok. Selain Menlu Retno, delegasi Indonesia juga akan terdiri dari Menteri Perdagangan M Lutfi dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam delapan bulan terakhir, sudah dua kali Retno dan Erick melawat ke China.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi diapit oleh Menteri Luar Negeri China yang juga menjabat sebagai Penasihat Negara, Wang Yi (kiri), serta Menteri BUMN Erick Tohir, berfoto bersama seusai menggelar pertemuan bilateral yang, antara lain, membahas pengembangan vaksin dan kerja sama ekonomi antara China dan Indonesia. Pertemuan digelar pada Kamis (20/8/2020) di Sanya, Hainan, China.
Retno bertandang ke China selepas lawatan ke Jepang. Di Jepang, Retno juga membahas isu Myanmar.
Sanksi
Pertemuan Wang dengan para Menlu ASEAN terjadi selepas Beijing berubah sikap soal Myanmar. Sampai Rabu (31/3) pagi, Beijing terus menahan diri dan tidak bersikap tegas soal Myanmar. Pada Rabu siang, secara mengejutkan Wakil Tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Zhang Jun mengatakan, China berharap melihat transisi demokrasi yang damai di Myanmar.
Meski demikian, Zhang tetap tidak mendukung sanksi untuk Myanmar. Sebab, sanksi dinyatakan hanya akan memperburuk keadaan.
Sementara sejumlah negara berpikir sebaliknya. Menlu Inggris Dominic Raab mengumumkan sanksi tambahan untuk Myanmar. London menjatuhkan sanksi kepada Myanmar Economic Corporation (MEC) karena terlibat pelanggaran HAM.
London menyebut MEC menyediakan dana bagi militer Myanmar, Tatmadaw. ”Militer Myanmar telah sangat rendah karena membunuh warga sipil, termasuk anak-anak. Sanksi terbaru Inggris menyasar salah satu sumber pendanaan militer,” kata Raab.
Bersama Myanma Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL), MEC mengendalikan aneka bisnis di Myanmar. Hasil penyelidikan berbagai pihak menunjukkan MEHL dan MEC mengendalikan perusahaan-perusahaan yang rutin menyalurkan dana untuk Tatmadaw dan para petingginya.
Berbagai pihak mendesak MEHL dan MEC serta badan usaha dan perorangan yang terafiliasi dengan kedua lembaga itu diberi sanksi. Bentuk hukumannya adalah larangan bertransaksi dengan mereka.
Anak usaha MEHL, antara lain, pusat perbelanjaan Gandamar dan Ruby Mart di Yangon. Pada Kamis dini hari, sebagaimana dilaporkan media Myanmar Now, kedua pusat perbelanjaan itu terbakar. Warga heran bagaimana kedua pusat perbelanjaan di kawasan darurat militer itu bisa terbakar kala jam malam sedang berlangsung.
Sejak Maret 2021, Tatmadaw memberlakukan jam malam mulai pukul 20.00 hingga 04.00. Setiap orang dilarang keluar rumah selama jam malam. Jika melanggar, mereka akan ditangkap dan bahkan ditembak.
Ruby Mart dan Gandamar adalah sebagai anak usaha MEHL yang terkait hajat hidup orang banyak. Dana dari MEHL-MEC dan badan usaha yang terafiliasi memungkinkan Tatmadaw bisa terus beroperasi, termasuk melancarkan kudeta dan menggerakkan aparat untuk memberangus penentang kudeta. Aparat Myanmar tidak segan menembak mati warga yang menentang kudeta. (AP/AFP/REUTERS)
