Vaksin Covid-19 Barang Publik Global

Presiden Joko Widodo menyerukan kepada negara-negara Developing Eight atau D-8 untuk menolak nasionalisme vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci keluar dari pandemi Covid-19.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menghadiri KTT D-8 yang dilangsungkan secara virtual, Kamis (8/4/2021).

JAKARTA,KOMPAS — Vaksin Covid-19 semestinya menjadi barang publik global. Karenanya, semestinya tidak ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin.

Dorongan supaya dunia bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight atau D-8 yang dilangsungkan secara virtual, Kamis (8/4/2021) petang.

”Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Namun, saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya dari Istana Negara, Jakarta.

Pakistan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi yang kesepuluh dari pemimpin delapan negara berkembang ini. KTT juga didahului dengan serah terima ketua D-8 dari Turki sebagai ketua sebelumnya kepada Bangladesh. Hal ini dilakukan Presiden Recep Tayyip Erdogan kepada PM Bangladesh Sheikh Hasina.

Baca juga: Vaksin Merah Putih Mulai Digunakan pada 2022

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Dalam pidatonya di KTT D-8, Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara berkembang untuk menolak nasionalisme vaksin Covod-19. Justru, akses pada produksi dan distribusi vaksin harus dibuka secara setara dan merata.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara daring menjelaskan, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara-negara D-8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Karenanya, dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin. Kapasitas produksi perlu terus digandakan.

Selain tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin, negara-negara D-8 dapat berperan dengan menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi vaksin sembari mendorong akses yang sama terhadap vaksin dan mendorong transfer teknologi.

Kerja sama pengembangan vaksin ke depan juga perlu dibuka. Apalagi, saat ini beberapa negara D-8, termasuk Indonesia, sedang mengembangkan produksi vaksin Covid-19 secara mandiri.

Masalah akses vaksin Covid-19 juga disampaikan PM Pakistan Imran Khan. PM Khan meminta supaya vaksin Covid-19 dijadikan barang publik global. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesetaraan, keterjangkauan, peningkatan produksi, dan mempercepat pengadaan dalam menyelamatkan mereka yang tertular.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan KTT kesepuluh D-8 yang dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual, Kamis (8/4/2021) petang.

”Kita harus melawan nasionalisme vaksin dan tidak semestinya membiarkan larangan ekspor. Produsen vaksin global juga perlu mempercepat produksi atau membagi teknologi dan kepakarannya dengan negara berkembang supaya persediaan memadai,” tutur PM Khan, seperti diunggah pada akun resmi Prime Minister’s Office, Pakistan di Twitter.

Ekonomi

Selain vaksin Covid-19, pemulihan ekonomi global menjadi hal kedua yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Secara umum, Presiden Joko Widodo mengajak semua negara D-8 untuk terus bergerak. Krisis global akibat pandemi Covid-19 semestinya menjadi batu lompatan.

Negara-negara D-8 pun memiliki potensi dan kekuatan untuk pulih dan maju setelah didera pandemi. Sebab, total populasi negara-negara D-8 mencapai 1,1 miliar orang. Adapun potensi ekonominya mencapai 4 triliun dollar AS. Potensi perdagangan antarnegara anggota melebihi 1,5 triliun dollar AS.

”Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisir, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden Joko Widodo.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Lanskap terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Hal ketiga yang disampaikan dalam pidatonya adalah pentingnya pengembangan teknologi digital. Menurut Presiden Jokowi, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru dan merupakan ekonomi masa depan.

D-8 didorong untuk memanfaatkan teknologi untuk menyejahterakan rakyat setiap negara anggota. Negara-negara D-8 memiliki keunggulan demografi penduduk muda yang berkisar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen dari total populasi. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 yakni 135 juta atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

”Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri start-up harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat dikembangkan,” tambah Presiden Jokowi.

Harapan supaya negara-negara D-8 lebih menguatkan kerja sama untuk memulihkan diri dari pandemi Covid-19 juga disampaikan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Baca juga: Saham Syariah Menguat di Masa Pandemi

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pekerja memeriksa barang yang akan diekspor di Terminal Kargo PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Yogyakarta, Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta, DI Yogyakarta, Selasa (9/3/2021).

Pertemuan tiga tahunan para pemimpin negara D-8 ini dihadiri hampir semua pemimpin dari Bangladesh, Iran, Mesir, Malaysia, Pakistan, Nigeria, dan Turki.

D-8 dibentuk 15 Juni 1997 untuk menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk Muslim dalam organisasi kerja sama Islam atau OKI. Karenanya tahun ini, KTT bertepatan dengan 24 tahun D-8.

KTT ke-10 D-8 menghasilkan dua dokumen resmi – Deklarasi Dhaka dan Peta Jalan Sepuluh Tahunan 2020-2030. Deklarasi Dhaka berisi komitmen politis arah D-8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi, pembangunan, dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global. Adapun dokumen kedua berisi pedoman dan jadwal yang disusun negara-negara D-8 untuk mencapai komitmen dalam Deklarasi Dhaka selama satu dekade ke depan.

KTT ini adalah puncak pertemuan yang berlangsung sejak 5 April 2021. Sebelum ini, diselenggarakan pertemuan komisioner, pertemuan tingkat menteri luar negeri, serta berbagai pertemuan lainnya seperti youth summit dan forum bisnis.