Kesiapsiagaan pandemi internasional akan menjadi prioritas utama Inggris dalam keketuaannya dalam forum G7 tahun ini. Percepatan program vaksinasi bagi negara-negara miskin diharapkan segera terealisasi.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
AFP/HANNAH MCKAY/POOL /
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara dalam konferensi pers virtual di 10 Downing Street di London, setelah penerapan pengetatan pembatasan nasional pada 5 Januari 2021. Melalui keketuaan Inggris dalam forum G7, Johnson ingin mendorong percepatan program vaksinasi secara global, khususnya terhadap negara-negara miskin.
LONDON, JUMAT – Inggris mengawali keketuaannya dalam Kelompok Tujuh atau G-7 dengan menyelenggarakan pertemuan para pemimpin negara G-7 secara virtual, Jumat (19/2/2021). Tiga materi utama yang dibahas dalam forum itu meliputi penanganan pandemi Covid-19 khususnya terkait pengembangan vaksin dan vaksinasi, strategi dan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi serta respon atas sepak terjang China di tataran global. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi akan hadir dalam pertemuan pertama dalam forum multilateral sebagai pemimpin-pemimpin baru negara mereka.
Pemerintah Inggris melalui rilis resmi menyatakan Perdana Menteri Boris Johnson akan menggunakan pertemuan tersebut untuk menyerukan kerja sama global dalam menangani pandemi Covid-19. Ditekankan bahwa upaya penyelamatan warga masing-masing negara, khususnya di antara tujuh negara anggota G-7, sebaiknya tidak boleh mengorbankan upaya respon bersama secara global terhadap pandemi. Tujuh negara yang bergabung dalam G-7 adalah Inggris, AS, Jerman, Perancis, Italia, Kanada dan Jepang. Total produk domestik bruto ketujuh negara itu mencapai 40 triliun dollar AS atau hampir menembus 50 persen dari total PDB secara global.
Inggris disebut akan meminta para anggota G-7 untuk membantu mempercepat pengembangan vaksin Covid-19 hingga 100 hari sejak kesepakatan dicapai. Inggris, yang telah menjanjikan 548 juta pound (766 juta dollar AS) untuk program COVAX yang dipimpin bersama oleh Organisasi Kesehatan Dunia, akan meminta mitra G-7 lainnya untuk memberi lebih. Johnson mengatakan dirinya tertarik dengan gagasan perjanjian global tentang penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian dari dipastikannya transparansi.
AP PHOTO/CAROLYN KASTER
Presiden Amerika Serikat periode 2021-2025, Joe Biden, saat mendapatkan vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu. Biden akan hadir dalam forum virtual pemimpin G7 dan menyampaikan dukungannya terhadap program vaksinasi global bagi negara-negara miskin.
Kesiapsiagaan pandemi internasional akan menjadi prioritas utama Inggris dalam keketuaan negara itu dalam forum G-7. Johnson akan bekerja dengan sesama pemimpin G-7 untuk mengimplementasikan rencana lima poinnya untuk mencegah pandemi di masa depan yang diumumkan pada Sidang Umum PBB tahun lalu. Rencana lima poin tersebut mencakup jaringan pusat penelitian zoonosis di seluruh dunia, mengembangkan kapasitas produksi global untuk perawatan dan vaksin, serta rancangan sistem peringatan dini pandemi global. Selain itu adalah tercapainya kesepakatan protokol global untuk keadaan darurat kesehatan di masa depan, dan pengurangan hambatan perdagangan.
Presiden Perancis Emmanuel Macron memberikan target yang lebih tegas terkait vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan Eropa dan AS harus mengalokasikan hingga 5 persen dari pasokan vaksin Covid-19 mereka saat ini ke negara-negara termiskin.
Presiden Perancis Emmanuel Macron memberikan target yang lebih tegas terkait vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan Eropa dan AS harus mengalokasikan hingga 5 persen dari pasokan vaksin Covid-19 mereka saat ini ke negara-negara termiskin. Langkah itu didorongnya dapat dilakukan dengan sangat cepat, sehingga hasilnya dapat segera dilihat publik. Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, Macron menilai Rusia dan China ikut terlibat dalam "perang pengaruh atas vaksin" dengan menawarkan dosis produk mereka sendiri ke beberapa negara Afrika.
Dari Washington dilaporkan respon global terhadap pandemi juga menjadi agenda utama Biden. Pernyataan AS dalam forum ini tampaknya akan menandai kembalinya AS ke dalam pendekatan kolektif atas beragam isu krusial di dunia pascakepemimpinan Donald Trump. Dalam masa kepempinannya Trump cenderung menolak upaya bersama dan memilih fokus pada kepentingan AS sesuai dengan jargon kampanyenya yang berbunyi America First.
AFP/POOL/KIRSTY O'CONNOR
Ellen Prosser yang berusia seratus tahun, yang dikenal sebagai Nell, menerima vaksin Oxford / AstraZeneca COVID-19 dari Dr Nikki Kanani di Sunrise Care Home di Sidcup, tenggara London, Inggris, Kamis (7/1/2021). Hal itu menandai peluncuran massal vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Oxford/AstraZeneca.
Sebagaimana disampaikan juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, respon global yang diusung Biden antara lain meliputi produksi vaksin, distribusi pasokan dan upaya untuk memerangi infeksi yang terus muncul. Seorang sumber dari kalangan pejabat AS mengungkapkan pemerintahan Biden akan menjanjikan dana senilai 4 miliar dollar AS untuk program vaksinasi Covid-19 bagi negara-negara miskin. “Ia juga akan membahas pemulihan ekonomi global, termasuk pentingnya semua negara industri mempertahankan dukungan ekonomi untuk pemulihan dan pentingnya memperbarui peran global untuk mengatasi tantangan ekonomi seperti yang ditimbulkan oleh China," kata Psaki.
Dalam pidato kebijakan luar negeri besar pertamanya sebagai presiden, Biden menyebut China sebagai "pesaing paling serius" bagi AS. Ini menjadi indikasi aneka dinamika masih akan mewarnai dinamika hubungan AS dan China yang notabene merupakan dua negara dengan perekonomian terbesar secara global. "Kami akan menghadapi pelanggaran ekonomi China; melawan tindakan agresif dan koersifnya; untuk mendorong kembali serangan China terhadap hak asasi manusia, kekayaan intelektual, dan pemerintahan global," kata Biden pada 4 Februari lalu.
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyebutkan Washington bakal tetap mempertahankan pengenaan aneka tarif terhadap barang-barang China yang masuk ke AS. Tarif-tarif impor itu mulai diberlakukan pada masa pemerintahan Trump. Disebutkan Yellen, pemerintahan Biden akan mengevaluasi penerapan tarif-tarif itu secara menyeluruh sebelum menerapkan sebuah kebijakan baru. (AFP/AP/REUTERS)
