ASEAN, dengan dimotori Indonesia, berupaya agar semangat ASEAN, seperti keutuhan dan kesatuan, dipakai untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar. Langkah ini didukung negara lain, seperti Inggris dan China.
Oleh
B Josie Susilo Hardianto
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Upaya ASEAN mendorong pendekatan yang lebih konstruktif guna menyelesaikan dinamika politik di Myanmar setelah terjadinya kudeta militer di negara itu terus mendapat dukungan. Setelah berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Jumat (19/2/2021), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, China mendukung upaya ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari situasi saat ini.
”China mendukung upaya yang dilakukan ASEAN untuk terus berkomunikasi dengan Myanmar dan mencoba membantu Myanmar keluar dari situasi saat ini,” kata Retno.
Dalam pembicaraan dengan Wang Yi, Retno menyampaikan, Indonesia menekankan pentingnya upaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar serta perlunya dihindari terjadinya aksi kekerasan. Dalam pembicaraan itu, Retno menegaskan kembali perhatian Indonesia pada pentingnya membantu Myanmar melakukan transisi demokrasi yang inklusif.
Pembicaraan antara Retno dan Wang Yi merupakan rangkaian dari upaya Indonesia dan sejumlah negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, yang tahun ini menjadi Ketua ASEAN, untuk membuka ruang yang lebih ”nyaman” guna mendialogkan situasi politik di Myanmar.
Upaya itu secara khusus dimulai ketika Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada Jumat (5/2) lalu di Jakarta. Mereka sepakat membahas isu Myanmar di forum ASEAN. Mereka juga sepakat memberi mandat kepada menteri luar negeri (menlu) kedua negara untuk mencari kesepakatan yang khas ASEAN guna membicarakan isu Myanmar secara mendalam.
”Kita berharap perbedaan politik itu bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Dan, untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip Piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good government, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional,” kata Presiden Jokowi kala itu.
Ketua ASEAN, Senin (1/2) lalu, juga menegaskan kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang baik serta penghormatan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental seperti tertuang dalam Piagam ASEAN.
Komunikasi
Langkah itu kemudian ditindaklanjuti Kementerian Luar Negeri dengan berbicara kepada sejumlah mitra. Menlu Retno pada Rabu mengunjungi Brunei Darussalam untuk bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah yang mendorong dialog dilakukan sebagai satu keluarga. Kunjungan dilanjutkan ke Singapura pada Kamis lalu untuk bertemu dengan Menlu Vivian Balakrishnan.
Sebagaimana diberitakan The Straits Times, Vivian dan Retno membahas kemungkinan langkah selanjutnya bagi ASEAN untuk menangani situasi yang terjadi di Myanmar, termasuk bagaimana mendorong dialog inklusif dengan semua pemangku kepentingan utama (Kompas, Jumat 19/2/2021).
Indonesia juga melakukan komunikasi dengan China, setelah sebelumnya dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya, untuk membahas isu tersebut. Mengutip pembicaraan dengan Wang Yi, Retno mengatakan, China menghargai upaya Indonesia yang menggelar pembicaraan dengan para Menlu ASEAN dan menlu negara lain.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, Inggris juga prihatin terhadap situasi politik di Myanmar. Terkait itu, melalui pernyataan pers Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Owen menggarisbawahi peran utama ASEAN dalam mengamankan keamanan dan perdamaian di kawasan.
Dalam pernyataan pers itu disebutkan, Inggris menyambut baik pernyataan pemimpin ASEAN, yang mengingatkan dunia bahwa kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan HAM, serta kebebasan fundamental merupakan bagian dari Piagam ASEAN. Inggris juga menyerukan dialog dan rekonsiliasi.
Sedikit berbeda dari upaya ASEAN yang mencoba membangun dialog dengan Myanmar, Inggris, sebagaimana Kanada dan Amerika Serikat, mengambil langkah menekan.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengumumkan, negaranya akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga petinggi militer Myanmar. Mereka dinilai berperan dalam pelanggaran HAM yang serius selama kudeta. Kanada dikabarkan juga mengambil langkah serupa.
”Ini adalah posisi Inggris, sebab terdapat bukti yang tak terbantahkan bahwa warga negara non-Inggris, yang tidak memenuhi syarat untuk diadili di Inggris, telah menyalahgunakan dan mengabaikan HAM, bahwa ketiga individu ini tidak boleh masuk ke Inggris dan menyalurkan uang melalui bank-bank Inggris atau mengambil keuntungan dari ekonomi Inggris. Tindakan ini menargetkan individu—bukan negara—dan merupakan upaya untuk menunjukkan kepatuhan terhadap sistem internasional berbasis aturan serta membela korban-korban pelecehan dan pelanggaran HAM di dunia,” kata Owen.
Sementara itu, dari Myanmar dikabarkan, Mya Thwate Thwate Khaing (20), pengunjuk rasa yang seminggu lalu terluka dalam unjuk rasa di Naypyidaw, kemarin siang meninggal karena luka yang dideritanya. Ia sempat dirawat di rumah sakit.