Facebook Blokir Konten Media dan Lembaga Pemerintah Australia
Dua raksasa internet, Facebook dan Google, menempuh cara yang berbeda dalam perselisihan soal pembayaran konten berita di Australia.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
Kompas
Foto ilustrasi ini menampilkan logo Facebook pada sebuah telepon genggam di Arlington, Virginia, AS, 24 Maret 2020.
SYDNEY, KAMIS — Perselisihan Australia dengan Facebook soal pembayaran atas konten berita yang dibagikan melalui aplikasi itu kian sengit. Menanggapi rancangan undang-undang media yang sedang dibahas Pemerintah Australia, Facebook memblokir semua konten dari media lokal Australia, Kamis (18/2/2021).
Pemblokiran itu langsung mendapat kritik keras dari media lokal Australia dan anggota parlemen. Mereka menyebut bahwa halaman resmi departemen kesehatan dan lembaga meteorologi pemerintah juga dihapus di saat pandemi Covid-19 masih berkecamuk dan puncak musim kebakaran hutan dan lahan.
”Jadi, Facebook dapat langsung memblokir @abcperth, @6PR, @BOM_au, @BOM_WA, dan @dfes_WA di tengah musim #kebakaranlahan, tapi mereka tidak memblokir video kejahatan penggunaan senjata yang mematikan? Luar biasa. Tak bisa dipercaya. Tidak bisa diterima. Arogan”, tulis Madeleine King, anggota parlemen oposisi dari Australia Barat di Twitter.
Lisa Davies, editor koran harian The Sydney Morning Herald milik Nine Entertainment Co Ltd, mencuit: ”Ya, dia mengamuk. Facebook telah secara eksponensial meningkatkan peluang disinformasi, radikalisme berbahaya, dan teori konspirasi menyebar di platform-nya”.
Halaman Facebook Nine, Nine Corp, dan Australian Broadcasting Corp yang adalah milik pemerintah yang menjadi sumber informasi utama untuk bencana alam mendadak kosong. Halaman Facebook Departemen Kesehatan Queensland dan Australia Barat yang menjadi sumber informasi pandemi Covid-19 andalan mayoritas penduduk di sana juga kosong. Hal serupa terjadi juga pada halaman Facebook Biro Meteorologi yang jadi sumber informasi dan panduan jika terjadi kebakaran hutan.
AP PHOTO/JENNY KANE
Tampilan layar iPhone yang menampilkan aplikasi Facebook di New Orleans, AS, 26 Januari 2021.
Menteri Lingkungan Hidup Australia Sussan Ley mengonfirmasi halaman Biro Meteorologi milik pemerintah ”telah terdampak pembatasan konten yang mendadak oleh Facebook”. Hal ini diketahuinya saat biro tersebut akan mengeluarkan serangkaian peringatan banjir untuk beberapa daerah di Negara Bagian Queensland setelah hujan deras semalam. Untuk itu, ia mendorong warga untuk mencari informasi di laman resmi biro.
Dalam pengumumannya, Facebook menyatakan, menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) media yang sedang digodok Australia, Facebook akan membatasi penerbit dan individu di Australia untuk membagikan atau melihat konten berita Australia dan internasional.
Dalam keterangan tertulis itu, William Easton, Direktur Pelaksana Facebook Australia dan Selandia Baru, mengatakan, RUU itu secara mendasar salah memahami hubungan antara platform Facebook dan perusahaan media yang membagikan konten beritanya. Ini membuat kami menghadapi pilihan sulit: patuh pada UU yang mengabaikan realitas hubungan ini atau menghentikan pembagian konten berita di layanan kami di Australia. ”Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir”, tulis Easton.
RUU tersebut akan mengharuskan perusahaan teknologi, termasuk Google, untuk mencapai kesepakatan pembayaran atas konten berita yang dipakainya dengan media Australia. Jika tidak, pemerintah dapat menunjuk arbitrator untuk menetapkan nominal konten berita yang dibagikan.
AFP/TOBIAS SCHWARZ
Seorang teknisi berjalan melewati logo Google saat pembukaan kantor Google di Berlin, Jerman, 22 Januari 2019. Google akan membayar media yang bermitra dengannya di tiga negara atas konten berita yang muncul di Google.
Sikap Facebook dalam merespons RUU tersebut berbeda jauh dengan Google yang dalam beberapa hari terakhir justru menyepakati pembayaran atas konten berita dengan kelompok media Australia, termasuk News Corp milik Rupert Murdoch.
Direktur Pusat Teknologi Bertanggung Jawab Australia Institute Peter Lewis mengatakan, keputusan Facebook akan membuatnya menjadi jejaring sosial yang lemah.
”Tindakan Facebook berarti kegagalan perusahaan itu dalam melindungi privasi, disinformasi, dan data justru akan membutuhkan dorongan yang lebih kuat dari pemerintah,” kata Lewis.
Awal pekan ini, para pejabat Australia menuturkan bahwa dua raksasa teknologi itu hampir mencapai kesepakatan pembayaran atas konten berita dengan media-media besar Australia untuk menyelesaikan kebuntuan perselisihan.
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg, Kamis lalu, mengatakan, ia telah sepakat dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg untuk mencoba mencari jalan keluar.
Menurut media lokal Australia, terdapat 16 juta-18 juta pengguna harian Facebook di negara berpenduduk 25 juta itu. (REUTERS/AFP/AP)
