Pengadilan Senat Berpotensi Menutup Peluang Trump Maju Lagi
Presiden Trump bakal menghadapi sidang penentuan di Senat, yang di antaranya bisa mendiskualifikasinya untuk maju dalam pertarungan posisi politik di masa depan,
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AP/ALEX BRANDON
Presiden Amerika Donald Trump berjalan di sekitar tembok perbatasan AS-Meksiko di Alamo, Texas, yang baru selesai pembangunannya, Rabu (13/1/2021).
Setelah mendakwa Presiden AS Donald Trump melanggar konstitusi, mayoritas DPR AS dorong pemakzulan Trump. Sidang pengadilan Senat atas nasibnya pun segera digelar.
WASHINGTON DC, KAMIS -- Mayoritas suara Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Rabu (13/1/2021) waktu Washington DC atau Kamis dini hari WIB, mendukung pemakzulan Donald Trump.
Presiden AS itu menghadapi sidang penentuan di Senat, Selasa (19/1), yang di antaranya bisa mendiskualifikasinya untuk maju dalam pertarungan posisi politik di masa depan, baik untuk kursi presiden maupun posisi politik lainnya.
Trump menjadi presiden AS pertama dalam sejarah negara itu yang dua kali diusulkan untuk dimakzulkan di dalam masa pemerintahannya. Hal itu setelah 232 anggota DPR sepakat untuk membawanya ke sidang penentuan di Senat.
Sepuluh anggota DPR dari Partai Republik, partai pendukungnya pada pilpres AS, 3 November lalu, juga mendukung dakwaan atas Trump, sementara 197 orang lainnya menentang.
Menurut The New York Times, suara mayoritas DPR itu mendukung pemakzulan Trump dengan dakwaan telah melakukan penghasutan kepada pendukungnya untuk memberontak lewat aksi pendudukan dan penyerangan di Gedung Capitol, pekan lalu. Kekerasan yang terjadi di peristiwa itu menyebabkan lima orang tewas, termasuk seorang polisi.
Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, menyatakan, sidang pemakzulan akan mulai berlangsung pada Selasa, pekan depan, sehari sebelum Trump meninggalkan Gedung Putih dan Joe Biden, Presiden AS terpilih, dilantik di Gedung Capitol.
McConnell menolak seruan Demokrat untuk sidang pemakzulan cepat dan menilai tidak ada cara untuk menyimpulkannya sebelum Trump mengakhiri jabatannya. Namun, proses pemakzulan tetap dapat dilakukan pasca-Trump meninggalkan Gedung Putih, dengan keyakinan bahwa Senat dapat mengarah pada pemungutan suara untuk melarang Trump mencalonkan diri lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang.
Sikap McConnell, senator senior Republiken, jauh berbeda ketika Demokrat mengusulkan upaya pemakzulan pertama kali, Desember 2019. Kala itu, McConnell dan semua anggota DPR Republiken sepakat menolak upaya Demokrat untuk memakzulkan Trump sehingga gagal dilanjutkan ke Senat.
Arah politik
Perubahan sikap Partai Republik terungkap ketika DPR bersidang, Selasa (12/1) malam waktu Washington DC. McConnell, orang paling berpengaruh di Senat, juga mengindikasikan dia ingin melihat artikel spesifik pemakzulan dan mendengar argumen akhirnya di Senat.
Namun, McConnell juga dilaporkan mendukung upaya itu sebagai cara untuk membersihkan partainya dari Trump, serta menyiapkan kontestasi politik dan konstitusional yang dapat menentukan arah politik AS.
McConnell juga diketahui belum berbicara dengan Trump sejak pertengahan Desember saat dia memberi tahu bahwa dia akan mengakui Biden sebagai presiden terpilih setelah peresmian hasil penghitungan suara Dewan Elektoral di Senat.
Sementara itu, Biden, dalam pernyataan terukur setelah pemungutan suara di DPR untuk mendakwa Trump, menyerukan agar rakyat bangsa Amerika bersatu setelah ”serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap demokrasi kita.” Dia melihat, jika sidang pengadilan di Senat terjadi, kemungkinan itu akan mempersulit hari-hari pertamanya menjabat.
Biden mengatakan, dia berharap kepemimpinan Senat akan ”menemukan cara untuk menjalankan tanggung jawab konstitusional mereka pada pemakzulan sementara, juga mengerjakan urusan mendesak lainnya di negara ini.” Pekerjaan itu termasuk nominasi kabinet dan menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.
Pemakzulan adalah upaya hukum yang dirancang para pendiri AS di abad ke-18 karena seorang presiden melakukan ”pengkhianatan, penyuapan, ataupun kejahatan dan pelanggaran lainnya”. (AP/REUTERS/ AFP/BEN/MHD/CAL)
