Pemerintah Pastikan Kecukupan Vaksin Covid-19

Di tengah pandemi, layanan kesehatan bagi warga terus diupayakan untuk ditingkatkan, salah satunya dengan penyediaan vaksin Covid-19.

KOMPAS/KRIS MADA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan perkembangan diplomasi Indonesia, Rabu (16/12/2020), di Jakarta. Indonesia terus meningkatkan pendekatan ke Pasifik, fokus membela Palestina, dan mendorong kerja sama penanganan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, Pemerintah RI terus berupaya memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Diplomasi oleh pemerintah guna memperoleh vaksin sekaligus menegakkan akses kesetaraan atas vaksin Covid-19 terus dilanjutkan di tengah perebutan secara global atas benda yang disebut-sebut sebagai salah satu jalan keluar dari pandemi itu.

Pernyataan itu disampaikan Retno kala menjadi salah satu pembicara dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (18/12/2020). Diskusi yang dihadiri para pemimpin perusahaan terkemuka yang tergabung dalam KCF itu juga menghadirkan dua pembicara lain, yakni CEO PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius dan peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan.

Baca juga : Vaksinasi Covid-19 Dimulai Bulan Januari

Menurut catatan Kompas, sejak Maret 2020 atau tiga bulan sejak pandemi Covid-19 terjadi, pemerintah melalui para diplomat telah ikut memburu obat, calon vaksin, dan aneka kebutuhan untuk melawan wabah penyakit itu. Sejumlah pihak digandeng untuk mengembangkan serta mendapat pasokan obat dan vaksin plus aneka kebutuhan penanganan Covid-19. ”Pemerintah akan sekuat tenaga memastikan akses vaksin yang diperlukan masyarakat kita. Di semua negara, kita main prioritas, tidak satu hari satu minggu,” kata Retno.

Pemerintah ingin memastikan bahwa vaksin yang diperlukan bagi masyarakat tersedia. Setelah itu, harapannya, vaksinasi akan dapat digelar melalui tata cara dan aturan yang dibuat Kementerian Kesehatan dengan mengikuti pertimbangan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ”Dimulainya vaksinasi yang semakin dekat diharapkan menumbuhkan optimisme sehingga ekonomi kita dapat segera bangkit kembali,” kata Retno.

ANTARA/MUKHLIS JR

Petugas memindahkan vaksin Covid-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin Covid-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China, tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat celsius, selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan Sinovac, China, tiba di Tanah Air pada 6 Desember 2020. Itu adalah bagian dari rangkaian vaksin Covid-19 yang telah dipesan pemerintah dari salah satu perusahaan pengembang vaksin. Vaksin hasil pengembangan Sinovac lainnya akan kembali didatangkan pada Januari tahun depan. Retno memastikan proses diplomasi dalam upaya mendapatkan atau memesan vaksin-vaksin yang dikembangkan perusahaan pengembang vaksin lain terus dilakukan pemerintah.

Menurut Retno, karena pandemi, Kemenlu RI melakukan upaya pemfokusan kembali diplomasinya. Diplomasi untuk mendapatkan vaksin Covid-19 adalah bagian dari langkah Kemenlu RI dalam mendukung upaya pemerintah mengelola pandemi dari sisi kesehatan dan dampak sosial ekonominya. Kajian Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health menyebutkan dengan kondisi sekarang ini, hanya akan tersedia 2,2 miliar paket vaksin untuk hampir 6 miliar penduduk di lebih dari 150 negara dan wilayah sampai akhir 2021. Sebanyak 3,76 miliar paket vaksin sudah dipesan oleh kurang dari 50 negara, termasuk Indonesia.

Baca juga : Kualitas Distribusi Tentukan Keberhasilan Vaksinasi Covid-19

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menyatakan, pemerintah berupaya memastikan anggaran untuk menyediakan vaksin dan menggelar program vaksinasi. Total anggaran untuk pembelian vaksin dan program vaksinasi diperkirakan mencapai Rp 70 triliun. Anggaran itu diharapkan tidak menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun depan. Diungkapkan kemungkinan adanya pemangkasan sejumlah pos anggaran. ”Mari kita awasi bersama penggunaan anggaran untuk pembelian vaksin dan program vaksinasi itu. Kami sudah meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk ikut mengawasi. Jangan sampai ada pemburu rente bermain,” kata Prastowo.

Kompas/Priyombodo

Petugas medis melakukan tes usap reaksi berantai polimerase (PCR) kepada warga di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium (GSI Lab), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2020). Berdasarkan perkembangan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini sudah ada 60 vaksin Covid-19 yang terdaftar dan diujicobakan di 41 negara.

CEO Sintesa Group Shinta Kamdani menilai, perimbangan kecepatan dan kehati-hatian jadi kunci bagi penyediaan vaksin dan program vaksinasi. Ia berharap agar tantangan itu dapat diperhatikan dan dipastikan oleh pemerintah. Dalam proses dua hal itu, menurut Shinta, perlu sekiranya dibuka kemungkinan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Menurut dia, sumber daya swasta cukup dan harus dimanfaatkan guna mengoptimalkan baik penyediaan vaksin maupun program vaksinasi.

Baca juga : Vaksin Covid-19 Ditargetkan Jangkau 182 Juta Warga

Dalam kesempatan sama, Director of Public Affair PT Djarum Mutiara Diah Asmara mengatakan, diplomasi untuk mendapatkan vaksin Covid-19 perlu diapresiasi publik. Ia mendorong, agar program vaksinasi dapat terlaksana dengan baik, saat ini dilakukan sosialisasi, edukasi, sekaligus komunikasi yang baik dengan publik. Keterlibatan para pejabat dalam program uji coba vaksin hingga vaksinasi diharapkan dapat ditunjukkan sehingga menggugah kepercayaan sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam vaksinasi. Sebab, tidak dimungkiri, ada sSebagian masyarakat yang masih enggan untuk divaksinasi. Padahal, imunisasi atau vaksinasi sejatinya bukan hal baru di masyarakat Indonesia.