Biden Dapat Tiga Senjata Tambahan Jelang Debat Capres AS
”The Washington Pos” dalam tajuk rencananya menulis, AS butuh presiden yang menghormati ASN, membela penegakan hukum, mengakui peran parlemen, dan bekerja untuk kepentingan umum. Semua itu tak dipenuhi Donald Trump.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
AFP/JIM WATSON
Calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, berbicara kepada wartawan sebelum bertolak menuju Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat, 23 September 2020.
WASHINGTON, SELASA — Menjelang debat pertama calon presiden Amerika Serikat, Selasa (29/9/2020) waktu setempat atau Rabu pagi besok WIB, Joe Biden mendapat tiga senjata tambahan. Senjata tambahan bagi calon presiden dari Demokrat itu berupa sokongan dari salah satu media berpengaruh, The Washington Post, keputusan hakim soal pemilihan lewat pos, dan isu pajak Donald Trump.
Sokongan The Washington Post diumumkan pada Senin malam waktu Washington. Dalam tajuknya, media milik orang terkaya di bumi, Jeff Bezos, itu mengatakan bahwa pemilih tidak perlu menurunkan standar untuk mengalahkan Trump dalam pemilu 2020. Biden dinilai sebagai calon sangat layak untuk memimpin AS di masa-masa menyulitkan seperti sekarang.
”Jika dia disumpah kala pandemi mencapai puncak kedua, hal yang mungkin terjadi, dengan ekonomi yang sulit, kami yakin Biden akan bisa mengatasinya. Kenapa? Karena kala Presiden Barack Obama dan dia dilantik pada 2009, bangsa ini menghadapi masalah yang mirip,” tulis The Washington Post.
”Obama memercayai dia sebagai wakil presiden untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menghasilkan paket-paket pemulihan dan membantu mengelolanya, menyelamatkan industri otomotif Amerika dan ekonomi secara luas.”
(PHOTO BY BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)
Gedung The Washington Post di Washington DC, AS.
Bukan kali ini saja media itu menyokong capres AS dari Demokrat. The Washington Post menyokong Obama terpilih lagi pada 2012. Selanjutnya, koran yang secara terbuka dimusuhi Trump itu juga menyokong Hillary Clinton pada 2016.
”Demokrasi sedang dipertaruhkan di sini dan di seluruh dunia. Bangsa ini sangat membutuhkan presiden yang menghormati aparatur sipil negara (ASN), membela penegakan hukum, mengakui peran Kongres, dan bekerja untuk kepentingan umum, bukan demi kepentingan pribadi,” lanjut The Washington Post dalam tajuk yang menyatakan dukungan kepada Biden.
Sebelum sokongan dari The Washington Post, Demokrat dan Biden lebih dulu mendapat senjata dari hasil liputan investigasi koran The New York Times. Koran itu melaporkan catatan keuangan dan pajak Trump untuk periode 18 tahun.
Dalam laporan itu, Trump hanya membayar 750 dollar AS sebagai pajak federal pada 2017. Padahal, ia meraup puluhan juga dollar AS sejak mengumumkan pencalonan sebagai Presiden AS dari Partai Republik pada 2015.
Kampanye video
Tim kampanye Biden menanggapi laporan tersebut dengan menyebarkan iklan video tentang nilai pajak yang harus dibayar guru SD, pemadam kebakaran, pekerja bangunan, dan perawat. Nilai pajak kelas pekerja itu disandingkan Demokrat dengan nilai pajak Trump. ”Saya membayar pajak lebih banyak dari Donald Trump,” demikian tertulis di video itu.
Penasihat ekonomi Biden, Jared Bernstein, menyebut, laporan itu menyiratkan pentingnya reformasi laporan perpajakan dan membuat orang seperti Trump membayar lebih pantas. ”Sebagian besar dari kita membayar pajak. Walakin, semakin kaya, semakin banyak pengacara pajak Anda rekrut, semakin rumit perusahaannya, semua itu bisa mengurangi kewajiban pajak sampai nol,” tulisnya di media sosial.
AP PHOTO/TONY DEJAK
Proyeksi yang dipantulkan pada sebuah bangunan di Claveland, Senin (28/9/2020), oleh Robin Bell, seniman multimedia visual AS, menampilkan angka pajak penghasilan Presiden AS Donald Tump tahun 2016 dan 2017 (750 dollar AS). Tampilan proyeksi itu berada di dekat papan iklan berisi kata-kata Trump saat berpidato tentang penanganan virus korona pada 22 Januari 2020.
Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, menyebut laporan itu sebagai tindakan standar serangan Demokrat. ”Kita telah menyaksikan cara ini sebelumnya. Laporan rekayasa (soal) pajak disampaikan menjelang debat. Mereka mencoba di 2016, tetapi gagal,” ujarnya.
Isu pajak disebut-sebut akan dijadikan salah satu materi debat oleh Biden. Debat perdana itu juga akan menjadi kesempatan pertama bagi kedua politisi tersebut untuk mengontraskan kebijakan masing-masing.
”(Acara debat) Ini akan menjadi kesempatan pertama bagi seseorang untuk berbicara secara setara di panggung dengan Trump, lalu meminta dia bertanggung jawab atas aneka kebohongan selama memimpin negara,” kata mantan anggota tim pemenangan John McCain, Steve Schmidt.
Pada 2008, McCain menghadapi Obama pada pemilu 2008. Obama dan Biden memenangi pemilu itu. ”Jika Biden tidak berhasil mendakwa Trump atas semua tindakannya, (acara tersebut) akan jadi kegagalan besar,” ujar Schmidt.
Belum diketahui bagaimana dampak debat terhadap para pemilih di AS. Serangkaian jajak pendapat menunjukkan, jumlah pemilih mengambang semakin menipis.
Pemilihan via pos
Hakim di Pennsylvania memutuskan, kantor pos tidak boleh membatasi layanan menjelang pemilu. Hakim Gerald McHugh menegaskan bahwa layanan lewat pos amat penting untuk mencegah surat suara terlambat dikirimkan.
Sebelum hakim McHugh, ada hakim Emmet Sullivan di District of Columbia yang mengeluarkan perintah senada. Hakim McHugh dan hakim Sullivan juga memerintahkan kantor pos menjadikan pengiriman surat suara sebagai prioritas.
Kotak penampung amplop-amplop berisi surat suara terlihat menumpuk di dekat petugas di kantor Dewan Pemilu Mecklenburg County di Charlotte, North Carolina, AS, 4 September 2020.
Perintah tersebut penting di tengah desakan para politisi Demokrat dan sebagian Republikan untuk menggelar pemilu lewat pos. Cara itu demi keamanan pemilih di tengah pandemi. Infeksi Covid-19 dikhawatirkan melonjak jika pemilih berkerumun di tempat pemungutan suara.
Sementara itu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi mencoba membuat keputusan seperti yang dilakukan Kongres pada pemilu 1876. Pelosi mencoba mendorong agar Kongres dilibatkan dalam penentuan pemenang pemilihan presiden jika tidak ada kandidat yang meraih kemenangan besar.
Dalam konstitusi AS, DPR akan membuat setiap wakil negara bagian memberikan suara untuk memutuskan siapa pemenang pemilu. Dari 50 negara bagian, 26 negara bagian dikendalikan Republikan, sedangkan 22 negara bagian dikuasai Demokrat. Sisanya dalam status mengambang karena Republikan dan Demokrat sama-sama kuat di sana. (AP/REUTERS)
