Dokumentasi foto bertanggal 21 April 2017 memperlihatkan struktur dan bangunan di pulau buatan China, Subi Reef, di Kepulauan Spratly, kawasan Laut China Selatan yang menjadi sengketa, seperti terlihat dari pesawat angkut Angkatan Udara Filipina C-130.
BEIJING, KAMIS -- Pembahasan panduan kode tata perilaku di Laut China Selatan akan membutuhkan waktu lama. Masalah yang kompleks di perairan itu membuat perundingan soal panduan tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
Direktur Jenderal Perbatasan dan Maritim Kementerian Luar Negeri China Yi Xianliang mengatakan, perundingan terus berlangsung. Banyak topik yang rumit dan sensitif. Selain itu, terdapat pula beragam sudut pandang dalam masalah Laut China Selatan.
"Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dan agar panduan akhirnya disepakati, semua pihak harus mencari apa pemecahan umum," ujarnya, Kamis (9/8/2018), di Beijing, China.
Tidak mungkin menetapkan kerangka waktu untuk perundingan itu. Perundingan multilateral apapun akan membutuhkan waktu, khususnya pada masalah pelik, seperti sengketa Laut China Selatan.
AP PHOTO/JIM GOMEZ, FILE
Dalam foto bertanggal 3 Agustus 2018 ini, personel Angkatan Laut Indonesia berpartisipasi dalam simulasi latihan militer dengan komputer kerja sama antara Angkatan Laut China dan negara-negara ASEAN di Singapura.
"Daripada menetapkan kerangka waktu yang tidak realistik, dan mengikat tangan pihak lain, lebih baik maju selangkah demi selangkah," kata Yi Xianliang.
Ia juga mengisyaratkan keengganan China untuk membuat panduan yang mengikat secara hukum. Ia malah menuding saran agar panduan itu mengikat adalah hasutan dari pihak luar. "Beberapa negara di luar kawasan memanasi agar panduan harus mengikat secara hukum. Isu ini agak rumit, termasuk masalah hukum di dalam negara terkait," ujarnya.
Pernyataan Yi membuyarkan optimisme atas panduan tata perilaku yang sudah bertahun-tahun dibahas itu. Pekan lalu, ASEAN mengumumkan, ASEAN dan China menyepakati rancangan naskah tunggal untuk negosiasi yang akan menjadi dasar perundingan tentang panduan Kode Tata Perilaku di Laut China Selatan.
ASEAN ORGANIZING COMMITTEE VIA AP
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan (kedua dari kanan) berbicara pada pertemuan Menlu ASEAN dengan para anggota ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Singapura, 1 Agustus 2018.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, rancangan naskah tunggal disepakati dalam perundingan di Changsa, China, pada Juni 2018. Akan tetapi, naskah itu baru diumumkan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Singapura, Kamis pekan lalu.
Naskah itu akan menjadi landasan perundingan pembahasan panduan perilaku di Laut China Selatan. "Dengan senang hati saya mengumumkan loncatan baru dalam proses (pembahasan) panduan tata perilaku," ujarnya di Singapura.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, naskah itu sebagai berita baik dan kemajuan berharga.
AP PHOTO/JOSEPH NAIR, FILE
Foto bertanggal 2 Agustus 2018 ini memperlihatkan Menlu China Wang Yi dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Filipina Alan Cayetano di sela-sela Pertemuan Menlu ASEAN di Singapura.
ASEAN mendorong panduan itu segera disepakati, terutama karena sejumlah anggotanya (Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina) bersengketa dengan China soal klaim kepemilikan sebagian perairan di sana. Perairan itu juga dikhawatirkan memicu konflik bersenjata. Sebab, sejumlah negara secara terbuka mengerahkan kekuatan militernya di sana. (REUTERS)
