Akses Vaksin Diharapkan Inklusif untuk Seluruh Masyarakat
Vaksinasi Covid-19 merupakan hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, pelaksanaan vaksinasi perlu lebih merata dengan menyediakan akses inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS— Vaksinasi sebagai bagian dari upaya pengendalian pandemi Covid-19 bisa berdampak optimal jika diberikan secara meluas pada sebagian besar penduduk di Indonesia. Artinya, akses vaksinasi harus inklusif untuk semua masyarakat, termasuk masyarakat adat dan penyandang disabilitas.
Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu menilai, vaksinasi Covid-19 masih belum ramah pada penyandang disabilitas. Edukasi dan sosialisasi terkait vaksinasi masih kurang sehingga keterlibatan penyandang disabilitas masih minim.
”Masih ada anggota HWDI yang merasa takut akan vaksinasi dan tidak mau datang ke tempat vaksinasi. Karena itu, sosialisasi dan diseminasi informasi langsung pada masyarakat (penyandang) disabilitas amat dibutuhkan melalui pusat komunitas ataupun organisasi penyandang disabilitas,” katanya dalam webinar bertajuk ”Program Vaksinasi Covid-19 dan Keberpihakan bagi Kelompok Rentan” di Jakarta, Senin (19/7/2021).
Selain itu, masih dijumpai lokasi vaksinasi yang tidak bisa diakses penyandang disabilitas. Kondisi ini, antara lain, vaksinasi yang dilaksanakan di lantai dua yang tidak difasilitasi dengan lift, lokasi sentra vaksinasi yang berdesakan, dan tidak ada penanganan khusus bagi penyandang disabilitas.
Maulani menyarankan agar diadakan layanan kunjung terpusat bagi penyandang disabilitas yang mudah diakses. Layanan tambahan berupa pemeriksaan kesehatan pravaksinasi juga perlu dilakukan secara mendetail karena tidak sedikit penyandang disabilitas tidak memahami kondisi komorbid yang dimiliki.
Karena itu, sosialisasi dan diseminasi informasi langsung pada masyarakat (penyandang) disabilitas amat dibutuhkan melalui pusat komunitas ataupun organisasi penyandang disabilitas. (Maulani Rotinsulu)
Ketua Umum Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Devi Anggraini menambahkan, vaksinasi Covid-19 seharusnya juga perlu lebih berpihak pada masyarakat adat, termasuk perempuan adat. Kondisi masyarakat adat yang jauh dari fasilitas kesehatan amat berbahaya jika ada yang tertular Covid-19. Sementara mobilitas masyarakat saat ini masih tinggi.
Perlindungan melalui vaksinasi diperlukan untuk mengurangi potensi perburukan pada masyarakat yang tertular Covid-19. Hal ini perlu disertai dengan ketersediaan informasi dan panduan terkait pelaksanaan vaksinasi.
Devi menuturkan, sebelum vaksinasi diberikan, layanan untuk penapisan adanya komorbid yang bisa menimbulkan kontraindikasi terhadap vaksin sebaiknya dilakukan terlebih dahulu. Sebagian besar masyarakat adat jarang melakukan pemeriksaan rutin.
”Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena beberapa kasus ditemukan setelah vaksinasi mengalami kejang. Jadi, perlu ada pemeriksaan terlebih dahulu untuk melihat kondisi kesehatan dari masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi,” ucapnya.
Research Fellow International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Halida P Widyastuti menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu lebih cepat dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas. Penularan Covid-19 saat ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga ke berbagai wilayah sampai di tingkat desa.
Cakupan vaksinasi di Indonesia masih rendah. Sementara penularan belum terkendali, bahkan beberapa kali mencapai rekor tertinggi. Rumah sakit pun mulai kolaps sehingga banyak pasien yang tidak dapat tertolong.
Kementerian Kesehatan per 19 Juli 2021 mencatat, jumlah penduduk yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sampai dua dosis sebanyak 16,4 juta orang atau 7,8 persen dari target yang ditetapkan. Adapun total target sasaran vaksinasi sebanyak 208 juta orang, termasuk pada penduduk usia 12-17 tahun.
”Antusiasme masyarakat untuk divaksinasi sebenarnya sudah meningkat setelah penyebaran varian Delta meluas. Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki pasokan vaksin yang cukup dan distribusinya pun tidak merata ke seluruh penjuru Nusantara,” kata Halida.