Transparansi Informasi Kluster Mencegah Meluasnya Penularan
Perkantoran menjadi salah satu sumber utama penularan Covid-19. Namun, ketertutupan informasi di perkantoran menghambat pelacakan kontak untuk memutus rantai penularan penyakit tersebut.
Oleh
Ahmad Arif/Deonisia Arlinta
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perkantoran menjadi sumber utama penularan Covid-19 di DKI Jakarta dengan kasus terbanyak justru ditemukan di Kementerian Kesehatan. Namun, banyak perkantoran menutup informasi sehingga memperlambat pelacakan. Hal itu menyebabkan penularan meluas, termasuk ke luar daerah, oleh pelaku perjalanan dari Jakarta.
Data kasus Covid-19 di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diakses di Corona.jakarta.go.id menunjukkan tingginya kasus penularan di perkantoran pemerintah dan swasta. Di pemerintahan, kluster Covid-19 ditemukan mulai dari tingkat kementerian hingga kelurahan.
”Biasanya, di awal, perkantoran itu menutup diri. Seperti di kementerian itu, kami tahunya dari laporan di laboratorium yang masuk ke dinas kesehatan, lalu kami melakukan tracing (penelusuran),” kata Suharti, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, dalam diskusi yang diinisiasi Laporcovid19.org, di Jakarta, Kamis (17/9/2020).
Kluster Covid-19 ditemukan di 27 kantor kementerian, dengan yang terbanyak di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan 42 kantor badan atau lembaga tingkat nasional. Kluster Covid-19 juga ditemukan di 30 kantor badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta di hampir semua kantor pemerintah daerah DKI Jakarta.
Untuk tingkat kementerian, di Kemenkes didapati kasus Covid-19 terbanyak, mencapai 139 orang positif dan di Badan Litbang Kemenkes ditemukan 49 kasus. Adapun di Kementerian Perhubungan terdapat 90 kasus, Kementerian Keuangan 42 kasus, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 35 kasus.
Biasanya, di awal, perkantoran itu menutup diri. Seperti di kementerian, kami tahunya dari laporan di laboratorium yang masuk ke dinas kesehatan, lalu kami melakukan tracing (penelusuran).
Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi menuturkan, kasus di Kemenkes tinggi karena pelacakan dilakukan secara masif. Ia mengklaim, protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Setiap hari, disinfeksi dilakukan di semua ruang kantor. Jumlah anggota staf yang masuk kantor dibatasi 25 persen dari total kapasitas.
Di tingkat kelembagaan, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta Timur terdapat 73 kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi 42 kasus, Badan Pengawas Obat dan Makanan 35 kasus, serta Komisi Pemilihan Umum 30 kasus.
Sementara di kantor swasta, kluster penularan Covid-19 ditemukan di perbankan hingga kantor media massa. Di luar perkantoran, kluster Covid-19 banyak ditemukan di pasar tradisional dan asrama.
Menurut Suharti, hasil penelusuran kluster perkantoran dikoordinasikan dengan dinas kesehatan daerah lain karena sebagian karyawan tinggal di luar Jakarta.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengakui, kluster perkantoran bertambah. Bahkan, lima kepala daerah dan pejabat publik meninggal akibat Covid-19.
Keselamatan karyawan
Ketertutupan pihak perkantoran terhadap adanya kasus Covid-19 dikeluhkan banyak karyawan di Jakarta. Menurut Irma Hidayana, peneliti kesehatan publik dari Laporcovid19.org, banyak karyawan swasta dan dari instansi pemerintah melaporkan ada pelanggaran selama pembatasan sosial berskala besar ini.
Salah satu laporan yang diterima pada Kamis, misalnya, berasal dari karyawan di kantor cabang sebuah bank di Jakarta Barat yang berada di lingkungan rumah sakit rujukan Covid-19. Menurut pelapor, kantornya masih mewajibkan karyawan bekerja tanpa pengurangan jumlah karyawan. Padahal, sudah ada rekannya yang positif dan saat ini dirawat di Wisma Atlet.
”Tidak ada kebijakan tutup cabang sementara atau minimal kurangi karyawan. Saya sangat keberatan, gelisah, dan takut karena risiko pekerjaan di sini sangatlah besar,” tulis pelapor.
Menurut Irma, ketertutupan informasi di perkantoran dengan tidak melaporkan adanya kasus penularan bisa membahayakan karyawan dan keluarga mereka. Hal ini juga bakal mempersulit upaya memutus rantai penularan.
Eva Sri Diana, dokter spesialis paru di Jakarta, mengatakan, kluster perkantoran diduga turut memicu terjadinya kluster keluarga. Sebanyak 70 persen pasien Covid-19 yang ditanganinya kebanyakan berusia 25-40 tahun dan bekerja kantoran.
Jumlah pekerja kantoran yang tertular diperkirakan jauh lebih banyak, tetapi karena banyak dari kalangan muda, sebagian di antaranya tidak bergejala. Mereka diduga menularkan Covid-19 kepada orangtua, anak-anak, hingga perempuan hamil yang tinggal di rumah. ”Pasien saya banyak juga ibu hamil anak pertama atau dari pasangan muda, yang salah satu atau keduanya masuk kerja,” ujarnya.
Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, menuturkan, meluasnya penularan di perkantoran, bahkan hingga memicu terbentuknya kluster keluarga, disebabkan keterlambatan penemuan kasus. ”Bisa disebabkan ketertutupan informasi. Seharusnya begitu ada kasus dilaporkan sehingga bisa segera diisolasi,” katanya.
Tidak transparan
Menurut Dicky, semua negara yang berhasil mengendalikan pandemi bersikap transparan terhadap hasil penelusuran kontak dan informasi kluster. Ini, misalnya, dilakukan di Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Vietnam. Setiap kasus yang diumumkan disertai riwayat perjalanannya, pernah singgah di mana saja dan menggunakan moda apa.
”Seperti di Australia, orang-orang yang dianggap berisiko karena berada di tempat dan waktu yang sama dengan kasus positif wajib melapor untuk kemudian diperiksa secara gratis. Jika dia tidak melapor, tetapi kemudian ditemukan berdasarkan tracing, bisa didenda,” ungkapnya.
Masalahnya, di Indonesia, hingga saat ini penambahan kasus yang diumumkan tidak pernah disertai riwayat perjalanan. ”Tidak harus nama orang yang positif yang diumumkan, cukup tempat dan waktunya. Kalau itu diumumkan, masyarakat bisa ikut aktif memeriksakan diri dan mempermudah tracing,” katanya.
Tingginya kluster perkantoran di Jakarta, menurut Dikcy, juga berisiko menyebarkan wabah ke daerah lain. Ini karena perjalanan dinas ke luar kota, terutama oleh pejabat setingkat kementerian, cukup tinggi. Pejabat publik yang positif terinfeksi wajib terbuka karena kemungkinan memiliki banyak kontak.
Data Pusat Data Informasi Kemenkes menyebutkan, hingga saat ini terdapat 1.081 kluster penularan di seluruh Indonesia, dengan banyak kasus terbaru dari perkantoran dan pelaku perjalanan. Episentrum penyebaran dari Jakarta masih mendominasi sebaran kluster yang ditemukan di daerah-daerah ini.
Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, kemarin, kasus Covid-19 bertambah 3.635 orang sehingga total ada 232.628 kasus Covid-19. Dari jumlah total itu, 166.686 pasien sembuh dan 9.222 pasien meninggal.