Skema Utang IMF Picu Lonjakan Emisi Karbon Negara Berkembang

Skema utang Dana Moneter Internasional dinilai memicu peningkatan emisi dari negara-negara berkembang.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Aktivis Greenpeace Indonesia, Walhi, dan Jatam membentangkan spanduk berisi desakan kepada pemerintah untuk menggunakan energi baru dan energi terbarukan di tempat bongkar muat batubara PLTU I di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (15/5/2016).

JAKARTA, KOMPAS — Emisi gas rumah kaca yang naik signifikan di negara-negara berkembang dipicu oleh skema utang dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan menggunakan pinjaman struktural. Skema utang tersebut mendorong negara-negara pengutang cenderung melakukan ekonomi ekstraktif dengan mengorbankan sumber daya alam. Kondisi ini tidak akan terjadi jika terdapat persyaratan pinjaman yang lebih fleksibel.

Temuan ini dilaporkan dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Socio-Economic Review edisi Februari 2024, yang dirilis Selasa (19/3/2024). ”Pinjaman struktural, salah satu dari dua instrumen pinjaman utama IMF, menentukan perubahan yang tepat yang harus dilakukan peminjam untuk mendapatkan dana. Sebaliknya, pinjaman kuantitatif mengharuskan peminjam mencapai tolok ukur yang dapat diukur, seperti mengurangi defisit sebesar 5 persen, misalnya, tetapi memberi mereka otonomi dalam memutuskan bagaimana mereka mencapainya,” kata penulis studi Matthew Soener, seorang profesor sosiologi di University of Illinois Urbana-Champaign.

Skema pinjaman struktural ini dinilai Soener telah menimbulkan kendala pasar yang memaksa peminjam untuk meningkatkan ekspor mereka, dan secara tidak langsung meningkatkan emisi gas rumah kaca suatu negara melalui aktivitas pertanian atau manufaktur yang lebih besar.

”Sebagai cara untuk mempertahankan pertumbuhan dan membayar kembali pinjaman itu, negara-negara tersebut memutuskan untuk bisa mengekspor lebih banyak pisang, hasil hutan, atau produk pertanian lainnya atau produk apa pun yang mereka miliki,” katanya.

Baca juga: Krisis Iklim yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Manusia

Menurut Soener, dengan melakukan hal tersebut, negara ini mungkin menyelesaikan satu masalah, tapi justru menyebabkan masalah lain dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca.

Soener mengkaji potensi hubungan antara persyaratan pinjaman IMF dan emisi, serta bagaimana negara-negara ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi, untuk 130 negara di Dunia Selatan pada tahun 1980-2018. Sampelnya juga mencakup 32 negara yang belum pernah memperoleh pinjaman IMF.

Soener sengaja mengecualikan sampel anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) karena negara-negara tersebut sangat bergantung pada kekayaan berbasis minyak bumi sehingga memberi mereka dinamika investasi yang lebih menguntungkan.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, anggota OPEC memiliki posisi yang lebih baik untuk memikul tekanan utang pinjaman dan menghindari masalah neraca pembayaran—disparitas dana masuk dan dana yang mengalir ke mitra global—yang terkait dengan pembayaran kembali.

Privatisasi sumber daya alam

Menurut penelitian ini, mulai tahun 1980-an, IMF mendesak agar kondisi struktural diterapkan pada sebagian besar pinjamannya, kondisi yang sering kali melibatkan privatisasi sumber daya alam peminjam atau liberalisasi kebijakan perdagangan dan investasi asing.

”Ada tiga penyebab utama kondisi pinjaman yang memaksa ini dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pertama, dengan mendevaluasi mata uang dalam negeri sehingga barang ekspor lebih kompetitif dibandingkan komoditas sejenis,” kata Soener.

Baca juga: Situasi Bumi Terkini dan Sinyal Bahaya untuk Masa Depan

Kedua, keterbukaan perdagangan yang menghasilkan investasi asing langsung dan aliran masuk modal ke negara-negara berpendapatan rendah dan menengah sehingga meningkatkan produksi dan ekspor negara-negara tersebut.

Yang ketiga adalah tekanan yang terkait dengan kebijakan penghematan, seperti pemotongan program sosial dalam negeri, karena hal ini dapat menekan permintaan dan mempersulit peminjam untuk membayar utangnya.

Peminjam yang berada di bawah tekanan mungkin akan mengambil sumber daya alam sebagai kompensasi. Dalam model awal Soener, data menunjukkan bahwa jenis kondisi pinjaman yang dikenakan pada peminjam itu penting. Rata-rata, kondisi kuantitatif, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada negara-negara dalam cara mereka menghasilkan pertumbuhan dan menerapkan kebijakan fiskal, menghasilkan emisi yang lebih rendah, sementara ketentuan struktural yang lebih ketat mengakibatkan peningkatan emisi.

OBSERVATORIUM BUMI NASA/LAUREN DAUPHIN

Bagan ini menunjukkan anomali suhu meteorologi musim panas (Juni, Juli, dan Agustus) setiap tahun sejak 1880. Musim panas yang lebih hangat dari biasanya pada 2023 melanjutkan tren pemanasan jangka panjang, yang terutama didorong emisi gas rumah kaca yang disebabkan aktivitas manusia.

Bagi negara-negara yang mengikuti program IMF untuk kedua kalinya atau berikutnya, emisinya meningkat jauh lebih cepat—hampir seketika, yang menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap kedua jenis pinjaman tersebut mempercepat dampak ini (lonjakan emisi).

Soener kemudian menciptakan rangkaian model kedua yang memberikan gambaran ”sebelum” dan ”sesudah” mengenai dampak-dampak ini, dan membandingkan perubahan-perubahan dalam berbagai gas rumah kaca di suatu negara dan apakah perubahan-perubahan ini bervariasi ketika suatu negara menerima pinjaman IMF yang pertama atau berikutnya.

”Bagi negara-negara yang mengikuti program IMF untuk kedua kalinya atau berikutnya, emisinya meningkat jauh lebih cepat—hampir seketika, yang menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap kedua jenis pinjaman tersebut mempercepat dampak ini (lonjakan emisi),” kata Soener.

Baca juga: Lautan Memanas Cepat hingga Mencapai Rekor Tertinggi

Meskipun peningkatan emisi terjadi di seluruh sektor pasar, pertanian mempunyai dampak yang lebih besar dan lebih cepat. Peningkatan gas rumah kaca yang terkait dengan industri memakan waktu lebih lama—delapan atau sembilan tahun setelah dimulainya program IMF. Itu sebuah interval yang masuk akal mengingat pembangunan infrastruktur manufaktur membutuhkan waktu.

Data tersebut juga mengonfirmasi hipotesis Soener bahwa persaingan pasar yang lebih besar dan kebijakan penghematan yang sering dikaitkan dengan pinjaman IMF mendorong peminjam untuk terlibat dalam ”ekstraktivisme”.

Dengan kata lain, ada upaya mengeksploitasi sumber daya mereka, seperti kayu dan komoditas pertanian, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan membayar kembali pinjaman internasional mereka, menurut ke ruang belajar.

Soener mengatakan, temuannya menimbulkan pertanyaan penting. Apa yang akan terjadi jika IMF tidak menerapkan persyaratan struktural pada peminjam. ”Hasil saya menunjukkan bahwa emisi akan relatif lebih rendah. Jika Anda mempunyai institusi seperti IMF yang memberlakukan peraturan terhadap negara-negara ini dan membatasi mereka dalam beberapa hal, mungkin kita harus memperhatikan hal-hal tersebut juga,” katanya.

Dengan temuan ini, Soener menyarankan kita untuk memikirkan ulang skema pinjaman IMF sehingga negara-negara ini diperbolehkan berkembang, tetapi tidak dengan cara yang didasarkan pada bentuk hubungan ekonomi yang sangat ekstraktif.

Kritik ke IMF

Sebagaimana dilaporkan Reuters, Georgieva mengatakan bahwa total subsidi bahan bakar fosil mencakup subsidi langsung pemerintah sebesar 1,3 triliun dollar AS serta subsidi tidak langsung yang mencakup kegagalan dalam menentukan harga emisi karbon, dan menambahkan bahwa harga ini perlu ditetapkan sebesar 85 dollar AS per ton pada 2030.

Baca juga: Asia Terpanggang Panas Ekstrem, Suhu Tertinggi Indonesia Tercatat di Ciputat

Penetapan harga karbon sebesar 25 persen dari angka tersebut dinilai akan menghasilkan dana sebesar 800 miliar dollar AS yang dapat digunakan untuk mengurangi perubahan iklim, sementara tingkat karbon sebesar 50 persen akan menghasilkan 1,5 triliun dollar AS. ”Jadi, maksud saya adalah mari kita membawa sumber daya, membawanya dari tempat yang mereka rugikan, dan menempatkannya di tempat yang mereka bantu,” kata Georgieva, dalam panel iklim.