WNI Terus Dikirim ke Kamboja untuk Dijadikan Penipu Daring

Penipuan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus dihentikan oleh semua pihak. Penegakan hukum menjadi kunci.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Sebuah hotel sekaligus kasino di pinggiran Sungai Mekong di kota Phnom Penh, Kamboja, pada Jumat (5/8/2022). Bisnis perjudian sah di negara ini. Perekrutan karyawannya juga melalui prosedur ketenagakerjaan yang benar. Akan tetapi, di saat yang sama, sindikat perdagangan orang banyak mencatut nama-nama kasino untuk menjebak korban yang kemudian dijadikan pekerja paksa skema penipuan daring.

JAKARTA, KOMPAS — Jaringan perdagangan orang yang merekrut pekerja dengan modus penipuan untuk bekerja secara daring atau online scamming terus beroperasi dan mengirim anak-anak muda Indonesia untuk bekerja di Kamboja dan negara-negara lain. Mereka bekerja untuk menguras dana masyarakat Indonesia lewat penipuan daring atau bekerja di perusahaan yang menjalankan judi daring.

Setiap hari mereka bekerja dengan waktu yang panjang. Sebagian besar tanpa digaji dan malah terjerat utang pada perusahaan yang jumlahnya terus bertambah hari ke hari. Untuk berhenti dan pulang ke Indonesia, mereka harus membayar denda yang jumlahnya puluhan juta.

”Saya ditawari bekerja di perusahaan saham yang katanya perusahaannya ada izin. Ternyata saya dikirim ke Kamboja, (untuk) bekerja menipu orang Indonesia. Di sini kerja mulai jam 09.00 pagi sampai jam 11.00 malam. Saya ingin pulang,” papar ATK (30), salah satu korban yang saat ini bekerja di Kamboja, dalam percakapan telepon dengan Kompas, Senin (4/3/2024).

Perempuan lulusan sekolah menengah atas, kelahiran Sulawesi Utara itu mengaku bekerja di luar negeri karena informasi dari temannya bahwa akan mendapat gaji sekitar 700 dollar AS per bulan. Setelah wawancara melalui Telegram, dia diminta membuat paspor, lalu berangkat ke Jakarta.

Kecuali paspor, semua biaya perjalanan dan hotel saat transit di Jakarta dibiayai pihak perekrut. Pada awal Januari, ATK bersama lima temannya berangkat ke Thailand, transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Semua urusan pemberangkatan sudah diatur oleh perekrut.

Jadi, kami harus mencari member di Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Kemudian, merayu mereka agar percaya pada kami, lalu kami ajak main kripto.

Ketika sampai di Thailand, ATK dan teman-teman dikirim ke Kamboja dan tinggal di mes yang berisi puluhan anak Indonesia dan kemudian bekerja di sebuah perusahaan yang menipu orang-orang Indonesia.

Cara kerjanya, dia dan kawan-kawan membuat akun Telegram, dan profilnya bukan dirinya, menggunakan data dan wajah orang lain, kemudian menghubungi orang-orang Indonesia.

”Jadi, kami harus mencari member di Facebook, Instagram, atau di mana saja ada orang kaya atau berduit. Kemudian, merayu mereka agar percaya pada kami, lalu kami ajak main kripto,” kata ATK.

Setelah mendapat kepercayaan, calon korban diminta menyetor sejumlah uang sebagai deposit. Pada tahap-tahap awal korban mendapat komisi sehingga kemudian diminta mengirim lagi dana hingga dalam jumlah besar, bahkan miliaran.

Tidak digaji

Kendati bekerja siang malam, ATK tidak menerima gaji. Sebaliknya, dia memiliki utang pada perusahaan sekitar 2.300 dollar AS. Utangnya terus bertambah karena dia beberapa kali sakit dan biaya rumah sakit dibayar perusahaan sebagai utang. ”Bagaimana mau pulang, utang saya sekarang sudah sekitar 2.500 dollar AS,” ucap ATK yang akhirnya melaporkan kasusnya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) secara daring.

Menurut ATK, saat ini ada banyak anak muda Indonesia bekerja di berbagai perusahaan di Kamboja. Bahkan, banyak yang dari Manado. Bahkan, dia mendapat informasi saat ini perusahaannya membutuhkan tenaga sekitar 100 orang dan tengah merekrut anak-anak Indonesia. ”Jangan pernah percaya dengan ajakan kerja di luar negeri. Itu bohong semua,” ujar ATK.

Baca juga: Penipuan Daring Jadi Perhatian Kemenlu, Ratusan Korban TPPO Dipulangkan

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kemenlu Judha Nugraha menyatakan, pihaknya telah menerima laporan ATK dan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Kamboja. ”KBRI di Phnom Penh segera berkoordinasi dengan otoritas setempat. Lokasi tempat kerja ATK sudah diketahui, sekitar dua jam perjalanan darat dari Phnom Penh,” katanya.

Sejak tahun 2020-2023, Kemenlu telah menangani dan menyelesaikan 3.428 kasus yang terkait online scam yang menimpa WNI di delapan negara, yang 1.748 di antaranya berada di Kamboja. ”Ini menjadi keprihatinan kita semua. Berbagai upaya kita lakukan. Keberangkatan ke Kamboja masih terus terjadi, terutama terkait online scam dan judi online,” kata Judha.

Catatan Kemenlu, Kamboja merupakan salah satu lokasi dengan jumlah terbanyak WNI korban TPPO melalui penipuan daring. Selain Kamboja, lokasi lain di antaranya Myanmar, Thailand, Filipina, Laos, Kuala Lumpur, Dubai, dan Hong Kong.

ARSIP PRIBADI

Para pekerja migran asal Indonesia yang mengalami penipuan kerja di Kamboja berada di asrama perusahaan di kota Sihanoukville. Mereka berharap bisa segera dipulangkan ke Indonesia dan upah mereka dibayarkan.

Tujuh kali lipat

Menurut data per 31 Desember 2023, WNI di Kamboja yang melapor secara daring berjumlah 17.121 orang atau naik tujuh kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, dari informasi Kementerian Tenaga Kerja Kamboja, ternyata ada 58.307 WNI yang memiliki izin kerja di Kamboja per September 2023.

Bahkan, WNI yang mempunyai izin tinggal 1 tahun dan 6 bulan di Kamboja angkanya mencapai 73.724 orang per September 2023. Adapun wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Kamboja per 31 Desember 2023 berjumlah 127.178 orang.

Untuk kejahatan online scam, menurut Judha, paling banyak korban yang direkrut berasal dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Hingga kini sejumlah langkah telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencegah WNI menjadi korban TPPO.

”Bagaimana langkah pencegahan di hulunya? Ini yang perlu diperkuat agar masyarakat jika ingin bekerja di luar negeri lakukanlah dengan cara aman dan yang penting datanya tercatat di pemerintah,” kata Judha tegas.

Baca juga: Kembali 34 WNI Tertipu Perusahaan Daring dan Disekap di Kamboja

Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto saat dihubungi Senin petang menyatakan, kasus yang dialami ATK bukan pertama kali. Kasus seperti itu rutin dilaporkan kepada pihak KBRI di Phnom Penh dan pihaknya berusaha menindaklanjuti agar terselesaikan.

”KBRI Phnom Penh sedang melakukan pendalaman terhadap laporan karena memang dalam berbagai kasus yang kami terima informasi perlu pendalaman. Kadang pelaporan disampaikan bukan yang berada di Kamboja, melainkan oleh saudaranya sehingga butuh waktu verifikasi,” kata Santo.

Verifikasi diperlukan karena sering terjadi ketika di tengah perjalanan pihak pelapor tidak melanjutkan kasusnya. Karena itu, dalam kasus ATK akan dilakukan pendalaman kembali.