Menkominfo: Presiden Segera Umumkan Perpres ”Publisher Rights”
Presiden Jokowi akan mengumumkan perpres ”publisher rights”. Regulasi ini diharapkan mendukung jurnalisme berkualitas.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo direncanakan akan mengumumkan regulasi publisher rights dalam peringatan Hari Pers Nasional 2024 pada 20 Februari mendatang. Regulasi yang diwacanakan lebih dari tiga tahun lalu itu diharapkan mendukung jurnalisme berkualitas di Tanah Air.
Saat menghadiri syukuran HUT Ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Jakarta, Jumat (9/2/2024), Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pembahasan publisher rights (hak penerbit) merupakan proses melelahkan. Dalam prosesnya terdapat negosiasi cukup alot dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan platform digital.
Bahkan, saat menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo meminta regulasi publisher rights dirampungkan dalam waktu satu bulan. Namun, perbedaan pandangan sejumlah pihak membuat penyusunan regulasi itu tak kunjung rampung.
Budi menuturkan, Presiden segera mengumumkan peraturan presiden (perpres) mengenai publisher rights dalam peringatan HPN 2024 di Jakarta pada 20 Februari mendatang. Menurut dia, perpres tersebut menampung berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan dan ekosistem media.
”Tujuan utama dari perpres ini adalah dapat tercapainya keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas. Itu tujuan kita semua. Kita ingin memastikan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital dapat terwujud dan memberikan manfaat yang optimal, terutama bagi kualitas jurnalistik kita,” ujarnya.
Menurut Budi, jurnalisme berkualitas sangat dibutuhkan sehingga perlu didukung. Sebab, disrupsi teknologi memerlukan sejumlah penyesuaian, termasuk oleh media massa, untuk menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan.
Pemerintah juga berupaya memitigasi dampak dari penerapan publisher rights tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi jika perusahaan platform tidak lagi mendistribusikan konten yang dihasilkan media.
”Pemerintah berkomitmen untuk memastikan mitigasi dan solusi berjalan optimal. Kami sudah cukup optimistis dengan hal tersebut sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pengesahan rancangan perpres ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar PWI Agus Sudibyo mengatakan, upaya untuk membuat publisher rights dengan melibatkan masyarakat sipil dan asosiasi media dalam pembahasannya sudah tepat. Namun, perlu dipastikan setiap regulasi tidak mereduksi dampak positif dari platform digital tersebut.
Negara harus mengatur operasionalisasi platform global dengan beberapa regulasi.
”Kekuatan platform besar sekali. Ini sulit dihadapi karena platform memberikan kegembiraan dengan berbagai pelayanannya. Namun, negara harus mengatur operasionalisasi platform global dengan beberapa regulasi,” ucapnya.
Pemilu 2024
Budi berharap insan pers terus memberikan informasi dan inspirasi bagi warga untuk bergerak memajukan Indonesia. Menurut dia, selain menyebarkan informasi, pers juga berperan penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui karya jurnalistik berkualitas.
”Kami berharap supaya insan media ikut mewujudkan pemilu damai dengan informasi yang jelas dan bertanggung jawab, mencerdaskan masyarakat, serta menjadi suluh terang warga bangsa dalam menggunakan hak demokrasi,” ujarnya.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan, HPN 2024 mengambil tema ”Mengawal Transisi Kepemimpinan dan Menjaga Keutuhan Bangsa”. Menurut dia, keutuhan bangsa mesti diutamakan di tengah kontestasi politik.
”Kontestasi boleh berlangsung dan persaingan adalah hal yang wajar. Namun, ini hanya transisi, bukan perkelahian dan perebutan yang ganas dan segala macam,” ujarnya.
Hendry menambahkan, pemilu merupakan kegiatan rutin lima tahunan yang perlu dikawal agar berlangsung jujur dan adil. Selain itu, rakyat mendapatkan kesempatan dan tidak merasa terintimidasi untuk menyalurkan suaranya.
Dalam meningkatkan kapasitas wartawan, PWI memprioritaskan program edukasi bagi anggotanya. Organisasi itu menggelar sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan di sejumlah daerah.
”Kami juga membentuk satuan tugas antihoaks. Itu adalah kegiatan kami yang hasil akhirnya ingin pemilu berjalan baik dan anggota PWI semakin kompeten dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” katanya.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menuturkan, sebagai organisasi wartawan dengan anggota terbanyak, PWI mempunyai peran strategis untuk mendorong profesionalisme kerja wartawan. Ia juga berharap insan pers ikut menjaga kondusivitas di masa Pemilu 2024.