Wapres Singgung Perhatian Masyarakat terhadap Faktor Keamanan PLTN

Saat dimintai dukungan MEBNI terkait pengembangan PLTN, Wapres Amin menyinggung perhatian masyarakat terhadap keamanan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima jajaran pengurus Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI), di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Saat bertemu Wakil Presiden Ma’ruf AMin, Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia atau MEBNI meminta dukungan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Wapres Amin menampung aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.

Menanggapi keinginan MEBNI tersebut, Wapres Amin menuturkan bahwa sejak menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ataupun Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia pernah membahas permasalahan energi nuklir ini supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

”Majelis Ulama waktu itu membuat keputusan untuk mendukung, tapi belum dibuat (fatwanya), terjadi kebocoran di Fukushima. Akhirnya enggak jadi karena pasti masyarakat akan bereaksi besar, seperti terjadi di Korea,” kata Wapres Amin seperti dilansir Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres, Kamis (11/1/2024).

Menurut Wapres, perhatian masyarakat tentu tertuju pada faktor keamanan, sebab pernah terjadi peristiwa Chernobyl di Rusia dan Fukushima di Jepang. ”Masalah yang masyarakat takut itu keamanan. Saya kira, pertama, memang kita butuh mengantisipasi penolakan. Kemudian, pemerintah untuk mengambil langkah,” kata Wapres Amin.

Baca juga: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Masih Hadapi Tantangan

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Jajaran pengurus Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) saat menyampaikan keterangan pers seusai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Meskipun demikian, Wapres Amin menampung aspirasi besar dari MEBNI dan akan menyampaikannya kepada Presiden. ”Memang krusial karena 2060 harus zero (emisi), kan. Saya akan bicarakan dengan beliau (Presiden Jokowi),” ujar Wapres.

Dalam pertemuan yang berdurasi sekitar 40 menit ini, Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto memperkenalkan MEBNI sebagai organisasi yang berkomitmen mendorong realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Tanah Air.

”MEBNI adalah Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia. Ini sesuatu yang baru karena Maret tahun lalu baru dideklarasikan. Dan, harapan kami bisa mendorong dan mendukung program pemerintah yang terkait dengan energi nuklir. Dalam hal ini, energi nuklir dimanfaatkan dengan maksud damai, yaitu PLTN, bukan untuk senjata,” kata Arnold.

Baca juga: Nuklir Diharapkan Masuk dalam Bauran Energi

Senada, anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono, menilai pembangunan PLTN sudah menjadi suatu keharusan dan tidak perlu ada dikotomi. Ia mengungkapkan, energi tidak mungkin akan cukup untuk mendorong ekonomi sebesar 6 persen apabila tidak ada PLTN, sebab Indonesia sudah meratifikasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan juga sudah menuju net zero emission pada 2060.

”Itu kita sudah states di dunia internasional. Kalau tidak, mungkin beberapa produk ekspor kita tidak akan bisa diterima karena menggunakan energi yang kotor, energi yang penuh dengan emisi,” kata Agus.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

PT PLN (Persero) terus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan sebagai upaya mengakselerasi transisi energi dan sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon dan emisi nol bersih. PLN turut menyelenggarakan World Hydropower Congress 2023 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan International Hydropower Association (IHA) mulai Selasa (31/10/2023).

Adapun Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia Bob S Effendi menyatakan kesiapan perusahaannya selaku investor untuk membantu pemerintah mewujudkan visi pendiri negara Indonesia. Pihaknya bahkan tengah mempersiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan tanpa bantuan pendanaan APBN.

”Visi nuklir ini adalah visi pendiri bangsa. Dari tahun 1958, Bung Karno mengatakan, negara maju harus menguasai teknologi nuklir. Kalau ini bisa terealisasi, kita bisa merealisasikan visi pendiri bangsa ini,” kata Bob.

Baca juga: Jalan Panjang Regulasi dan Kelembagaan Riset

Lebih lanjut Bob menuturkan, Indonesia sebenarnya sudah siap dari sisi regulasi atau aturan maupun sisi investor. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan keputusan politis. Hal ini mengingat pembangunan PLTN harus dideklarasikan ke dunia internasional oleh pemimpin negara.

Untuk itulah, MEBNI memohon dukungan Wapres dalam pengembangan PLTN. ”Ada sesuatu yang harus dipercepat supaya program ini berjalan baik. Mohon arahan Bapak Wapres tentang pengembangan energi nuklir, utamanya PLTN,” pinta Arnold.

Baca juga: Pengamanan Berlapis Mengunjungi Pembangkit Nuklir Terapung Milik Rusia

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Teknisi memeriksa PV combiner box pada proyek PLTS Cirata di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara ini berkapasitas 192 MWp dan mampu memproduksi 245 juta kWh energi bersih per tahun serta melistriki lebih dari 50.000 rumah. Dengan demikian, emisi karbon dapat ditekan hingga lebih dari 200.000 ton per tahun.

Adapun mengenai faktor keamanan, MEBNI dalam keterangan persnya menjelaskan, tingkat kematian akibat radiasi nuklir termasuk paling rendah dibandingkan sumber energi lain, seperti angin, minyak bumi, gas, dan batubara.

Hadir pada audiensi, pendiri MEBNI Surat Indrijarso dan Sekretaris Jenderal MEBNI Heddy Krishyana. Adapun Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Muhammad Imam Aziz, serta Pelaksana Harian Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.