Presiden Serukan Aksi Nyata Global Batasi Kenaikan Suhu

Presiden Jokowi menyebut harapan besar dunia terhadap COP28, yakni supaya ada aksi global nyata membatasi kenaikan suhu. Komitmen negara maju untuk pendanaan iklim juga mesti diperkuat.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo menaiki tangga pesawat kepresidenan yang akan membawanya beserta delegasi terbatas ke Dubai, Uni Emirat Arab, melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023). Presiden Jokowi akan menghadiri, antara lain, World Climate Action Summit (WCAS) Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 (COP28) di Dubai.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo bersama rombongan terbatas terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menghadiri rangkaian kegiatan Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 yang dikenal sebagai COP28. Dunia mengharapkan COP28 ini mampu membatasi kenaikan suhu di dunia.

”Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Kepala Negara berpendapat, komitmen nyata harus diperkuat. Hal ini khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target net zero emission.

”Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim, serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” kata Presiden Jokowi.

Harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar agar ada aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia.

Baca Juga: COP28 Dubai Tentukan Nasib Bumi

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Presiden Jokowi menuturkan, dirinya juga akan menghadiri pertemuan para pemimpin terkait transformasi sistem pangan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, Kepala Negara juga akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G77 dan China serta melakukan sejumlah pertemuan bilateral.

”Saya dan rombongan insya Allah akan kembali ke Jakarta tanggal 3 Desember, Minggu pagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Bertolak ke Dubai Hadiri COP28

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Dubai, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda Hersan, dan Komandan Paspampres Mayor Jenderal Rafael Granada Baay.

Adapun tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo memasuki ruang VVIP Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Aksi nyata

Sebelumnya, terkait aksi nyata, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu menuturkan, pembangunan bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya nyata mengatasi ancaman perubahan iklim.

Baca Juga: Presiden: Bendungan Menjadi Kunci Ketahanan dan Kemandirian Pangan

Basuki mengatakan hal tersebut pada Seminar Internasional Teknik Hidrolika 2023 bertajuk ”Water Actions Toward Climate Resilience, Green Economy, and Sustainable Development” yang diselenggarakan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) di Kampus Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

”Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, Pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air, baik itu embung maupun bendungan. Dan, kita utamakan bendungan agar di saat kemarau masih ada cadangan air yang cukup besar,” kata Menteri Basuki dikutip dari rilis Kementerian PUPR.

Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, Pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air, baik itu embung maupun bendungan.

DOKUMEN PT NINDYA KARYA

Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, bendungan terbesar di NTT. Menelan biaya Rp 2,7 triliun dan memiliki kapasitas tampungan air 45,78 juta meter kubik air. Temef bisa mengurangi ancaman bencana banjir di dataran rendah, Kabupaten Malaka, yang selama ini selalu terjadi di musim hujan.

Basuki mengatakan, jumlah bendungan di Indonesia jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Korea Selatan dan China. Indonesia sebagai negara kepulauan besar harus juga berpikir besar untuk terus menambah jumlah tampungan air.

”Pemerintah China hingga akhir tahun 2022 tercatat telah memiliki sekurangnya 98.000 bendungan, lalu Korea Selatan mempunyai sekitar 18.000 bendungan, sementara kita mendekati sekitar 300 bendungan,” kata Basuki.

Baca Juga: Volume Waduk Global Menyusut

Pada kesempatan tersebut Basuki juga menuturkan arti penting memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan agar dapat berfungsi optimal dalam pemanfaatan air, baik di musim kemarau maupun hujan. ”Tidak kalah penting adalah memperbarui desain bendungan, di mana semua bendungan harus punya pintu air agar dapat dioperasikan optimal dalam musim hujan dan kemarau,” ujarnya.

Pemerintah China hingga akhir tahun 2022 tercatat telah memiliki sekurangnya 98.000 bendungan, lalu Korea Selatan mempunyai sekitar 18.000 bendungan, sementara kita mendekati sekitar 300 bendungan.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Kamis (9/11/2023).

Kementerian PUPR pun terus mengutamakan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di berbagai infrastruktur. Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga surya terapung yang memanfaatkan 20 persen luas permukaan genangan bendungan.

”Terdapat potensi tenaga listrik sebesar 4.800 megawatt potensi dari pembangkit listrik tenaga surya terapung, dari semua bendungan yang ada,” kata Basuki.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah memanfaatkan 23 bendungan yang sudah dibangunnya sebagai pembangkit listrik tenaga air. ”Kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air baru berkisar 9 persen dari seluruh jenis pembangkit listrik di Indonesia yang dihasilkan,” kata Basuki.