Pemanfaatan Data Keluarga Diperluas

Data keluarga kini tidak hanya untuk menopang program kependudukan dan KB, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai program pemerintah lainnya.

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kedua dari kiri) dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo (kedua dari kanan) menjawab pertanyaan awak media seusai pembukaan Forum Data Keluarga Nasional di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Adanya satu data acuan yang bisa dimanfaatkan banyak pihak membuat perencanaan dan evaluasi program pembangunan bisa dilakukan dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS — Data keluarga Indonesia yang semula digunakan untuk menunjang program kependudukan dan keluarga berencana kini pemanfaatannya semakin diperluas. Selain untuk percepatan penurunan tengkes atau stunting, data keluarga juga dimanfaatkan untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem dan berbagai program lain dari pemerintah pusat dan daerah.

Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 atau PK-23 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1-31 Juli 2023 berhasil memperbarui data 72,5 juta keluarga. Jumlah keluarga versi PK BKKBN ini lebih kecil dibandingkan data administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri karena definisi keluarga yang digunakan berbeda.

”Data keluarga ini harus menjadi data hidup (bukan sekadar angka) yang bisa dimanfaatkan untuk membuat perencanaan (program), termasuk intervensinya,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Forum Data Keluarga Nasional di Jakarta, Selasa (28/11//2023).

Baca juga: Warga Diminta Mengecek Data Keluarga

Dari pemutakhiran PK-23 itu, sejumlah indikator kinerja BKKBN menunjukkan perbaikan dibandingkan data tahun 2022. Penggunaan kontrasepsi modern naik tipis dari 59,4 persen menjadi 60,4 persen, jumlah mereka yang ingin menggunakan kontrasepsi tetapi tidak terlayani (unmet need) turun dari 14,7 persen jadi 11,5 persen, dan penggunaan kontrasepsi jangka panjang naik dari 22,2 persen menjadi 23,6 persen.

BKKBN juga menggunakan hasil pemutakhiran PK-23 untuk memverifikasi dan memvalidasi jumlah keluarga berisiko stunting (KBS) atau tengkes. Hasilnya, awalnya pada 2022 ada 13,5 juta keluarga berisiko tengkes, saat ini jumlah KBS tersisa 11,3 juta keluarga. Prevalensi tengkes tahun 2022 masih mencapai 21,6 persen. Presiden menargetkan prevalensi tengkes pada 2024 tinggal 14 persen.

Kini, data PK yang dihimpun BKKBN setiap lima tahun sekali dan dimutakhirkan setiap tahun juga digunakan oleh lembaga lain. Badan Pangan Nasional menggunakan data PK untuk menyalurkan bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta KBS. Setiap KBS akan menerima 1 kilogram daging ayam karkas dan 10 butir telur.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Bidan Puskesmas Warsawe, Filnitris Arwiwin Ule (berdiri, kiri), mengajak ibu dengan anak berusia dua tahun ke bawah bermain kuis untuk mengampanyekan pencegahan tengkes, Selasa (24/11/2020), di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Bantuan ini sudah berjalan hingga tahap II yang berlangsung pada September-November 2023 dan akan dilanjutkan untuk tahap III pada awal 2024. Namun, belum semua KBS menerima bantuan pangan untuk penanganan stunting tersebut. Saat ini, bantuan difokuskan pada KBS yang tersebar di tujuh provinsi prioritas, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara.

”Data yang valid, akurat, mutakhir diperlukan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, dan efektif,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Baca juga: Jalan Pintas Menghapus Kemiskinan Ekstrem

Tak hanya itu, data PK juga akan digunakan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE). Sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia mematok 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2030. Namun, Presiden ingin 0 persen kemiskinan ekstrem itu dapat dicapai pada 2024.

Tingkat kemiskinan esktrem nasional tahun 2021 masih 2,14 persen dan tahun 2023 ini mencapai 1,12 persen. Untuk mencapai target 0 persen itu, maka keluarga sasaran yang harus dientaskan dari kemiskinan ekstrem harus jelas. Penanganan kelompok sasaran ini bisa dilakukan berbagai kementerian, lembaga, dan berbagai tingkatan pemerintah secara bersama-sama sehingga hasilnya bisa lebih efektif.

”Jika tidak ada satu data acuan bagi seluruh pihak, (program) akan kehilangan arah dan target kemiskinan eksrem 0 persen pada 2024 tidak akan tercapai,” kata Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryartono.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga miskin kota beraktivitas di gubuknya yang berada di sempadan Kanal Barat Ciliwung, yang membelah kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022).

Data PK juga digunakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pemberian bantuan subsidi perumahan. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR Agus Sulaeman mengatakan, data PK BKKBN itu digunakan untuk menentukan kandidat penerima bantuan subsidi perumahan.

Rumah layak huni dengan sanitasi yang baik itu juga penting untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem. Namun, tingginya harga perumahan, khususnya di kawasan perkotaan dan daerah penyangga perkotaan, membuat banyak orang belum memiliki rumah. Apalagi, saat ini lebih dari separuh penduduk ada di perkotaan.

Data bukan segala-galanya. Namun, tanpa data, kita tidak bisa berbuat apa-apa.

Nyatanya, anggaran subsidi perumahan yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Namun, mereka yang belum memiliki rumah sangat banyak. Karena itu, Kementerian PUPR mengembangkan sistem antrean subsidi perumahan berdasarkan data lapangan siapa yang paling membutuhkan, bukan siapa yang paling cepat seperti yang berlangsung selama ini.

Menurut Agus, data PK itu memiliki akurasi yang sangat baik. Dari proses validasi yang dilakukan di lapangan, hasilnya akurat. Dari percontohan uji pemanfaatan data PK tersebut di Kendal, Jawa Tengah, lebih dari 90 persen data keluarga yang ada terverifikasi. Tentu ada data keluarga yang tidak terkonfirmasi baik karena sudah pindah alamat atau meninggal.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pekerja merampungkan pembuatan rumah bersubsidi di kawasan Rabak, Bogor, Jabar, Minggu (22/1/2023).

Data PK juga dimanfaatkan pemerintah daerah. Bupati Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Mian menggunakan data tersebut untuk mengolaborasikan dinas dan lembaga terkait dalam menjalankan program-program prioritas daerah, seperti bantuan rumah layak huni, sanitasi, perluasan akses air minum, pengentasan rakyat dari kemiskinan, hingga soal ketahanan pangan.

”Dengan adanya data PK membuat sasaran program tidak ngawur,” katanya.

Baca juga: Pendataan Keluarga Jadi Basis Intervensi agar Tepat Sasaran

Data PK itu masih bisa dimanfaatkan lebih luas. Selain diperbarui tiap tahun, data keluarga yang dikumpulkan sangat detail. Proses pendataan pun melibatkan ratusan ribu kader, pendamping keluarga, dan petugas lapangan. Hasil yang teruji membuat Hasto berharap BKKBN tetap diberi kepercayaan melakukan pendataan keluarga di masa depan seperti yang selama ini sudah dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.

”Data bukan segala-galanya. Namun, tanpa data, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.