18,8 Juta Keluarga Akan Mendapat Bantuan Langsung Tunai El Nino

Pemerintah akan mengucurkan dana bantuan langsung tunai El Nino Rp 7,52 triliun. Warga bisa mengecek namanya lewat laman Cek Bansos.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga lanjut usia mendapatkan bantuan langsung tunai Rp 600.000 di Kantor Pos Bongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/9/2022). Bantuan tersebut sebagai bentuk jaminan sosial bagi warga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang makin tinggi.

JAKARTA, KOMPAS — Bantuan langsung tunai untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan akibat fenomena El Nino akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga. Setiap keluarga penerima bantuan akan mendapat uang Rp 200.00 per bulan selama November dan Desember 2023.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, total anggaran pemerintah untuk bantuan langsung tunai (BLT) El Nino ini sebesar Rp 7,52 triliun. Dana ini diambil dari anggaran tambahan yang diberikan Kementerian Keuangan sebesar Rp 8,819 triliun. Penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

”BLT El Nino kami usulkan melalui PT Pos. Kami berani dua bulan karena dengan PT Pos itu lebih cepat supaya tuntas sebelum akhir tahun ini,” kata Risma dalam Rapat Kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Risma menegaskan, penerima bantuan hanya nama-nama yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, data penerima BLT El Nino akan dibahas lagi dengan Kementerian Keuangan karena anggaran tambahan belum masuk ke DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemensos.

DTKS merupakan acuan pemerintah untuk menetapkan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa contohnya yaitu Program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), serta sembako/bantuan pangan nontunai. Penyaluran bansos mengacu pada DTKS.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Masyarakat bisa mengecek namanya termasuk dalam daftar penerima atau tidak secara daring melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Verifikasi data penerima bisa dilakukan dengan mudah, yaitu dengan melampirkan swafoto bersama KTP.

”Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan anggaran bantuan di Kementerian Sosial itu menggunakan data DTKS. Saya tidak bisa tidak bisa lewat yang lain karena sudah dipatok dengan undang-undang itu,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini tidak menjamin BLT El Nino akan berkelanjutan karena Presiden Joko Widodo hanya memerintahkan untuk pemberian bantuan selama dua bulan, November dan Desember 2023. Jadi, BLT El Nino termasuk dalam bantuan tambahan sesuai momentum tertentu.

”Saya belum mendapat perintah untuk tahun depan. Kalau yang sekarang, sudah ada perintah untuk kami berikan. BLT El Nino ini tambahan,” tutur Risma.

Baca juga: Aktivitas Manusia Berpengaruh pada Perubahan Pola El Nino

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk menyiapkan BLT El Nino demi mempertahankan daya beli warga. Pemerintah memastikan cadangan pangan, khususnya beras, masih aman. Selain itu bantuan beras dari Badan Pangan Nasional disalurkan sebanyak 10 kilogram per keluarga.

Saya belum mendapat perintah untuk tahun depan. Kalau yang sekarang, sudah ada perintah untuk kami berikan. BLT El Nino ini tambahan.

”Karena ada super-El Nino, dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli masyarakat, kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino,” kata Presiden Joko Widodo seusai mengecek stok beras di Gudang Bulog Sumatera Barat, di Kota Padang, Rabu, 25 Oktober 2023 (Kompas.id, Rabu, 25 Oktober 2023).

Dalam rapat ini, Risma melaporkan realisasi anggaran Kementerian Sosial sepanjang tahun anggaran 2023 sekitar Rp 62,74 triliun atau 79 persen dari total anggaran sebesar Rp 79,41 triliun. Anggaran Kemensos diproyeksikan terserap hingga 99,10 persen pada akhir 2023.

Bantuan pangan

Hingga awal November 2023, Kemensos telah menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT)/sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Realisasi kedua program tersebut menyentuh angka 98 persen.

Pada program BPNT/sembako, sudah tersalur 99,23 persen dari target Rp 45,12 triliun, dengan transaksi 98,08 persen. Sementara PKH sukses tersalur 98,20 persen dari target Rp 28,70 triliun, dan transaksi sejumlah 97,30 persen.

Baca juga: Beras, Fakta atau Angka?

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selly Andriany Gantina, meminta Kemensos memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang bertugas menyalurkan bantuan. Hal ini agar Kemensos tidak ditagih warga yang belum tahu penyaluran bantuan tidak hanya dilakukan Kemensos.

”Jangan sampai nanti saat pertanggungjawaban keuangan di ujung yang disalahkan Kemensos, padahal data yang digunakan adalah DTKS,” ucap Selly.