Kesempatan Magang Kerja bagi Mahasiswa Kembali Dibuka
Kesiapan lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja menjadi perhatian perguruan tinggi dan industri. Kolaborasi diperkuat untuk membuka kesempatan magang kerja.
Oleh
ESTER LINCE NAPITUPULU
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha dan industri membuka diri menjadi inkubator bagi penguatan kompetensi mahasiswa lewat program magang dan studi independen bersertifikat. Pada tahun 2024 sebanyak 117.500 mahasiswa ditargetkan bisa ikut magang untuk mendukung kesiapan kerja.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam mengutarakan hal itu, di Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Kesuksesan salah satu program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek, yakni magang dan studi independen bersertifikat (MSIB), butuh kolaborasi kuat antara penyelenggara pendidikan tinggi serta pelaku dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Kolaborasi tersebut akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghasilkan talenta-talenta berbakat yang nantinya menjadi sumber daya manusia (SDM) yang siap bersaing dan memimpin pembangunan bangsa.
”Semoga dengan adanya kolaborasi antara dunia kampus dan dunia kerja melalui Program MSIB bisa menghasilkan talenta terbaik untuk membangun kemajuan bangsa dan negara ke depan,” kata Nizam.
”Kami berharap ke depannya mitra akan semakin banyak menerima mahasiswa program MSIB yang bisa magang di perusahaannya sehingga kolaborasi bisa terus diperkuat,” ujarnya.
Pelaksanaan MSIB hingga kini menjadi inkubator penguatan kompetensi bagi 100.000 lebih mahasiswa akademik dan vokasi yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Pada tahun 2024 yang merupakan tahun kelima MSIB nanti ditargetkan bisa menerima 117.500 mahasiswa.
Semoga dengan adanya kolaborasi antara dunia kampus dan dunia kerja melalui Program MSIB bisa menghasilkan talenta terbaik untuk membangun kemajuan bangsa dan negara ke depan.
Pekan lalu, tim pelaksana Program MSIB melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) bersama dengan 220 lebih mitra DUDI. Selain mitra perusahaan DUDI dan instansi kepelatihan, acara ini mengundang perwakilan perguruan tinggi akademik dan vokasi dari berbagai wilayah.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati mengapresiasi pelaksanaan Program MSIB yang juga mengikutsertakan mahasiswa dari pendidikan tinggi vokasi. Hal ini turut membangun kerangka pendidikan tinggi vokasi lebih baik beberapa tahun terakhir.
”Menyiapkan mahasiswa agar menjadi insan profesional tidak mengingkari hakikat pendidikan. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan agar penyelenggaraan pendidikan mendekatkan peserta didik dengan hidup dan kehidupannya,” ujar Kiki menegaskan.
Menurut Kepala Program MSIB Wachyu Hari Haji, pada tahun 2024 Mendikbudristek menargetkan untuk memberikan kesempatan bagi 117.500 mahasiswa. ”Target ini amat besar, tapi tak mustahil dengan dukungan dari mitra, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait,” ujar Wachyu.
Industri digital
Salah satu program MSIB yang berjalan sukses ialah program Bangkit, kolaborasi Kemendikbudristek dengan Google, Goto, dan Traveloka yang memberikan pelatihan kesiapan karier bagi mahasiswa di bidang teknologi.
Program tersebut berlangsung sejak tahun 2021 guna meningkatkan kemampuan digital yang akan membantu para mahasiswa menguasai teknologi digital agar dapat bersaing di dunia kerja yang semakin digital.
Product Marketing Manager Google dan Program Lead Bangkit Dora Songco menyampaikan, program Bangkit bisa mengubah kehidupan talenta digital Indonesia.
Hal ini sesuai dengan visi program itu untuk mencetak lulusan berkaliber tinggi lewat pembelajaran berupa keterampilan teknis (technical skill), keterampilan nonteknis (soft skill), dan bahasa Inggris profesional. Program ini juga memberi aneka manfaat bagi peserta, mulai dari peningkatan skill hingga peluang kerja.
Dora menyebut, 57 persen alumni Bangkit berhasil mendapatkan sertifikasi, 90 persen peluang kerja, 95 persen peningkatan keterampilan berbahasa Inggris, 30 persen inkubasi usaha rintisan, 16 persen peluang kerja via Capstone, dan 103 perusahaan perekrut.
Alumnus program Bangkit, Ridha Ginanjar, menuturkan, keikutsertaan dalam program Bangkit membantunya mencapai titik karier yang saat ini sedang dijalankan.
”Melalui bekal dari program Bangkit, saya berhasil mendapat salah satu sertifikasi global dari Google. Saya juga berhasil jadi bagian dari keluarga Decoding. Dengan career fair Bangkit, saya mendapatkan pekerjaan pertama saya di Decoding Indonesia,” ujar Ridha.
Secara terpisah, Universitas Multimedia Nusantara (UMN) mendapat dukungan dari Pemerintah Korea Selatan melalui Badan Bantuan Internasional Pemerintah Korea Selatan (KOICA) untuk melanjutkan batch 5 pengembangan sumber daya manusia pada bidang smart factory dan cloud-big.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UMN Andrey Andoko, dalam keterangan pers, menjelasakan, program ini ditujukan untuk warga negara Indonesia yang sedang studi ataupun lulus studi. Di batch 5 akan ada tujuan dan visi berbeda dari program ini.
”Tujuan program ini tetap sama, tetapi yang menjadi kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Seperti pada perusahaan Hyundai Indonesia yang saat ini membutuhkan pengetahuan mengenai baterai mobil listrik,” ujar Andrey.
Program kerja sama KOICA, Silla University, dan UMN ini bertujuan agar masyarakat Indonesia lebih mahir dalam bidang teknologi. Program ini diajar oleh dosen berpengalaman di bidangnya dan peserta akan disalurkan pada perusahaan-perusahaan Korea.
”Dengan ada kerja sama antara KOICA, Silla University, dan UMN, menjadikan infrastruktur untuk edukasi. UMN turut membantu membesarkan dan memperluas program,” kata perwakilan dari Wakil Kementerian Kerja Sama Pembangunan Internasional HAHN, Gyeong-Phil.
Diskusi mengenai program mendatang terus dilakukan, termasuk kesempatan membantu mahasiswa di masa depan. ”Internship (pemahiran) di perusahaan Korea dan research community oleh dosen bisa dibahas kedua pihak,” ucap Kim Jeong-Min selaku Manajer Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea.