KSP Berkomitmen Kawal Pengusulan Reog Ponorogo ke UNESCO

Kantor Staf Presiden berkomitmen terus mengawal pengusulan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Dokumen usulan, menurut rencana, diserahkan ke UNESCO pada Desember 2024.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Penampilan tari reog Ponorogo di kompleks Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Minggu (27/8/2023). Selain untuk mengenalkan budaya kepada masyarakat, pawai ini juga untuk mendukung pengusulan seni budaya reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.

JAKARTA, KOMPAS — Kantor Staf Presiden akan terus mengawal pengusulan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB kepada Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Hingga kini, reog Ponorogo berada pada urutan ke-39 dalam daftar WBTB UNESCO yang akan disidangkan pada Desember 2024.

”KSP berkomitmen terus mengawal hingga disidangkannya WBTB Reog Ponorogo pada Desember 2024,” kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

KSP berkomitmen untuk terus mengawal hingga disidangkannya WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Reog Ponorogo pada Desember 2024.

Pada kesempatan tersebut, Abetnego menuturkan, perjuangan selama ini untuk mengusulkan reog Ponorogo menjadi WBTB UNESCO sudah sangat panjang. Kantor Staf Presiden pun sejak April 2022 telah terlibat dan ikut mendorong diakuinya kesenian Reog Ponorogo tersebut oleh UNESCO.

Baca juga: Dukung Pengusulan Reog Ponorogo ke UNESCO

KANTOR STAF PRESIDEN

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan

Secara maraton, Abetnego mengatakan, Kantor Staf Presiden juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kementerian PMK); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Pemerintah Daerah Ponorogo, dan perwakilan UNESCO di Indonesia.

Optimistis reog masuk WBTB UNESCO

Rapat koordinasi dimaksud digelar untuk mencari solusi agar reog Ponorogo dapat diusulkan menjadi WBTB UNESCO. ”Bapak Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan juga bersurat ke Mendikbudristek terkait pengajuan reog Ponorogo sebagai WBTB UNESCO,” kata Abetnego.

Ada 13 grup reog Ponorogo tersebar di 6 negara, yakni di Amerika, Belanda, Korea, Jepang, Hong Kong, dan Malaysia.

Baca juga: Memanggungkan Budaya Nusantara dalam World Culture Festival di Amerika

Abetnego menuturkan, pihaknya optimistis kesenian reog Ponorogo akan lolos sebagai WBTB UNESCO. Hal ini mengingat penyebaran dan eksistensi kesenian tersebut sangat luas di sejumlah daerah di Indonesia dan bahkan hingga mancanegara. ”Ada 13 grup reog Ponorogo tersebar di enam negara, yakni di Amerika, Belanda, Korea, Jepang, Hong Kong, dan Malaysia,” ujarnya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ratusan seniman dan masyarakat mengikuti acara Pawai Budaya Reog Ponorogo di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Siaran pers Kantor Staf Presiden menyebutkan, hingga saat ini dukungan agar reog Ponorogo diakui sebagai WBTB UNESCO terus bermunculan. Pada Minggu (27/8/2023), misalnya, dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk Pawai Budaya Reog Ponorogo 2023 yang digelar di Jakarta.

Dokumen akan diserahkan ke UNESCO pada Desember

Pada kesempatan itu dilakukan pula penyerahan secara simbolis dokumen pengajuan WBTB Reog Ponorogo. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Paguyuban Reog Susiwijono Moegiarso menyerahkan dokumen dimaksud kepada Menko PMK Muhadjir Effendy.

Baca juga: Pawai Reog Ponorogo, Upaya untuk Melestarikan Budaya Bangsa

Dokumen tersebut selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid. Dokumen itu selanjutnya akan diserahkan kepada UNESCO untuk disidangkan pada Desember 2024.

Seperti diberitakan Kompas.id(27/8/2023), Hilmar Farid menuturkan, pengusulan reog Ponorogo menjadi WBTB UNESCO sudah berada dalam tahap dossier atau pengiriman berkas. Perbaikan berdasarkan ulasan UNESCO akan dikirimkan pada September 2023. Adapun keputusannya akan disidangkan pada 2024.