Bappenas Ajak Pemda Bekerja Sama Prioritaskan Pembangunan Berkelanjutan

Bappenas mengungkapkan, banyak pemerintah daerah yang belum mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup dalam rencana pembangunannya. Padahal, Bumi sedang diterpa krisis iklim.

DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sebuah batu runtuh dari ujung tebing di lubang bekas tambang sehingga menimbulkan riak dan bunyi seperti dentuman, di Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (22/1/2021). Lubang tambang di Kalsel yang penuh dengan izin pertambangan masih banyak yang belum direklamasi.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Upaya ini harus dilakukan demi menjaga lingkungan hidup yang semakin terancam perubahan iklim.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan, selama ini isu keberlanjutan lingkungan hidup sering dikesampingkan dalam pembangunan di daerah. Padahal, pemerintah daerah bisa meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membantu menyusun RPJMD yang berorientasi pembangunan berkelanjutan.

”Ini harus didukung oleh daerah. Kalau daerah tidak mendukung, tidak akan terjadi sinergi antara pusat dan daerah. Baik RPJMD maupun RPJPD memasukkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim menjadi prioritas daerah,” kata Medrilzam sesuai penandatanganan kerja sama Bappenas dengan pemda Bengkulu, Sumatera Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Kerja sama ini menyusun rencana pembangunan yang tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Proyek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan limbah sesuai dengan sektor prioritas proyek pembangunan rendah karbon.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga melihat kondisi Pantai Trisik di Kecamatan Galur, Kulon Progo, DI Yogyakarta, yang terkena abrasi, Senin (7/8/2023).

Medrilzam menegaskan, pemerintah daerah harus berani mengatur pelaku industri yang tidak mengindahkan semangat menyelamatkan lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ini juga bisa memitigasi dampak dari siklus bencana lima tahunan.

”Tidak hanya menurunkan emisi, kita memang punya target itu, tetapi ke depan juga perlu menurunkan intensitas emisi. Ekonomi tetap harus tumbuh pada saat kita menurunkan emisi. Yang saya lihat sekarang daerah belum sejalan dengan kebijakan menurunkan emisi,” ucapnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, RPJM Nasional 2020-2024 telah mengamanatkan arah pembangunan Indonesia berorientasi pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dia berharap upaya ini tidak hanya berhenti di perencanaan, tetapi berlanjut sampai mendapatkan hasil.

”Kerugian akibat perubahan iklim itu bisa mencapai Rp 544 triliun selama 2020-2024. Karena itu, kami di Bappenas menguatkan isu ini. Jadi, pimpinan daerah harus fokus pada hal ini,” kata Soeharso.

Baca juga: Perubahan Iklim Menyatukan Manusia Purba

KOMPAS/PRIYOMBODO

Buruh tani memanen padi di Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/8/2023).

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, pihaknya akan melibatkan semua pihak di Bengkulu untuk menyusun RPJMD yang rendah karbon dan berketahanan iklim. Bengkulu yang memiliki topografi pesisir laut dan lahan perbukitan yang masih 46 persen memiliki potensi besar untuk dibangun secara berkelanjutan.

”Kami meminta kementerian untuk menjelaskan operasionalnya seperti apa penerapannya, khususnya di Bengkulu yang fokusnya untuk wilayah pesisir laut, lahan, dan perbukitan. Terlebih Pertamina Geothermal Energi itu sedang mengeksplorasi 20 sumur sumber panas bumi yang berpotensi dimaksimalkan,” kata Rohidin.

Adapun beberapa kegiatan yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca, antara lain, dengan memanfaatkan biogas untuk kebutuhan rumah tangga, rehabilitasi hulu daerah aliran sungai, konservasi ekosistem nipah dan hutan penyangga, serta peningkatan pertanian berkelanjutan demi ketahanan pangan bagi masyarakat rentan. Kemudian memproyeksikan iklim dan mengatur strategi adaptasi penanaman pangan, meningkatkan model reformasi agraria, dan memanfaatkan lahan bekas tambang untuk wisata mangrove.

Sejumlah upaya ini sudah dilakukan dan diklaim berhasil oleh Bappenas di tujuh provinsi, yakni Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Meski demikian, Suharso menekankan bahwa setiap provinsi memiliki kekhasan masing-masing sehingga perlu perencanaan yang matang untuk dijadikan RPJMD.

Baca juga: Bumi Mendidih, Bencana di Mana-mana