Menimbang Urgensi Pertemuan Menkes Budi dan Elon Musk

Pertemuan antara Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan miliader Elon Musk mengungkit sejumlah pertanyaan. Transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia seharusnya dilakukan secara menyeluruh.

MALCOLM DENEMARK/FLORIDA HARI INI MELALUI AP

SpaceX meluncurkan satelit komunikasi Starlink di atas roket Falcon 9 pada Sabtu, 13 Juni 2020, pukul 05.21 dari Kompleks Peluncuran Stasiun Angkatan Udara Cape Canaveral 40. Eksposur peluncuran selama empat menit dilihat dari Taman Lori Wilson di Pantai Kakao.

JAKARTA, KOMPAS — Beragam pertanyaan terkait upaya pemerintah mewujudkan transformasi sistem kesehatan digital muncul setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Elon Musk di Amerika Serikat, Jumat (4/8/2023). Publik meminta rencana kerja sama penyediaan akses internet di puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ini dilakukan secara transparan.

Pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, menilai, rencana pemerintah menggandeng Starlink, bagian dari SpaceX milik Elon tersebut, belum terlalu penting. Sebab, transformasi layanan kesehatan primer seharusnya dilakukan menyeluruh.

”Dalam konteks kerja sama, perlu dipahami siapa yang lebih diuntungkan dalam kerja sama bersama Starlink? Benarkah kerja sama ini akan mengatasi ketimpangan akses digital? Atau justru sebaliknya berpotensi meningkatkan kesenjangan akses?” kata Diah, Selasa (8/8/2023).

Menurut dia, persoalan keterbatasan akses puskesmas di Indonesia tidak hanya mencakup jaringan internet. Masih banyak puskesmas yang kesulitan akses listrik sehingga kehadiran jaringan internet belum sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Dalam konteks kerja sama, perlu dipahami siapa yang lebih diuntungkan dalam kerja sama bersama Starlink?

ARSIP KEMENTERIAN KESEHATAN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Elon Musk di Amerika Serikat pada Jumat (4/8/2023). Budi mewakili Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama penyediaan akses internet di puskesmas yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jika sepakat, Starlink, perusahaan jaringan satelit bagian dari SpaceX milik Elon ini, akan menyediakan internet murah ke daerah 3T tersebut.

Selain itu, perlu juga perbaikan pengelolaan data pasien secara elektronik, optimalisasi konsultasi jarak jauh, hingga pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan untuk penggunaan teknologi baru.

Belum lagi masalah biaya jasa internet dari Starlink yang tidak murah. Biaya itu belum tentu bisa ditanggung dalam anggaran puskesmas. Harga berlangganan internet Starlink paket global roaming senilai 200 dollar AS atau sekitar Rp 3 juta per bulan.

Di sisi lain, jangkauan provider fiber optik di Tanah Air masih sangat terbatas. Starlink dengan tawaran akses internet tanpa kabel fiber optik melalui satelit bisa menjadi pilihan solusi dari permasalahan ini.

Namun, Diah mempertanyakan terkait dengan keamanan data kesehatan masyarakat jika nantinya data disimpan di server Starlink. Sementara Indonesia belum memiliki regulasi yang menjadi keamanan data. Keinginan pemerintah untuk memeratakan akses internet di puskesmas daerah 3T juga harus diimbangi dengan penguatan literasi digital untuk tenaga kesehatan, hingga pemenuhan akses layanan yang membaik di tiap puskesmas.

”Bagaimana keamanannya? regulasi keamanan data belum ada, siapa lembaga yang akan berwenang mengawasi dan mengevaluasi, bagaimana pemulihan jika terjadi kebocoran data?” ucap Diah.

Baca juga: Menumbuhkan Otak Mini Manusia di Luar Angkasa

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Warga melintas di sumur air bersih dengan latar belakang tendon air (warna biru) dan bangunan AFC Health Center Puskesmas Plus Bakti Nusantara Aik Mual, Minggu (26/6/2022), melalui program pembangunan daerah 3T oleh Yayasan Tunas Bakti Nusantara yang berkerja sama dengan AFC, Polda NTB, TNI, dan Pemkab Lombok Barat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena turut mempertanyakan pertemuan Budi dan Elon. Komisi IX berencana memanggil Budi untuk menjelaskan hasil pertemuannya dengan miliarder asal AS tersebut. Sebab, legislator di Senayan belum mengetahui secara rinci terkait rencana kerja sama yang akan dijalin pemerintah.

”Pertemuan itu sebenarnya hal baik, tetapi infrastruktur telekomunikasi, kan, seharusnya urusannya Kemenkominfo. Kami ingin mendengar langsung dari Pak Menkes dalam rapat di Komisi XI agar jelas duduk perkaranya, terutama terkait keamanan sibernya,” ucap Melki.

Baca juga: Warganet Tak Menginginkanmu, Elon

Kementerian Kesehatan mencatat, sampai saat ini masih ada 2.200 puskesmas dan 11.100 puskesmas pembantu yang belum memiliki akses internet. Menurut Menkes Budi, koneksi internet di puskesmas pelosok perlu untuk akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan mempermudah akses komunikasi antardaerah sekaligus mendukung agenda digitalisasi transformasi kesehatan yang digaungkan pemerintah.

”Dengan adanya akses internet, konsultasi layanan kesehatan dapat dilakukan secara daring. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan lewat pelatihan jarak jauh juga bisa dilakukan,” kata Budi dalam siaran persnya, Minggu (5/8/2023).

Dengan hadirnya internet di puskesmas di daerah 3T, pencatatan kondisi medis masyarakat akan terekam dengan baik dan bermuara di aplikasi Satu Sehat. Ini akan memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan membuat arah kebijakan untuk kesehatan masyarakat.

Adanya layanan internet di seluruh pelosok Indonesia ini juga bisa membantu perpanjangan izin praktik (SIP) tenaga kesehatan lima tahun sekali melalui Satu Sehat yang transparan. Namun, pertemuan Budi dan Elon ini masih penjajakan awal.

Starlink adalah satelit pertama dan terbesar di dunia dengan konstelasi menggunakan orbit bumi yang rendah untuk menghadirkan internet broadband yang mampu mendukung aktivitas dalam jaringan. Filipina, Rwanda, Mozambik, dan Nigeria telah menggunakan teknologi mereka.

Pada 19 Juni 2023, pemerintah meluncurkan Satelit Multifungsi Indonesia Raya 1 atau Satelit SATRIA 1 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. SATRIA 1 diluncurkan untuk pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur digital di pusat-pusat layanan publik seluruh Indonesia, mulai dari layanan di sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri.

Teknologi dari satelit senilai sekitar Rp 8 triliun ini memungkinkan akselerasi penyediaan internet di desa-desa yang tidak dapat dijangkau teknologi fiber optik dalam 10 tahun ke depan.

Baca juga: Tuntaskan Dulu Persoalan Mendasar Pelayanan Kesehatan Primer