Tuntaskan Dulu Persoalan Mendasar Pelayanan Kesehatan Primer
Transformasi layanan kesehatan primer yang dimulai dari pembenahan pada tantangan struktural perlu dilakukan. Komitmen pemangku kepentingan dan peningkatan kualitas pada SDM kesehatan juga diperlukan.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
KOMPAS/KHAERUL ANWAR
Seorang pasien dirawat di ruang unit gawat darurat Puskesmas Nipah, Desa Malaka, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Rabu (24/4/2019). Puskesmas yang rusak akibat gempa itu dibangun kembali menggunakan dana bantuan yang dihimpun dari pembaca harian Kompas.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Meski begitu, persoalan mendasar yang menjadi tantangan dalam pelayanan di fasilitas kesehatan primer harus dituntaskan terlebih dahulu.
Sejumlah tantangan yang harus diselesaikan dalam transformasi fasilitas kesehatan primer disebutkan dalam kajian ”Foresight untuk Menata Masa Depan Layanan Kesehatan Primer Indonesia”. Kajian tersebut dirilis oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).
Pendiri CISDI yang juga peneliti utama kajian Foresight Layanan Kesehatan Primer, Diah Saminarsih, di Jakarta, Kamis (8/9/2022), mengatakan, sejumlah tantangan struktural dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia, antara lain, minimnya pelibatan komunitas dan pemangku kebijakan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kurang berkualitas, komitmen politik yang kurang, serta minimnya anggaran dan sumber daya yang mumpuni.
”Untuk menghadapi itu, skenario yang paling ideal yang harus diterapkan adalah reformasi atau revolusi pada sistem pelayanan kesehatan primer. Dengan begitu, transformasi pada fasilitas kesehatan primer dilakukan secara utuh dan kuat sehingga terjadi perubahan yang mendasar,” tuturnya.
KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
Warga mengantre untuk mengambil obat di Puskesmas Pondok Kacang Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/3/2020)
Diah menuturkan, sejumlah rekomendasi pun telah disusun agar transformasi pada sistem kesehatan primer dapat terlaksana dengan optimal. Terdapat lima rekomendasi yang diusulkan, yakni reformasi kepemimpinan dan tata kelola sistem kesehatan, reformasi kualitas kebijakan publik, pencapaian cakupan kesehatan semesta (UHC), reformasi model layanan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan.
Untuk mencapai hal itu, sejumlah langkah perlu dilakukan. Investasi pada layanan kesehatan primer secara bertahap perlu ditambah setidaknya hingga 1 persen dari nilai produk domestik bruto Indonesia. Selain itu, komitmen dan kemandirian pemerintah daerah perlu didorong, redistribusi pada puskesmas dan klinik swasta, dan tarif kapitasi harus disesuaikan.
Skenario yang paling ideal yang harus diterapkan adalah reformasi atau revolusi pada pada sistem pelayanan kesehatan primer. Dengan begitu, transformasi pada fasilitas kesehatan primer dilakukan secara utuh dan kuat sehingga terjadi perubahan yang mendasar. (Diah Saminarsih)
Skema anggaran kesehatan masyarakat di Indonesia belum memprioritaskan layanan kesehatan primer. Data National Health Account pada 2019 menunjukkan, anggaran rumah sakit mencapai 55 persen dari total belanja, sedangkan total anggaran untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama hanya 23,7 persen.
”Untuk transformasi, dari sisi operasional bisa dilakukan juga dengan menata ekosistem digital di fasilitas kesehatan primer. Itu tidak hanya untuk mengelola big data, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk menyarikan data menjadi pengetahuan dan temuan baru,” kata Diah.
Anggota Komisi Ilmu Kedokteran AIPI, Akmal Taher, menuturkan, pemahaman mengenai fasilitas kesehatan primer juga perlu diluruskan. Fasilitas kesehatan primer meliputi puskesmas, klinik pratama, serta praktik dokter. Itu artinya, membenahi fasilitas kesehatan primer tidak hanya membenahi puskesmas dan posyandu saja.
KOMPAS/ANGGER PUTRANTO
Bidan Dayu Ummu Kholisyah (44) mengunjungi dan memeriksa kesehatan Satrah (87) di rumahnya di Kertosari, Banyuwangi, Senin (15/1). Sejak 2014, Puskesmas Kertosari memiliki program Gerakan Tanggap Aksi Cepat yang merupakan upaya jemput bola bagi masyarakat risiko tinggi.
Ketua AIPI Satryo Soemantri Brodjonegoro menambahkan, transformasi layanan kesehatan primer merupakan kunci untuk membangun kembali sistem kesehatan yang lebih tangguh pascapandemi Covid-19. Layanan kesehatan primer seharusnya menjadi fondasi kesehatan di masyarakat. Fasilitas kesehatan primer merupakan layanan kesehatan terdekat di masyarakat sehingga aksesnya pun lebih terjangkau dan lebih bisa diterima.
”Perlu ada reformasi mendasar di bidang kepemimpinan dan tata kelola, kebijakan publik, model layanan, jaminan kesehatan, dan SDM kesehatan agar layanan kesehatan primer bisa benar-benar mewujudkan akses kesehatan untuk semua,” katanya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah telah berkomitmen untuk menjalankan transformasi kesehatan primer. Hal itu dilakukan melalui transformasi puskesmas dan posyandu. Posyandu akan difungsikan untuk melayani seluruh siklus hidup manusia, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, hingga warga lansia.
Layanan pun akan terstandardisasi. Pemeriksaan dasar dan penapisan kesehatan dasar bisa dilakukan di posyandu prima. ”Kita juga akan merapikan program-program yang dijalankan sehingga bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
