Jamin Keberlanjutan Pendidikan Anak dari Keluarga Kurang Mampu

Akses pendidikan bermutu hingga ke perguruan tinggi jadi kendala bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Karena itu, pemerintah memberikan jaminan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Dukungan kuliah bagi keluarga tidak mampu lewat program KIP Kuliah membantu para mahasiswa yang potensial tetap bisa meraih mimpi untuk kuliah tanpa terkendala biaya. Di foto terlihat sejumlah mahasiswa Universitas Cenderawasih di Jayapura, Papua, penerima KIP Kuliah yang merasa yakin bisa meraih mimpi menjadi sarjana sesuai cita-cita dengan dukungan biaya kuliah dan biaya hidup.

JAKARTA, KOMPAS — Keberlanjutan pendidikan anak-anak sekolah dari keluarga tidak mampu hingga perguruan tinggi dijamin pemerintah. Mereka yang memiliki potensi akademik diprioritaskan untuk tetap mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah sehingga tidak terkendala menuntaskan pendidikan.

Subkoordinator Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Muni Ika mengutarakan hal itu dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar bertajuk ”Wujudkan Masa Depan Gemilang dengan KIP Kuliah”, di Jakarta, Kamis (3/8/2023),

Menurut Muni Ika, kelanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin yang sudah menerima KIP di sekolah ataupun penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah diprioritaskan untuk meraih jenjang pendidikan tertinggi. Kesempatan kuliah sesuai impian atau cita-cita mereka di perguruan tinggi mana pun juga didukung dengan KIP Kuliah yang memberikan biaya kuliah dan biaya hidup hingga lulus kuliah.

Baca juga: Calon Mahasiswa dari Keluarga Miskin Makin Percaya Diri Kuliah di Perguruan Tinggi Terkemuka

Hingga tahun 2022, sebanyak 1,2 juta orang menerima manfaat KIP Kuliah. Untuk tahun 2023, sekitar 800 mahasiswa yang sedang berjalan dan mahasiswa baru menerima KIP Kuliah. Sekitar 400.000 orang selesai kuliah dan menjadi sarjana dengan dukungan KIP Kuliah.

Muni mengutarakan, jumlah pendaftar KIP Kuliah meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah pendaftar KIP Kuliah sekitar 689.000 orang, pada tahun 2021 naik menjadi sekitar 840.000 orang, tahun berikutnya sekitar 941.000 orang, dan per 3 Agustus 2023 sudah terdata sekitar 996.000 pendaftar. Padahal, pendaftaran masih dibuka hingga 31 Oktober.

Muni menambahkan, kebijakan pembiayaan KIP Kuliah tidak lagi sama (flat), tetapi disesuaikan dengan pilihan program studi (akreditasi) dan indeks kemahalan hidup di daerah perguruan tinggi berada. Hal ini memberi rasa percaya diri bagi keluarga tidak mampu untuk mendaftar kuliah di perguruan tinggi ternama di kota-kota besar.

”Kami ingin memastikan anak dari keluarga miskin tetap difasilitasi untuk terus bersekolah setinggi mungkin. Kuota KIP Kuliah di perguruan tinggi diprioritaskan untuk lulusan SMA/SMK (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan) yang berhasil diterima kuliah,” ujarnya.

Penerima KIP Kuliah diprioritas yang menerima KIP di sekolah, pemegang kartu keluarga sejahtera, penerima bantuan sosial, seperti program keluarga harapan, atau masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika tidak punya KIP sekolah, tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial atau KKS, maka dalam regulasi tahun 2023 masyarakat yang terdata terkait kemiskinan ekstrem atau dari panti asuhan juga diprioritaskan.

Kami ingin memastikan anak dari keluarga miskin tetap difasilitasi untuk terus bersekolah setinggi mungkin. Kuota KIP Kuliah di perguruan tinggi diprioritaskan untuk lulusan SMA/SMK (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan) yang berhasil diterima kuliah.

”Kalau tidak masuk kategori di atas, tetap bisa menjadi prioritas jika penghasilan orangtua tidak lebih dari Rp 4 juta per bulan. Kalau lebih dari Rp 4 juta, tetapi dibagi dengan anggota keluarga menjadi di kisaran Rp 750.000, tetap bisa diprioritaskan,” ujar Muni.

Melampaui kuota

Sementara itu, Rektor Universitas Pembangunan Veteran (UPN) Yogyakarta M Irhas Effendi mengatakan, kuota KIP Kuliah yang diperoleh kampus negeri ini sebenarnya selalu lebih rendah dari jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang diterima. Namun, perguruan tinggi negeri (PTN) harus ada komitmen untuk tidak menolak calon mahasiswa yang memenuhi syarat meskipun terkendala kemampuan finansial.

Menurut Irhas, kampus kemudian membuat prioritas sesuai ketentuan sehingga calon mahasiswa penerima KIP Kuliah tepat sasaran. Adapun mahasiswa lainnya yang juga butuh bantuan tetap bisa mendapatkan bantuan. Salah satunya, kampus menggugah dukungan dari para mitra perusahaan.

Jihan Dermawan, penerima KIP Kuliah 2021, mahasiswa prodi akuntansi Politeknik Negeri Bandung, menuturkan, beasiswa KIP Kuliah membantu dirinya untuk berani mewujudkan mimpi berkuliah. Dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021 memengaruhi kemampuan finansial keluarganya sehingga Jihan hampir tidak bisa kuliah.

Baca juga: Orangtua Indonesia Makin Sulit Biayai Kuliah Anak

KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sekitar 50 dokter residen peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, menggelar aksi untuk menuntut penurunan biaya operasional pendidikan (BOP), Jumat (24/7/2020). Uang kuliah yang mencapai Rp 24 juta per semester dinilai terlalu memberatkan ketika pemasukan mereka kurang semasa pandemi Covid-19.

Sementara Marata Septi, penerima KIP Kuliah 2020, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bisa kuliah tanpa beban finansial. Dengan dukungan KIP Kuliah, saat pandemi dan harus belajar daring, dirinya dapat memakai biaya hidup untuk membeli komputer jinjing atau laptop. Dia menunjukkan prestasi dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,6 serta mengikuti berbagai kursus dan lomba bisnis.

“Saya merasa tenang untuk kuliah dan bisa mengasah berbagai kemampuan lewat kursus tanpa mengkhawatirkan soal biaya,” kata Marata.