Pengembangan pendidikan dan pelatihan di Papua masih sangat diperlukan. Pendidikan formal ataupun pendidikan vokasi bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang industri.
Oleh
NINA SUSILO
·5 menit baca
MIMIKA, KOMPAS — Penguatan kualitas sumber daya manusia di Papua terus didorong baik melalui program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta. Keterampilan spesifik juga dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil industri.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pengembangan pendidikan formal, pendidikan nonformal, termasuk pendidikan vokasi terus dikembangkan di Tanah Papua. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia di Papua semakin meningkat.
”Saya kira pemerintah sudah membuat keberpihakan pada peningkatan kualitas orang asli Papua. Peningkatan itu bisa dilakukan melalui pendidikan formal dan juga terus kita kembangkan pendidikan yang sifatnya nonformal, jadi melalui balai-balai pelatihan kerja," tutur Wapres Amin seusai peninjauan ke Institut Pertambangan Nemangkawi, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (12/7/2023).
Wapres juga meminta lebih banyak pelatihan keterampilan yang dinilai diperlukan di Papua, seperti teknologi informatika, pertanian, dan pengelasan. Pada pusat pelatihan yang didirikan PT Freeport Indonesia, Institut Nemangkawi, pelatihan sekaligus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil sektor pertambangan.
Menurut Wapres, peningkatan kompetensi dan produktivitas penduduk usia produktif sangat penting untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Wapres menambahkan, beberapa strategi telah diadopsi oleh pemerintah. Salah satunya adalah mendorong transformasi pendidikan dan pelatihan vokasi dari hulu ke hilir. Dengan demikian, fokus tidak hanya pada aspek teoretis, tetapi juga pada aplikasi praktis dalam dunia nyata, memperkuat link and match lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan sektor industri serta melakukan transformasi balai latihan kerja (BLK) dengan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Wapres berharap, selain membangun infrastruktur sekolah, PT Freeport Indonesia juga melakukan transformasi pendidikan vokasi ini dari hulu ke hilir.
”Sangat diharapkan agar dukungan dari dunia industri, seperti PT Freeport Indonesia, tidak terbatas pada program corporate social responsibility (CSR), tetapi juga melibatkan kolaborasi yang berkelanjutan. Negara-negara maju telah mengakui pentingnya pendidikan vokasional dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, Indonesia juga harus ikut serta dalam proses serupa guna meningkatkan kualitas tenaga kerja,” tambahnya.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan, penguatan pendidikan membuat warga Papua bisa bersaing dengan warga dari luar Papua. Untuk itu, pelatihan dan pendidikan terus diberikan baik kepada pegawai, calon pegawai, maupun masyarakat umum.
Di PT Freeport Indonesia, sudah sekitar 40 persen pegawai yang merupakan orang asli Papua. Di jajaran direksi ada setidaknya sembilan orang asli Papua, sedangkan di jajaran manajerial 130 orang.
Institut Pertambangan Nemangkawi disebut Tony sebagai semacam balai latihan kerja untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda Papua. Para siswa bisa mengikuti pelatihan kerja, mulai dari program magang hingga program pelatihan untuk menjadi operator pertambangan dan kemampuan lain. Lulusannya akan menjadi tenaga kerja terampil (skilled worker) yang siap bekerja baik di PT Freeport Indonesia maupun perusahaan-perusahaan lain.
Institut Nemangkawi terdiri dari 15 jurusan teknik dan tiga jurusan nonteknik. Sejak 2003, menurut Tony, sudah 4.000 orang dilatih dan sebagian besar, yakni 2.500 orang, bekerja di PT Freeport Indonesia. Hampir 350 orang bekerja di perusahaan kontraktor lain. Dalam peninjauan fasilitas Institut Nemangkawi, Wapres Amin juga melihat lokasi pelatihan pengelasan melalui bus yang ditumpanginya. Para siswa berlatih mengelas.
Direktur Pembangunan Berkelanjutan PT Freeport Indonesia Klaus Wamafma mengatakan, keterampilan mengelas yang diberikan di Institut Nemangkawi sudah sampai tingkat 3G. Namun, sesuai kebutuhan, tingkat keterampilan ini akan ditingkatkan. Sebab, untuk pengeboran lepas pantai, diperlukan tenaga pengelasan sampai tingkat 9G.
Selain lokasi pelatihan pengelasan, ada pula area simulasi tambang bawah tanah, jalur pelatihan operator truk khusus pertambangan, serta area pelatihan pengeboran. Wapres juga sempat berinteraksi dengan para siswa magang yang berlatih di bagian pengeboran.
Katarak
Tak hanya itu, Wapres Amin dan Nyonya Wury juga menyambangi RSUD Kabupaten Mimika serta meninjau operasi katarak dan operasi bibir sumbing. Dalam laporannya, Koordinator Bakti Sosial Brigadir Jenderal (Purn) Bambang Irianto menyampaikan, katarak di Papua menjadi masalah bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah adat honai di kawasan pegunungan. Sebab, ketika mereka menyalakan api untuk menghangatkan badan atau memasak, asap akan terus di dalam honai dan berpengaruh pada mata.
Kali ini, operasi katarak dilakukan pada 78 pasien dengan 105 bola mata. Selain itu, dilakukan pula operasi bibir sumbing, pengobatan gigi dan pengobatan umum, serta pemberian vitamin dan sembako.
Bakti sosial sebelum ini dilakukan di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Agustus 2022 dan Januari 2023. Baksos juga dilakukan pada Juni 2023 di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Agustus mendatang, baksos dilangsungkan di Wamena dan Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Wapres Amin pun mengapresiasi baksos multihelix yang melibatkan TNI, Polri, Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), pemerintah daerah Papua Tengah, dan perusahaan swasta ini. Wapres mengatakan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mengatasi segala masalah. Karena itu, kolaborasi berbagai simpul akan menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif.
Hadir pula dalam acara ini Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Ketua umum PPAD Dony Monardo, serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk membenarkan, katarak dipicu kurangnya ventilasi di rumah adat honai. Terkait itu, pemda mendorong supaya ada ventilasi pada rumah adat tersebut atau mendorong penggunaan rumah sehat.