Dana Nusantara Perkuat Peran Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Masyarakat adat dan komunitas lokal berperan penting sebagai garda depan pelestarian lingkungan, tetapi dukungan dana untuk mereka minim. Dana Nusantara dibentuk untuk menghibahkan dana secara langsung ke mereka.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Petani Desa Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menunjukkan proses pengolahan biji kopi yang dihasilkan dari perhutanan sosial yang mereka kelola di Desa Ibun, Jumat (5/5/2023). Masyarakat Desa Ibun adalah salah satu pihak yang menerima program uji coba Dana Nusantara sejak Desember 2022. Dana itu digunakan antara lain untuk membangun rumah produksi kopi. Dana Nusantara merupakan inisiatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang ditujukan untuk memberi pendanaan langsung ke masyarakat adat serta komunitas lokal yang dianggap sebagai garda depan pelestarian lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah lembaga donor internasional sepakat mendanai penguatan peran masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia melalui Dana Nusantara. Dana ini dihimpun atas inisiatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Dana akan disalurkan langsung ke masyarakat dengan skema proposal.

Dana Nusantara diluncurkan secara resmi pada Senin (8/5/2023) di Jakarta. Namun, dana ini telah diuji coba di 30 lokasi di Indonesia sejak Desember 2022. Beberapa lokasi uji coba adalah Desa Pemayungan (Jambi), Desa Badau (Bangka Belitung), Desa Ibun (Jawa Barat), Desa Plantang (Nusa Tenggara Timur), Desa Kalaodi (Maluku Utara), dan Desa Sikalang (Sumatera Barat).

Dana ini dapat digunakan untuk lima hal. Pertama, pemetaan wilayah adat, wilayah kelola rakyat, dan lokasi prioritas reforma agraria. Kedua, peningkatan perlindungan dan pendaftaran wilayah adat. Ketiga, rehabilitasi dan restorasi lahan.

Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. kelima, pembentukan pusat pendidikan rakyat untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat. Untuk memperoleh dana ini, masyarakat adat dan komunitas lokal dapat mengajukan proposal. Hingga kini, dana diberikan ke masyarakat yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Suasana peluncuran Dana Nusantara di Jakarta, Senin (8/5/2023). Dana Nusantara merupakan inisiatif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang ditujukan untuk memberi pendanaan langsung ke masyarakat adat serta komunitas lokal yang dianggap sebagai garda depan pelestarian lingkungan.

Baca juga: Tata Kelola Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Bawa Perlindungan Alam dan Kesejahteraan

Garda depan

Menurut Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi, masyarakat adat dan komunitas lokal adalah garda depan pelestarian alam. Peran mereka penting untuk menjaga lingkungan, mitigasi krisis iklim, serta menjaga keanekaragaman hayati. Laporan Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) pun menyebutkan bahwa 80 persen keanekaragaman hayati dunia dilindungi dan dikelola masyarakat adat serta komunitas lokal.

Meski demikian, dukungan untuk masyarakat sangat minim. Dana untuk mengatasi perubahan iklim oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di dunia adalah 270 juta dollar AS atau 1 persen dari total dana global. Dari jumlah itu, hanya 16 persen atau 47 juta dollar AS yang disalurkan langsung ke mereka.

Dana untuk mengatasi perubahan iklim oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di dunia sebesar 270 juta dollar AS atau 1 persen dari total dana global.

Dengan dukungan dana yang minim, gerakan masyarakat adat dan komunitas lokal pun terbatas. Hal ini juga membuat mereka sulit mempertahankan ruang hidup dan hak atas tanah. Adapun masyarakat adat selama ini rentan terhadap kekerasan, kriminalisasi, hingga konflik agraria.

”Dengan Dana Nusantara, kami berharap kontribusi untuk mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan makin besar,” ujar Rukka. ”Kita perlu membuat terobosan baru untuk melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat serta komunitas lokal,” tambahnya.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Petani Desa Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menunjukkan proses pengolahan biji kopi yang dihasilkan dari perhutanan sosial yang mereka kelola, di Desa Ibun, Jumat (5/5/2023).

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan kelompok yang paham cara menjaga lingkungan. Adapun masyarakat telah memiliki modal sosial untuk mempertahankan lingkungan, misalnya melalui kearifan lokal warisan nenek moyang dan sikap gotong royong. Modal sosial itu akan semakin kuat bila didukung dengan dana yang cukup.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi, dana ini dapat dimanfaatkan agar masyarakat mampu menjaga alam dan sumber pangan. Dana juga bisa digunakan untuk mengelola lingkungan untuk tujuan ekologis dan ekonomis.

”Masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia tidak memiliki perlindungan hukum yang mereka butuhkan untuk menghentikan fragmentasi tanah. Jika hak tanah masyarakat diakui dan ditegakkan oleh pemerintah, ini menjamin mereka dalam mengelola lahannya secara produktif dan berkelanjutan,” tutur Zenzi.

Baca juga: Masyarakat Adat Menjaga Kelestarian Lingkungan

Adapun dana dihimpun dari beberapa pihak, antara lain oleh Ford Foundation, Aliansi Perubahan Iklim dan Tata Guna Lahan (CLUA), dan Packard Foundation. Adapun Ford Foundation menyumbangkan 2 juta dollar Amerika Serikat untuk Dana Nusantara. Ketua Ford Foundation Darren Walker mengatakan, pihaknya menargetkan untuk mengumpulkan 20 juta dollar AS dalam sepuluh tahun ke depan.

”Dana Nusantara mendukung masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola lingkungan alam, mengurangi emisi, membangun ekonomi kekayaan lokal, dan mengelola sumber daya,” ujarnya. Dana itu juga akan berkontribusi ke pencapaian NDC (kontribusi nasional terkait Kesepakatan Paris).

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Petani Desa Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menunjukkan proses pengolahan biji kopi yang dihasilkan dari perhutanan sosial yang mereka kelola, di Desa Ibun, Jumat (5/5/2023).

Perwakilan Komunitas Pembela HAM Desa Sikalang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Efda Rianti, mengatakan, komunitasnya menggunakan Dana Nusantara untuk mengembangkan usaha madu. Hingga kini, komunitasnya telah memiliki 24 koloni lebah madu dan berharap usahanya berkembang ke depan.

”Kami sudah panen pertama dan insya Allah akhir bulan ini panen kedua. Masyarakat daerah saya dekat dengan tambang batubara. Kami tidak cocok bertani dan akhirnya diusulkan untuk (mengembangkan usaha) madu saja. Kami senang sekali karena ini jadi penyemangat hidup,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Persatuan Petani Siantar-Simalungun dari Sumatera Utara, Jacob Kappau, menyebut bahwa Dana Nusantara yang diuji coba di daerahnya diunakan untuk mengembangkan sistem pertanian selaras alam. Sistem ini meminimalkan unsur kimia dalam praktik pertanian. Pertanian selaras alam dinilai komunitasnya penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan.

Baca juga: Solusi dari Masyarakat Adat untuk Sistem Pangan Berkelanjutan