Pendekatan Sosial Budaya Mempererat Persaudaraan ASEAN
ASEAN Socio Cultural Community akan membahas tiga isu utama, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan desa. Hasil deklarasi dalam pertemuan ini akan dibawa ke KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo awal Mei mendatang.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
TATANG MULYANA SINAGA
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy (kiri) bertemu dengan pelaku seni budaya dan pariwisata di Bali, Sabtu (6/5/2023) malam. Muhadjir akan memimpin pertemuan ASEAN Socio Cultural Community (ASCC) di Bali, Senin (8/5/2023).
DENPASAR, KOMPAS — Berbagai isu kawasan di Asia Tenggara akan dibahas dalam ASEAN Socio Cultural Community atau ASCC di Bali, Senin (8/5/2023). Selain sebagai soft diplomacy, pendekatan sosial budaya juga dinilai efektif mempererat persaudaraan ASEAN yang telah dijalin sejak lama.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dijadwalkan memimpin pertemuan tingkat menteri pilar sosial budaya di ASEAN itu. Deklarasi yang dihasilkan dalam ASCC ini akan dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Mei.
”Banyak urusan di ASEAN, baik bilateral maupun multilateral, lebih efektif melalui pendekatan sosial budaya, soft diplomasi. Kita akan mencoba mengarusutamakan isu itu untuk mempererat persaudaraan,” ujarnya di Bali, Sabtu malam (6/5/2023).
ASCC akan membahas tiga isu utama, yakni kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan desa. Sejumlah menteri dan pejabat di pilar sosial budaya di ASEAN dijadwalkan menghadiri pertemuan ini, yaitu dari Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste.
ABDULLAH FIKRI ASHRI
Nurhayati, calon pekerja migran Indonesia, menunjukkan aplikasi Kartu Elektronik Tenaga Kerja Luar Negeri dalam orientasi prapenempatan (OPP) di Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (3/9/2020).
Deklarasi yang nanti dihasilkan diharapkan menghadirkan kesepahaman dalam mengelola isu sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi ini juga dapat ditindaklanjuti dalam level bilateral.
Muhadjir menyebutkan, dalam isu ketenagakerjaan, deklarasi ini diperlukan untuk memberi kepastian terhadap pekerja migran. ”Tidak hanya berpihak pada kepentingan negara tertentu, tetapi dalam rangka membangun persaudaraan ASEAN dalam kaitannya dengan masalah pergerakan atau mobilitas tenaga kerja antarnegara,” jelasnya.
Isu ini dinilai strategis karena dalam beberapa waktu terakhir marak kasus pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di negara ASEAN. Sebagian korban ditipu dijanjikan gaji tinggi dengan bekerja di luar negeri.
Muhadjir menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang angkatan kerja terbesar di ASEAN. PMI bekerja di sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, dan Kamboja.
Deklarasi diharapkan menghadirkan kesepahaman dalam mengelola isu sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi ini juga dapat ditindaklanjuti dalam level bilateral.
”Ada beberapa masalah yang kelihatannya tidak cukup diselesaikan secara ad hoc, tetapi harus betul-betul ditangani dalam kerja sama regional ASEAN,” ucapnya.
Fungsional diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI Adhy Buwono mengatakan, perlindungan tidak hanya diperlukan oleh PMI, tetapi juga keluarganya di Tanah Air. Sebab, tidak jarang muncul kasus anak-anak PMI telantar setelah ditinggal orangtuanya bekerja di luar negeri.
”Jadi, keluarga yang ditinggal di negara asalnya juga membutuhkan perhatian dan perlindungan,” ucapnya.
Empat dokumen
Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional Kusnanto Anggoro mengatakan, terdapat empat dokumen yang akan dibahas dalam ASCC. Keempatnya adalah ASEAN Leaders Declaration on One Health Initiative, ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations, ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers, dan ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network.
TATANG MULYANA SINAGA
Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional Kusnanto Anggoro di Bali, Sabtu (6/5/2023).
Menurut Kusnanto, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 semakin meneguhkan pentingnya memperkuat sistem kesehatan nasional dan regional. Perlindungan terhadap nelayan migran juga tidak kalah strategis untuk mencegah eksploitasi.
Sementara itu, pembangunan perdesaan akan fokus pada ekonomi, budaya, wisata, dan konsep desa pintar. Pembangunan sektor ini turut memperhatikan kondisi desa-desa di perbatasan antarnegara.
”Pertemuan ASCC ini akan menghasilkan deklarasi-deklarasi untuk memperkuat posisi negara-negara ASEAN agar lebih responsif dalam menyikapi berbagai isu,” jelasnya.
Kepala Biro Perencanaan Kemenko PMK Iwan Eka Setiawan menyebutkan, terdapat 57 delegasi dari 11 negara yang akan menghadiri ASCC. Para delegasi tiba secara bertahap di Bali sejak Sabtu malam.
Selain pembahasan deklarasi, pertemuan ini juga akan diisi berbagai kegiatan, salah satunya pembuatan gebogan atau susunan buah sebagai sesaji. Gebogan ini akan dirangkai oleh para delegasi sebagai simbol gotong royong negara-negara ASEAN.
