Media Arus Utama Menjadi Penjernih Informasi

Peran media semakin penting dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta di tengah keganasan ”post truth”. Media arus utama diharapkan menjadi penjernih informasi di era banjir informasi saat ini.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumut, Kamis (9/2/2023). Presiden menyampaikan, media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi di era banjir informasi saat ini.

DELI SERDANG, KOMPAS — Era banjir informasi saat ini memicu masifnya penyebaran hoaks atau kabar bohong. Melalui karya jurnalistik yang terverifikasi, media arus utama diharapkan menjadi penjernih informasi dan referensi utama masyarakat.

Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumut, Kamis (9/2/2023), Presiden Joko Widodo mengatakan, isu utama dunia pers saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Sebab, masyarakat sedang kebanjiran berita, baik dari media sosial, media daring, maupun platform digital lainnya.

Presiden mengatakan, algoritma platform digital cenderung hanya mementingkan aspek komersial. Hal ini mendorong lahirnya konten-konten recehan yang sensasional sehingga mengorbankan kualitas berita dan jurnalisme otentik.

”Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat. Media konvensional yang ber-redaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan,” ucapnya.

Baca juga: Pers Mengoptimalkan Peluang di Tahun Menantang

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Telepon seluler yang saat ini tidak hanya sebatas alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber informasi dari berbagai media daring, Kamis (3/9/2020). Sebagian besar media cetak pun saat ini juga mulai berpindah menjadi media daring untuk mengikuti perkembangan zaman.

Kekhawatiran menurunnya kualitas berita bisa tergambar dari banyaknya berita yang diadukan ke Dewan Pers. Sepanjang 2022, Dewan Pers menerima 691 pengaduan kasus pers. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada tahun 2021 dengan 621 kasus.

Sekitar 97 persen pelanggaran merupakan konten media digital atau daring. Bentuk pelanggarannya beragam, mulai dari tidak memverifikasi, terindikasi hoaks atau fitnah, hingga konten yang mengandung provokasi seksual. Kualitas konten pemberitaan mendesak untuk dibenahi.

Algoritma platform digital cenderung hanya mementingkan aspek komersial. Hal ini mendorong lahirnya konten-konten recehan yang sensasional sehingga mengorbankan kualitas berita dan jurnalisme otentik.

Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama platform asing.

Presiden menuturkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate telah mengajukan izin prakarsa rancangan peraturan presiden mengenai kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Namun, terdapat usulan lain rancangan perpres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Suasana peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumut, Kamis (9/2/2023).

”Saran saya, bertemu. Kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian bersama. Sebab, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat.

”Hati-hati dan waspada mengenai hal ini. Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi,” kata Presiden.

Presiden menyebutkan, peran media semakin penting dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta di tengah keganasan post truth atau pasca-kebenaran. Media arus utama diharapkan menjaga misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme.

Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama platform asing.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, BUMN (badan usaha milik negara), perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Agar bisa eksis dan keberlanjutan, media harus berinovasi dan adaptif terhadap teknologi.

”Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” ucapnya.

Tahun politik

Presiden menambahkan, memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024, media massa mesti tetap berpegang teguh pada idealisme, obyektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media berperan mendorong pelaksanaan pemilu supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia.

”Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat serta sebagai referensi utama masyarakat dalam mendapatkan informasi,” ujarnya.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (berdiri) menghadiri seminar Seruan Pers dari Sumatera Utara: Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumut, Selasa (7/2/2023).

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, HPN tidak sekadar kegiatan ritual tahunan. Menjelang pemilu, HPN menjadi momentum menghadirkan pers yang profesional sekaligus ruang reflektif untuk menegakkan kemerdekaan pers.

”Pers harus menjadi penerang bagi publik. Pers harus mampu meningkatkan intelektual publik dalam membedakan antara disinformasi, misinformasi, atau malinformasi, dan berita yang tidak akurat. Jangan sampai semua informasi disebut hoaks hanya karena perbedaan pandangan,” ujarnya.

Pers diharapkan menyajikan pemberitaan yang menyejukkan dan memberi solusi. Selain itu, untuk mengantisipasi potensi kegaduhan, pers juga berperan mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. Hal ini hanya dapat direalisasikan jika para wartawan dan pers tetap obyektif dan independen.

”Berkali-kali saya ingatkan, ruang redaksi hendaklah independen dan terbebas dari berbagai kepentingan,” katanya.

Baca juga: Profesionalisme Kerja Jurnalistik Pulihkan Kepercayaan Publik

DEWAN PERS

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia 2022.

Ancam kekerasan

Menurut Ninik, peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers memerlukan situasi kondusif dalam berbagai lingkungan pekerjaan. Namun, kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi, termasuk kekerasan berbasis jender terhadap perempuan jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 61 kasus serangan terhadap jurnalis dan media sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun lalu dengan 43 kasus.

Serangan tersebut menyebabkan 97 korban dari jurnalis dan pekerja media serta 14 organisasi media. Bentuknya berupa serangan digital, perusakan alat kerja, kekerasan verbal, kekerasan berbasis jender, penangkapan dan pelaporan pidana, serta penyensoran.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari menyampaikan berbagai aspirasi komunitas pers, salah satunya tentang pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. ”Jangan sekali-kali KUHP digunakan untuk memenjarakan wartawan (terkait produk jurnalistik),” ujarnya.

Atal juga menyinggung janji Presiden Joko Widodo pada HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, mengenai regulasi publisher rights atau hak penerbit. Regulasi ini dianggap sebagai instrumen penting untuk menyelamatkan daya hidup pers nasional.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Wartawan harian Kompas Satrio Pangarso Wisanggeni (kanan) dan peneliti Litbang Kompas Margaretha Puteri Rosalina (tengah), Albertus Krisna (kiri), menghadiri penyerahan piala Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022 pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumut, Kamis (9/2/2023). Ketiganya memenangi kategori jurnalistik siber lewat karya berjudul ”Mau Cepat Impas, Pilih Kuliah Keguruan atau Kedokteran?”. Harian Kompas juga memenangi kategori jurnalistik karikatur karya Tommy Thomdean.

Dalam acara puncak HPN 2023 juga dilakukan penyerahan piala peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022. Kompas.id yang merupakan platform digital harian Kompas meraih anugerah ini dalam kategori jurnalistik siber. Harian Kompas memenangi kategori jurnalistik karikatur. Sementara Kompas TV menerima penghargaan serupa untuk kategori jurnalistik televisi.

Baca juga: Harian ”Kompas” dan Kompas TV Raih Tiga Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022

Pemenang kategori jurnalistik siber diberikan pada berita Kompas.id berjudul ”Mau Cepat Impas, Pilih Kuliah Keguruan atau Kedokteran?”. Tulisan interaktif bertema pendidikan ini ditulis oleh Margaretha Puteri Rosalina, Albertus Krisna, dan Satrio Pangarso Wisanggeni. Kompas.id merupakan media digital berbayar yang diluncurkan pada 2017.

Karikatur berjudul ”Tragedi Bola” karya Tommy Thomdean memenangi kategori karikatur. Sementara Kompas TV menyabet kategori televisi lewat karya jurnalistik Berkas Kompas episode ”Siapa Jaga Masyarakat Adat”.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menerima penghargaan Pena Emas dari PWI. Edy berharap pers berperan penting memperkuat penggunaan nalar publik yang menuju pada kebaikan.

”Maka, penghargaan tertinggi profesi jurnalistik bagaimana pers bertanggung jawab pada upaya pembangunan kemanusiaan secara utuh,” katanya.