Penanganan Covid-19 Masih Berlanjut

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Karena itu, penanganan pada penularan Covid-19 akan terus dilanjutkan, Pemerintah akan memperkuat layanan kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan nasional.

AGUS SUSANTO

Warga melintasi mural ajakan bersama-sama melawan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2020). Penanganan pandemi akan tetap berlanjut di tengah situasi yang telah terkendali,

JAKARTA, KOMPAS — Situasi pandemi di Indonesia yang terkendali saat ini dinilai menjadi keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2022. Integrasi dan kerja bersama dari semua pihak amat berperan. Upaya penanganan Covid-19 akan tetap berlanjut yang diperkuat dengan transformasi kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengutarakan hal itu saat memberikan keterangan pers mengenai kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (5/1/2023). Setidaknya ada tiga fokus program dari Kementerian Kesehatan, yakni terkait vaksinasi, penanganan pandemi, dan transformasi sistem kesehatan nasional.

”Ini (2023) tahun di mana seperti disampaikan presiden bahwa kita mulai mengurangi secara bertahap intervensi pemerintah dan meningkatkan secara bertahap partisipasi masyarakat (dalam penanganan Covid-19) sebagai salah satu transisi kehidupan yang sehat dan normal di masa endemi,” tuturnya.

Menurut Budi, situasi pandemi di Indonesia yang terkendali, setidaknya hingga akhir 2023, tidak terlepas dari keberhasilan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Cakupan vaksinasi di Indonesia termasuk dalam negara dengan cakupan vaksinasi tertinggi kelima di dunia. Lebih dari 448 juta dosis telah diberikan kepada masyarakat.

Baca juga: Melangkah Maju Hadapi Tantangan Baru

Namun, capaian vaksinasi itu masih harus terus ditingkatkan. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pun masih akan berlanjut pada tahun 2023. Cakupan vaksinasi untuk dosis kedua masih mencapai 64,6 persen dari total populasi di Indonesia, sedangkan target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) minimal harus mencapai 70 persen dari total populasi.

POLDA METRO JAYA

Petugas menggunakan thermo gun untuk mengukur suhu tubuh warga yang mengakses layanan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2020).

Capaian vaksinasi jauh lebih rendah pada pemberian dosis ketiga. Cakupan vaksinasi dosis ketiga baru sebesar 37,81 persen dari target sasaran usia 18 tahun ke atas. Pada cakupan vaksinasi dosis keempat untuk warga lanjut usia pun baru mencapai 5,32 persen.

Situasi pandemi di Indonesia yang terus terkendali, setidaknya hingga akhir 2023, tidak terlepas dari keberhasilan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Cakupan vaksinasi di Indonesia termasuk dalam negara dengan cakupan vaksinasi tertinggi kelima di dunia.

Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan berencana memberikan vaksin Covid-19 pada anak usia 6 bulan sampai 11 tahun pada 2023. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin Comirnaty Children untuk anak usia 6 bulan sampai 11 tahun. Vaksin Comirnaty Children merupakan vaksin mRNA yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech.

”Segera akan kita proses untuk vaksinasi anak secara gratis. Anggarannya cukup untuk bisa melakukan vaksinasi anak secara gratis,” ujar Budi.

Selain vaksinasi, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan kapasitas surveilans dalam penanganan pandemi Covid-19. Penambahan peralatan dan laboratorium pengurutan genom akan ditambah. Saat ini, setidaknya sudah ada 41 laboratorium yang tersedia di Indonesia dari sebelumnya hanya 16 laboratorium pada bulan Desember 2020.

Pengembangan lain yang juga berhasil dicapai yakni pada penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kementerian Kesehatan pun mengklaim, Peduli Lindungi berhasil mencegah transmisi dari lebih dari 626.000 orang yang positif atau kontak erat.

Baca juga: Covid-19 Masih Mengancam, Vaksinasi Jadi Syarat Perjalanan

Budi menyampaikan, aplikasi Peduli Lindungi akan terus dikembangkan untuk digunakan dalam sistem kesehatan nasional sebagai bagian dari platform integrasi dan standarisasi pada Satu Sehat. Aplikasi ini nantinya dapat menjadi menyimpan riwayat kesehatan dari penggunanya. Hal itu akan masuk dalam program transformasi teknologi kesehatan yang diusung oleh Kementerian Kesehatan.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Transformasi kesehatan

Selain melanjutkan upaya penanganan pandemi, Budi mengatakan, penguatan pada transformasi kesehatan nasional menjadi fokus pemerintah pada 2023. Terdapat enam pilar transformasi yang akan dilakukan, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Pada transformasi layanan primer akan dijalankan dengan program-program yang merujuk pada upaya promosi dan pencegahan penyakit. ”Kementerian Kesehatan seharusnya memang mengurus orang yang sehat dan menjaga masyarakat agar tetap sehat. Kita harus pastikan masyarakat mengerti bagaimana hidup sehat,” kata Budi.

Program pada pilar transformasi layanan primer antara lain dengan revitalisasi puskesmas dan posyandu. Layanan puskesmas dan posyandu akan distandardisasi dan diperluas tidak sebatas pada layanan ibu dan anak, tetapi seluruh kelompok usia dari anak, remaja, dewasa, dan warga lansia.

Sementara pada transformasi layanan rujukan akan dilakukan dengan menambah fasilitas kesehatan, seperti layanan jantung yang kini belum merata di Indonesia. Pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit nasional untuk penyakit prioritas yang ditargetkan bisa mencapai 100 persen di seluruh kabupaten/kota pada 2027.

Terkait transformasi ketahanan kesehatan akan dilakukan dengan memperkuat kemandirian bahan baku obat, vaksin, dan alat kesehatan. Pada transformasi sistem pembiayaan kesehatan dijalankan untuk memastikan pembiayaan bisa cukup, adil, efektif, dan efisien. Hal tersebut termasuk pada konsolidasi pembiayaan kesehatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, program Jaminan Kesehatan Nasional, dan swasta.

”Kita juga akan berupaya untuk mempercepat produksi tenaga kesehatan. Jumlah dokter di Indonesia itu kurang, kita hanya memiliki 0,5 dokter untuk 1.000 penduduk. Beasiswa pun akan ditambah untuk dokter spesialis dan subspesialis,” tutur Budi.

Dihubungi terpisah, pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiative (CISDI), Diah S Saminarsih, mengatakan, kewaspadaan pemerintah dan masyarakat harus terus ditingkatkan bahwa pandemi Covid-19 masih terjadi. WHO pun masih menyampaikan bahwa setidaknya 10.000 kematian masih dilaporkan karena Covid-19 di seluruh dunia.

Untuk itu, sekalipun kondisi di Indonesia relatif terkendali, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Langkah antisipasi masih perlu disiapkan agar ketika kasus penularan kembali meningkat, Indonesia bisa lebih siap. Persiapan tersebut juga termasuk pada pembenahan pada sistem pendataan yang terintegrasi dengan baik, mulai dari pusat hingga ke masyarakat.

Baca juga: Layanan Fasilitas Kesehatan Primer Diperluas

Selain itu, Diah berpendapat, intervensi yang dilakukan pemerintah perlu diperkuat pada layanan kesehatan primer. Menurut dia, fokus pemerintah pada penguatan fasilitas layanan kesehatan primer masih kurang. Terkait pendanaan pun seharusnya bisa menganggarkan setidaknya 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk layanan kesehatan primer.

”Investasi untuk layanan kesehatan primer itu untuk jangka panjang. Dalam penyusunan anggaran pun harus dipastikan sesuai dengan program yang konkret. Rencana kerja untuk penguatan layanan kesehatan primer harus matang,” tuturnya.