Tekan Tengkes, Daerah Diminta Adopsi Aplikasi Milik Pemkab Sumedang
Aplikasi Simpati (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi) yang digunakan Pemkab Sumedang terbukti efektif menurunkan angka prevalensi tengkes dari 32,2 persen pada 2018 menjadi 8,27 persen pada 2022.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Rapat terbatas tentang percepatan penanganan tengkes yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting atau tengkes dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Strategi itulah yang digunakan oleh Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sehingga berhasil menurunkan angka stunting.
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/1/2023), Presiden Jokowi mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi penanganan tengkes dari Sumedang. ”Arahan Bapak Presiden adalah semua kabupaten/kota didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan Menteri PAN dan RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers seusai rapat terbatas.
Lima tahun terakhir, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan dari 32,2 persen pada 2018 menjadi 8,27 persen pada 2022. Karena itulah Presiden menginstruksikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk dapat membantu secara langsung penanganan tengkes di daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus tengkes tinggi.
Bupati Sumedang diharapkan dapat turun langsung membantu bupati/wali kota lain agar dapat mereplikasi strategi penurunan stunting. ”Indonesia masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki. Dengan adanya maturitas teknologi informasi di setiap pemerintahan, akan membantu maju di semua sektor,” tambah Budi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas Mengenai Percepatan Penanganan Stunting di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/1/2023). Ratas membahas tentang penerapan teknologi digital dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk penurunan stunting.
Di samping sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik, Kabupaten Sumedang juga memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang juga dinilai berhasil memperbaiki program pengentasan kemiskinan serta kemudahan pemberian izin usaha.
“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan berapa daerah, bisa 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/ kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, tetapi angka stunting-nya masih tinggi, agar mereplikasi apa yang dilakukan oleh Sumedang," kata Budi.
Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk menangani stunting di daerahnya. Aplikasi itu diberi nama Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi (Simpati).
Aplikasi Simpati menyajikan sejumlah data dan informasi yang jelas seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting, hingga penyebab terjadinya stunting di desa tersebut
Melalui platform tersebut, seluruh pemangku kepentingan mampu memahami cara mengatasi stunting. “Mereka (pemangku kepentingan) paham bagaimana menggunakan aplikasi Simpati karena setiap bulan penimbangan balita, posyandu kami menginput data lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, kemudian di setiap desa itu nanti ada berbagai kendalanya,” ujar Dony.
Aplikasi Simpati itu, menurut Dony, menyajikan sejumlah data dan informasi yang jelas seperti desa dengan angka prevalensi stunting yang tinggi, data statistik anak yang terkena stunting, hingga penyebab terjadinya stunting di desa tersebut. Dengan data yang ada, penanganan stunting di setiap desa akan berbeda sesuai dengan kendala yang dihadapi.
”Jadi, setiap desa ada kendala, permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasinya. Jadi, penanganan stunting diintervensi tiap desa berbeda. Inilah bagian dari mengolaborasikan, mengorkrestasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting,” tambahnya.
Menurut rencana, aplikasi Simpati tersebut akan diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan agar dapat direplikasi oleh daerah lain. Tak hanya itu, Doni juga akan berkeliling ke sejumlah daerah untuk memastikan replikasi berjalan baik sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir ketika memberikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas mengenai percepatan penanganan tengkes di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/1/2023).
”Aplikasinya pun tentunya kami berikan lewat Pak Menkes karena inilah kontribusi, mudah-mudahan, dari Sumedang untuk negara Indonesia, bagaimana kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah,” lanjutnya.
Menurut Dony, kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah harus berdasarkan saintifik dan data agar dapat dikelola dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain juga diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program tersebut.
”Seluruh kader posyandu kami dilatih bagaimana dia paham akan stunting dan paham aplikasi dan diberikan smartphone, satu posyandu satu, 1.705 posyandu kami diberikan smartphone, terima kasih kepada Telkomsel. Saya bersyukur atas bantuan tersebut,” tuturnya.
