Kenaikan Kasus Covid-19 di China, Indonesia Evaluasi PPKM
Kenaikan kasus Covid-19 di China dikhawatirkan menyebar hingga ke Indonesia, terlebih saat ini mobilitas masyarakat sedang masif pada periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·3 menit baca
AFP/NOEL CELIS
Warga China melakukan swab test untuk pendeteksian Covid-19 di tempat pengujian, Beijing, China, Senin (27/06/2022).
JAKARTA, KOMPAS – Penemuan kasus baru Covid-19 di China kembali meningkat pascapelonggaran protokol kesehatan dari karantina wilayah total atau lockdown skala besar. Perpindahan masyarakat yang masif pada periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dikhawatirkan akan memicu kenaikan kasus. Untuk itu, Kementerian Kesehatan akan mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
Merujuk Our World in Data, ditemukan 5.944 kasus baru Covid-19 di China pada Rabu (21/12/2022). Jumlah ini meningkat drastis dari sehari sebelumnya yang hanya lima kasus baru. Sementara itu, data dari Komisi Kesehatan Nasional (NHC) China melaporkan sebanyak 3.101 kasus baru Covid-19 pada Selasa (20/12/2022). Sebanyak 37.111 pasien di China masih terinfeksi Covid-19 yang 329 di antaranya dalam keadaan serius.
Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), lembaga riset yang berbasis di Amerika Serikat, bahkan memproyeksi China akan mengalami lonjakan kasus kematian hingga satu juta orang akibat Covid-19 jika ruang gerak warganya terus dilonggarkan. Terdapat sekitar, 164 juta orang di China dengan diabetes yakni faktor risiko infeksi Covid-19 parah.
Titik penekanan dalam kebijakan mitigasi wabah saat ini harus melindungi individu yang rentan dengan memastikan aksesibilitas terhadap vaksin serta terapi antiviral.
Selain itu, sekitar 8 juta orang berusia 80 tahun ke atas di China yang belum pernah divaksinasi. Hal ini yang membuat angka kematian dapat mencapai satu juta jiwa dalam periode satu gelombang Covid-19. Peningkatan kasus Covid-19 di China pascapelonggaran protokol kesehatan memicu kekhawatiran hal yang sama juga terjadi di Indonesia.
Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono seusai apel pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (nataru) di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (22/12/2022), mengatakan, kasus baru Covid-19 di China memang mengalami kenaikan, tetapi hasil surveilans di Indonesia menunjukkan penurunan di beberapa wilayah.
"Oleh karena itu, kami akan mengevaluasi pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Hari ini, besok, atau Minggu depan kami akan memberi masukan kepada Presiden," ungkapnya pada Kompas.
Dia mengimbau agar masyarakat yang akan mobilisasi menjelang Natal dan Tahun Baru tetap memperhatikan kesehatannya dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ia juga meminta agar masyarakat melakukan vaksinasi dosis penguat untuk menjaga agar kasus Covid-19 di Indonesia tetap rendah.
Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, menuturkan, pemerintah akan selalu memantau tren peningkatan kasus Covid-19 dan menganalisis jenis varian yang sedang berkembang. "(Soal kenaikan kasus di China) kami akan perkuat surveilans genomik dan surveilans kasus," ucapnya.
Surveilans genomik merupakan upaya pelacakan dan pemantauan tingkat genom dari virus corona. Tujuannya untuk meneliti virus Corona mulai dari mutasi, karakteristik molekuler, dan dampaknya pada kesehatan. Sementara itu, surveilans kasus adalah upaya penelusuran interaksi antara individu yang terinfeksi Covid-19 dengan lingkungannya.
Menurut peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, peningkatan kasus Covid-19 di China sudah pasti menimbulkan kekhawatiran global. Keberadaan subvarian baru yang dapat keluar dari China dan menginfeksi lainnya harus dapat ditangani. Strategi komprehensif seperti vaksinasi secara masif, penanganan dini, dan isolasi mandiri dapat menjadi langkah tepat.
"Titik penekanan dalam kebijakan mitigasi wabah saat ini harus melindungi individu yang rentan dengan memastikan aksesibilitas terhadap vaksin serta terapi antiviral. Selain itu, penerapan intervensi non farmasi perlu terus dipertahankan karena dapat mencegah beban sistem perawatan kesehatan yang berlebihan," ujarnya.
