400 Apotek di Papua Hentikan Penjualan Obat yang Dilarang BPOM
Pemantauan obat yang dilarang penjualannya BPOM telah mencapai 400 apotek di Papua. Obat tersebut dengan bahan baku mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Upaya pencegahan kasus gangguan ginjal akut pada anak terus ditingkatkan dalam beberapa pekan terakhir. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura telah melaksanakan pemantauan di 400 apotek untuk mencegah beredarnya obat yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas.
Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Mojaza Sirait di sela kegiatan bertajuk ”Komunikasi Informasi, Edukasi Penguatan Penta Helix Penanganan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia” di Jayapura, Selasa (1/11/2022).
Mojaza mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan dengan mencegah peredaran obat di 400 apotek yang tersebar di 28 kabupaten dan 1 kota. Adapun jumlah apotek yang dipantau akan terus bertambah sebab kegiatan pemantauan masih terlaksana hingga kini.
Ia pun menyatakan, kegiatan monitoring tidak hanya dilakukan oleh BBPOM Jayapura, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak, seperti dinas kesehatan setempat dan organisasi profesi. Misalnya Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), dinas kesehatan setempat, dan pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi.
Diketahui, berdasarkan surat edaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lima produk yang dilarang penjualannya karena diduga bahan bakunya mengandung zat etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas.
Lima produk ini adalah Termorex Batuk Sirop, Flurin DMP Sirop, Unibebi Batuk Sirop, Unibebi Demam Sirop, dan Unibebi Demam Drops. Kandungan EG dan DEG diduga dapat memicu gangguan ginjal akut pada anak.
”Kami memastikan tidak ada lagi penjualan obat yang diduga memiliki kandungan EG dan DEG melebihi ambang batas di 400 apotik ini. Adapun penarikan obat yang dilarang dari 400 apotek sementara terus berjalan,” kata Mojaza.
Ia menambahkan, tim dari BBPOM Jayapura akan melaksanakan monitoring apotek di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya yang menjadi pusat perkotaan di daerah pegunungan Papua pada pekan ini. Sebelumnya, tim BBPOM Jayapura baru saja melaksanakan pengawasan obat di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Nabire.
Kami telah menyerahkan 16 botol sirup Unibebi ke perusahaan farmasi sesuai surat edaran dari BPOM. Obat ini sangat digemari karena harganya yang terjangkau hanya Rp 7.000 per botol. (Edward Mochtar)
Diketahui, BBPOM Jayapura memiliki dua kantor Loka POM yang berada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke. Petugas di tiga lembaga ini yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah Papua.
Sementara itu, pemilik apotek Murah Farma di Jayapura bernama Edward Mochtar saat ditemui mengaku pihaknya telah menghentikan produk obat, seperti Unibebi Sirop Batuk dan Flu, bagi masyarakat Jayapura.
Sebelumnya, obat tersebut sering kali dibeli masyarakat untuk anaknya yang mengalami gejala batuk dan flu.
Harga terjangkau
”Kami telah menyerahkan 16 botol sirup Unibebi ke perusahaan farmasi sesuai surat edaran dari BPOM. Obat ini sangat digemari karena harganya yang terjangkau hanya Rp 7.000 per botol,” ungkap Edward.
Hal senada disampaikan Hesti Paramma selaku apoteker di apotek Pelita Jaya Farma di daerah Entrop, Jayapura. Hesti menuturkan, pihaknya telah mengembalikan 50 botol produk Unibebi Sirop dan Termorex Batuk Sirop ke pihak perusahaan farmasi yang memasok kedua obat tersebut.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aaron Rumainum, mengatakan telah ditemukan satu kasus anak yang meninggal dengan gangguan ginjal akut pada 13 Oktober 2022.
Adapun anak itu berusia delapan bulan dan berdomisili di Kabupaten Lanny Jaya yang berada di kawasan pegunungan Papua.
Ia menuturkan, anak dengan jenis kelamin laki-laki mengalami gejala gangguan ginjal akut seperti tidak mengeluarkan urine. Anak tersebut mengalami gejala tersebut diduga setelah mengonsumsi obat sirop untuk sakit batuk di Puskesmas Tiom.
”Kami telah menyebarkan informasi daftar obat yang dilarang BPOM kepada semua jajaran dinas kesehatan di 28 Kabupaten dan 1 kota di Papua. Kami berharap informasi ini dapat ditindaklanjuti dengan menghentikan penggunaan obat tersebut di fasilitas kesehatan,” kata Aaron.