Jalur Masuk PTN secara Nasional dan Mandiri Tetap Dibutuhkan

Seleksi masuk perguruan tinggi dengan jalur nasional dan mandiri dinilai masih ideal. Namun, perbaikan dan pengawasan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru di PTN.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Ketua LTMPT Mochamad Ashari (kedua dari kanan) memaparkan pengumuman SBMPTN 2022 di Jakarta, Kamis (23/6/2022). Sebanyak 192.810 peserta lulus jalur masuk SBMPTN 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan tiga jalur yang sudah dilaksanakan selama 10 tahun ini dinilai sudah tangguh dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dinilai masih ada kelemahan, sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri bisa diawasi, tapi tidak sampai mematikan sistem yang ada.

”Tiga jalur masuk PTN ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 tahun dan hasilnya sangat diharapkan oleh masyarakat. Presisi dan akuntabiltas dapat dipertanggungjawabkan. Mendikbudristek sudah memberikan tanggapan akan memonitor. Masalah satu kejadian seperti di Universitas Lampung sifatnya kasuistik terkait dengan operasional dan integritas,” kata Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mochamd Ashari di acara pengumuman Peringkat Sekolah Berdasarkan Nilai Ujian Tes Berbasis Komputer atau UTBK 2022 secara daring, Jumat (26/8/2022).

Ashari yang juga Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengatakan, LTMPT melaksanakan seleksi secara nasional, yakni jalur undangan (SNMPTN) dan tes UTBK (SBMPTN). Adapun jalur mandiri menjadi kewenangan setiap PTN. Namun, kini banyak PTN yang memakai nilai UTBK sebagai pertimbangan penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri.

”Tidak ada masalah dengan sistem seleksi tiga jalur, tentu selalu ada kelemahan. Tapi, apa sistem harus dimatikan? Kita menunggu nanti dari Mendikbudristek,” kata Ashari.

Perketat pengawasan

Secara terpisah, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais, mengatakan, ketika ada kewenangan lebih terkait keuangan, seharusnya program pengawasan diperketat. PTN harus membangun pengawasan internal dan kementerian terkait juga tetap melakukan pengawasan. Keberadaan jalur mandiri legal dan PTN juga butuh dukungan anggaran untuk pengembangan kampus.

”Sistem pengawasan, baik oleh kementerian atau internal di PTN yang melakukan jalur mandiri itu yang harus dibangun. Kami temukan pembuatan aturan-aturan dalam PTN yang sangat longgar. Kami akan kaji lebih dalam lagi tentang jalur mandiri karena dari pusat sudah ada aturan, (tapi) pas di PTN ada celah,” kata Indraza.

Baca juga: Perbaiki Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Lulusan SLTA yang gagal SNMPTN mendaftarkan dirinya mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (30/6/2011). Salah satu syarat mengikuti ujian masuk jalur mandiri adalah peserta bersedia membayar sumbangan peningkatan pengembangan dan pembangunan pendidikan (SP3) yang bersarnya beragam.

Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Totok Amin Soefijanto mengatakan, PMB di PTN melalui jalur mandiri masih sangat dibutuhkan. Hal ini tidak hanya karena menjadi sumber pendapatan penting buat kampus, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga mampu untuk membayar lebih sebagai bagian dari skema subsidi silang.

Menurut Totok, transparansi untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri perlu ditingkatkan. ”Kita perbaiki hal-hal yang masih lemah dari jalur mandiri ini, terutama dari sisi pengawasan dan kontrol untuk mengembalikan kepercayaan publik atas sistem PMB secara keseluruhan,” ujar Totok.

Momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sistem PMB secara keseluruhan, dengan fokus untuk mengembalikan kepercayaan publik dan selanjutnya meningkatkan kualitas mahasiswa serta perguruan tinggi. Jalur SNMPTN dan SBMPTN sudah bagus menjaring calon mahasiswa secara nasional dan masif, dengan biaya yang relatif terjangkau.

”Jangan sampai jalur-jalur di ’paket hemat’ tersebut menjadi mahal karena penghapusan jalur mandiri,” ujar Totok.

Juru bicara Dewan Pengurus Pusat Partai Solidaritas Indonesia Furqan AMC meminta Kemendikbudristek memperbaiki secara serius tata kelola pendidikan secara keseluruhan agar tak ada lagi celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan oknum mana pun. ”Kalau bisa pendidikan antikorupsi jadi mata kuliah wajib di setiap kampus,” ujar Furqan.

Peringkat sekolah

Setiap tahun, LTMPT mengumumkan Top 1.000 SMA/SMK sederajat dengan mengolah hasil UTBK sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan SBMPTN. ”Ini sebagai salah satu kewajiban kami untuk menginformasikan hasil-hasil yang diperoleh kepada masyarakat,” ujar Ashari.

Pengumuman sekolah yang masuk Top 1.000 berdasarkan nilai UTBK digelar sebagai salah satu cara menunjukkan akuntabilitas LTMPT. Pemeringkatan tidak untuk memunculkan sekolah favorit, tapi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk mengetahui posisi sekolah yang mengikuti UTBK.

Pada 2022, UTBK diikuti 25.657 SMA/MA/SMK. Jumlah peserta tes mencapai 745.115 orang.

Mekanisme pemeringkatan sekolah berdasarkan aturan yang ditetapkan LTMPT. Sekolah yang diikutkan dalam pemeringkatan Top 1.000 harus memiliki peserta UTBK tahun 2022 minimal lebih dari 40 orang. Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria ada 3.381 sekolah dengan jumlah peserta 515.165 orang.

”Kami mengolah hasil UTBK sekolah yang memenuhi syarat dengan menghitung tes potensi skolastik dan tes kemampaun akademik. Lalu, diambil 1.000 sekolah dengan nilai total tertinggi,” kata Ashari.

Top 1.000 Sekolah Berdasarkan Nilai UTBK Tahun 2022 di peringkat pertama diraih MAN Insan Cendekia Serpong, Banten, dengan skor rerata 666,49. Peringkat kedua diraih SMA Katolik St Louis 1 Surabaya dan ketiga oleh SMA Pradita Dirgantara di Boyolali.

Baca juga: Jalur Mandiri Dinilai Jadi Cara Mudah Kampus Dapatkan Dana

Selanjutnya, MAN Insan Cendekia Pekalongan, SMAN 8 Jakarta, SMA Labschool Kebayoran, SMA Kanisius Jakarta, SMAN 2 Jakarta, SMA BPK Penabur Bandung, dan SMAN 68 Jakarta. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di laman resmi LTMPT.