Standardisasi Pertukaran Data Kesehatan lewat SatuSehat

Platform SatuSehat diluncurkan Kementerian Kesehatan untuk mendukung transformasi teknologi kesehatan di Indonesia. Melalui platform ini, data kesehatan masyarakat diharapkan terintegrasi dengan baik.

DEONISIA ARLINTA

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) ketika meluncurkan platform SatuSehat Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa (26/7/2022). Dalam acara ini hadir pula Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto, serta Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kesehatan meluncurkan platform SatuSehat yang merupakan bagian dari transformasi di bidang teknologi kesehatan. Platform ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh sistem teknologi kesehatan secara terstandar sehingga pertukaran data pun menjadi lebih mudah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, integrasi data pelayanan kesehatan dibutuhkan agar layanan di masyarakat bisa lebih maksimal. Selain itu, integrasi data yang dilakukan melalui penyederhanaan aplikasi di fasilitas kesehatan diperlukan untuk memudahkan kinerja petugas kesehatan dalam pendataan.

Baca juga: Mengintegrasikan Aplikasi Layanan Kesehatan

”Aplikasi di puskesmas saja ada sekitar 400. Waktu dari petugas puskesmas bisa habis untuk dataentry (memasukkan data). Untuk itu, aplikasi tersebut perlu disederhanakan,” ujarnya dalam acara peluncuran Platform SatuSehat di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Platform SatuSehat yang sebelumnya disebut sebagai Indonesia Health Services ini telah dikembangkan Kementerian Kesehatan sejak Desember 2021. Terdapat beberapa pengembangan yang dilakukan, antara lain integrasi data kesehatan dan integrasi aplikasi kesehatan. Melalui pengembangan tersebut diharapkan ekosistem kesehatan digital di Indonesia dapat terbentuk.

Budi menyampaikan, saat ini standardisasi kode yang digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan sudah dilakukan, seperti kode diagnosis, kode obat, kode penyakit, dan kode tindakan medis. Standardisasi ini diperlukan untuk memudahkan integrasi data di seluruh fasilitas kesehatan.

Aplikasi di puskesmas saja ada sekitar 400. Waktu petugas puskesmas bisa habis untuk data entry . Untuk itu, aplikasi tersebut perlu disederhanakan. (Budi Gunadi Sadikin)

Melalui standardisasi data ini pula pertukaran data antarfasilitas kesehatan diharapkan bisa lebih mudah. Data yang terintegrasi akan mudah didapatkan oleh pasien dan fasilitas kesehatan berdasarkan persetujuan pasien. Adapun pertukaran data informasi kesehatan ini akan memakai standar HL7 FHIR berbasis application programming interface (API).

”Adanya integrasi data ini akan memperkokoh posisi Indonesia untuk sistem kesehatan ke depan yang lebih canggih. Saya berharap ini juga bisa menjadi basis ekosistem inovasi kesehatan di Indonesia,” kata Budi.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan yang juga Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, Setiaji, menambahkan, integrasi data akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022 diharapkan akan ada 8.000 penyedia layanan kesehatan yang terhubung dalam platform SatuSehat.

Baca juga: Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan Dukung Layanan yang Lebih Baik

Ditargetkan, seluruh penyedia pelayanan kesehatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 60.000 fasilitas bisa terintegrasi pada tahun 2024. Itu termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit pemerintah dan swasta, laboratorium, serta apotek.

Setiaji menuturkan, secara teknis platform SatuSehat akan menghubungkan sistem aplikasi dari penyedia pelayanan kesehatan dan aplikasi kesehatan masyarakat. Untuk aplikasi kesehatan masyarakat akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah akrab digunakan oleh masyarakat. Dalam aplikasi Peduli Lindungi nantinya dilengkapi dengan data kesehatan pribadi, riwayat kesehatan, serta edukasi kesehatan warga.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Seorang petugas memberi contoh cara memilih dokter untuk berkonsultasi melalui aplikasi HaloDoc, Kamis (21/4), di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat. Teknologi daring memungkinkan pengguna berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan informasi awal yang tepat terkait penyakit serta penanganannya.

Sementara sistem yang digunakan untuk penyedia layanan kesehatan akan mencakup sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit, sistem informasi puskesmas, sistem informasi di laboratorium maupun apotek, serta aplikasi ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) yang digunakan kader kesehatan di masyarakat.

Baca juga: Mendekatkan Layanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 40 miliar dalam setahun untuk pengembangan platform SatuSehat. ”Investasi itu paling besar sebenarnya ada di rumah sakit karena sistem ada di setiap rumah sakit. Kementerian Kesehatan hanya menyiapkan platformnya,” katanya.

Rumah sakit

Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Koesmedi Priharto menyampaikan, optimalisasi pemanfaatan platform SatuSehat bergantung pada tingkat kematangan digitalisasi rumah sakit. Saat ini, perkembangan teknologi informasi rumah sakit di Indonesia amat beragam dari sisi infrastruktur teknologi, tata kelola manajerial, dan klinis.

RIAN SEPTIANDI UNTUK KOMPAS

Selasar RS Sulianti Saroso, Jakarta, lebih sepi karena pembatasan akses oleh pihak rumah sakit.

Kemauan rumah sakit untuk bertransformasi digital pun beragam, bergantung pada kepemimpinan serta visi dan misi dari rumah sakit. Untuk itu, dukungan nyata dari semua pihak diperlukan demi mendorong peningkatan fasilitas dan kemampuan teknologi informasi di rumah sakit.

Koesmedi menambahkan, Indonesia kini belum memiliki regulasi mengenai penyimpanan data rumah sakit. ”Kita tahu bahwa data di rumah sakit sangat besar sehingga tidak mungkin jika hanya disimpan di server. Sistem cloud (komputasi awan) diperlukan sehingga kami harap Kemenkes bisa memikirkan hal ini agar tidak jadi hambatan di rumah sakit,” ujarnya.